Sidang lanjutan praperadilan terhadap polisi di Biak Numfor kembali digelar

Papua
Suasana sidang pra peradilan polisi di PN Biak Numfor Papua, dengan agenda pembuktian termohon dan pemohon, Kamis (9/9/2021) - Jubi. Dok LBH Kyadawun

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengadilan Negeri (PN) Biak Numfor, Papua kembali menggelar sidang lanjutan permohonan praperadilan terhadap kepolisian, yang diajukan seorang tersangka, Yehezkiel Boseran (28 tahun).

Sidang ketiga dengan agenda pembuktian pemohon dan termohon digelar pada Kamis (9/9/2021). 

Sebelumnya, PN Biak Numfor menggelar sidang pembacaan permohonan praperadilan dari termohon, Senin (6/9/2021), dan sidang mendengar jawaban termohon serta tanggapan pemohon, Selasa (7/9/2021).

Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum pemohon dari dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Biak Selatan, menunjukkan sejumlah bukti dokumen atau surat yang berkaitan dengan penempatan kliennya sebagai tersangka.

“Surat itu yang menjadi dasar kami mengajukan praperadilan karena, kami anggap tidak prosedural dan terkesan ada upaya kriminalisasi,” kata kuasa hukum pemohon, Imanuel Rumayom kepada Jubi, Kamis (9/9/2021).

Dalam sidang pembuktian ini, kuasa hukum tersangka mengajukan sejumlah bukti surat, yakni surat undangan klarifikasi dari Polsek Warsa, kepada tersangka Yehezkiel Boseren pada 20 Mei 2021. 

Surat tanda penerimaan dari kepolisian pada 17 Juni 2021, surat panggilan dari Polres Biak Numfor kepada tersangka tertanggal 06 Agustus 2021.

Loading...
;

Surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari Polres Biak Numfor kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Biak Numfor pada 06 Agustus 2021.

Sementara kuasa hukum termohon juga mengajukan bukti surat, yaitu Surat panggilan dari Polres Biak Numfor kepada tersangka pada 10 Agustus 2021.

Surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polres Biak Numfor kepada Kajari Biak Numfor pada 12 Agustus 2021, dan peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

Dalam sidang sebelumnya, saat menanggapi jawaban termohon, kuasa hukum pemohon menyatakan termohon melanggar prosedur, karena dalam panggilan tertulis kepada tersangka, menunjukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Termohon harus menyampaikan dasar hukum secara spesifik, bagaimana seorang saksi atau terdakwa dipanggil untuk menghadap termohon. Bagaimana mungkin tidak ada kejelasan soal ini dalam jawaban termohon, sedangkan termohon adalah penegak hukum,” ujar Rumayom.

Katanya, tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan kepastian hukum.

Padahal termohon sebagai aparat penyidik kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukum kepada pemohon dan warga lainnya. 

Sementara itu, kuasa hukum termohon saat memberikan jawaban pada sidang sebelumnya menyatakan serangkaian tindakan yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka terhadap pemohon, adalah sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana,” kata tim kuasa hukum termohon saat membacakan jawabannya pada sidang 7 September 2021.

Tim kuasa hukum termohon terdiri dari Muh. Yusuf, Alexander Tengbunan, Muntono, dan Leunard Palapessy. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top