Follow our news chanel

Setiap kabupaten dan kota di Papua diharapkan punya Perda adat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Wamena, Jubi – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Arnold Walilo berharap, jika nantinya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang masyarakat adat di Provinsi Papua disahkan, dapat diterapkan di 28 kabupaten dan satu kota di Papua, atau para kepala daerah dan DPRD setiap kabupaten membuat Peraturan Daerah (Perda) adat, yang merupakan turunan dari Perdasus itu, sesuai kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menurut legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan keterwakilan wilayah adat Lapago itu, hingga kini baru Kabupaten Jayapura yang merancang Perda terkait adat, yakni Perda Kampung Adat.

"Kalau ada aturan yang jelas,  akan menjadi pedoman para pemangku adat atau tokoh adat untuk menyelesaikan jika ada masalah di masyarakat adat," kata Arnold Walilo kepada Jubi, Selasa (23/10/2018).

Katanya, karena selama ini belum ada Perda terkait masyarakat adat untuk dijadikan pedoman, sehingga pihaknya kini berupaya merancang Perdasus masyarakat adat untuk disahkan dalam peripurna non-APBD mendatang.

"Kami buat karena berbagai latar belakang. Kami berupaya bagaimana memproteksi hak-hak masyarakat adat Papua di tanahnya sendiri," ujarnya.

Jika bicara hak masyarakat adat tanpa dasar hukum yang diakui pemerintah, akan sulit. Untuk itu diperlukan adanya Perdasi (Perdasus) atau Perda di tingkat kabupaten (kota), sebagai pedoman.

Loading...
;

"Masukan yang disampaikan masyarakat kepada kami saat konsultasi publik, memberikan pembobotan untuk kami mengsinkronkan dengan Raperdasi (Raperdasus) itu," ucapnya.

Dalam konsultasi publik, berbagai saran dan masukan disampaikan masyarakat kepada DPR Papua, salah satunya mengenai kejelasan batas wilayah adat dan wilayah pemerintahan antara kabupaten.

"Batas-batas wilayah kabupaten dan kecamatan ini penting agar hak-hak ulayat masyarakat adat jelas," kata salah satu tokoh masyarakat Jayawijaya, R.E. Hubi.

Masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik tersebut meminta DPR Papua memperjuangkan agar hak politik orang asli Papua diproteksi. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top