Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Setiap proses pembangunan harus libatkan masyarakat adat

Bupati Jayapura di dampingi Ketua TPKK saat disambut masyarakat adat di Distrik Airu beberapa waktu lalu. Jubi / Engel Wally.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, apapun program pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, masyarakat adat harus dilibatkan, harus mendapat ruang dan porsi yang lebih baik.

Sebab, pembangunan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, ekonomi serta pemberdayaan melalui potensi dan sumber daya yang dimiliki.

“Sesuai dengan rencana Pembangunan daerah, menengah dan jangka panjang, sudah kita sepakati untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat,” ujar Bupati Awoitauw saat dihubungi di Sentani. Kamis (20/2/2020).

Bupati juga mengakui adanya polemik yang terjadi di tengah masyarakat, ketika lahan dan hutan sagu mereka digusur untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jalan dan sebagainya.

Menurutnya, apapun itu alasannya, pembangunan juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang, hal ini tentunya tanpa mengabaikan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama.

” Dari awal sudah saya sampaikan untuk tidak menjual tanah, karena masyarakat Papua hanya punya tanah sebagai harta warisan,” jelasnya.

Loading...
;

Pada proses pembangunan, lanjut Bupati dua periode ini, tidak serta merta lahan tersebut dibiarkan tanpa di kelolah kembali. Karena sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentangan pengelolaan hutan sagu, bahwa setiap pohon yang ditebang untuk kepentingan apapun wajib ditanam kembali.

” Pemerintah daerah akan melakukan peremajaan dan penanaman kembali pada ruas-ruas jalan yang pohon sagunya telah ditebang,”

” Artinya, untuk kepentingan yang besar, kita juga perlu pengorbanan, selanjutnya akan diperbaiki dan diawasi secara rutin,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura,kata Awoitauw, akan memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Distrik untuk melaksanakan program pelayanan secara langsung kepada masyarakat, Distrik sebagai pusat pelayanan, pelatihan dan pemberdayaan.

Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, masyarakat hanya meributkan jumlah uangnya saja, sementara hasil dan bentuk fisik dari Otsus tersebut tidak kelihatan, bahkan tidak berdampak secara signifikan ditengah masyarakat asli Papua.

” Kebangkitan masyarakat adat melalui kpung adat, adalah bagian penting dari implementasi otsus itu sendiri. 14 kampung sudah berubah status dan puluhan kampung lainnya dalam persiapan,” tukasnya.

Dirinya berharap agar masyarakat adat tetap berada pada tugas dan fungsinya, tetap menjaga norma dan estetika dari struktur kampung masing-masing.

” Kalau ada persoalan didalam kampung, maka harus diselesaikan didalam kampung itu sendiri, tidak boleh membawa keluar dan melibatkan orang lain diluar kampung tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Dewan Adat Suku ( DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan, program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pada prinsipnya sangat penting bagi keberadaan masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat adat selama ini.

Ada ruang dan kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia ( SDM).

” Setiap kampung diberikan alokasi dana desa, alokasi dana kampung. Bahkan ada dana avirmatif sebesar 100 juta dalam bentuk program bagi kampung yang telah berubah status menjadi kampung adat. Saya pikir, ini peluang-peluang yang harus dimanfaatkan oleh aparat pemerintah kampung adat saat ini,” ujarnya. (*)

Editor: Syam TerrajanaΒ 

 

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top