Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Sindrom ‘smol gavman’ Vanuatu dan pemerintah baru

Howard Aru. - Chefs for Development
Sindrom ‘smol gavman’ Vanuatu dan pemerintah baru 1 i Papua
Howard Aru. – Chefs for Development

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Howard Aru 

Adalah suatu kehormatan untuk duduk berdampingan dengan beberapa mantan pemimpin nasional kita di Vanuatu, dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Vanuatu Broadcasting and Television Corporation (VBTC) di nakamal Kepala-kepala suku. Isu hangat selang diskusi tersebut adalah ‘ketakstabilan politik’.

Sindrom ‘smol gavman’ Vanuatu dan pemerintah baru 2 i Papua

Sebelum panel diskusi dimulai, saya bertanya kepada VBTC mengapa saya diundang untuk berbicara di panel itu. Tanggapannya adalah karena jabatan saya sebagai mantan Dirjen kementerian dan koordinator nasional Forum 2020 (PIF) saat ini. Sejujurnya, saya belum siap untuk membahas topik yang sangat ‘sensitif’ ini.

Sama halnya dengan saya, mantan Menteri saya dan Perdana Menteri Vanuatu untuk 5 periode, Serge Vohor, berbisik-bisik beberapa menit sebelum mulai, ‘Kamu tahu, dari semua partai politik saat ini, Union of Moderate Parties (UMP) yang paling sering menghadapi konflik internal dan ketakstabilan yang pernah diketahui oleh negara ini,’ dan dia melanjutkan dengan bertanya, ‘mungkin kita perlu lebih banyak rendah hati dan saling menghormati?’ Saya sangat setuju dengannya.

Rabu malam pekan lalu (11/3/2020) adalah malam refleksi atas pemerintah Vanuatu selama 40 tahun terakhir, dan dari satu sisi itu sangat segan untuk melihat pemimpin-pemimpin  nasional Vanuatu, yang telah melalui masa politik yang sangat kacau, berdiskusi dan membahas secara terbuka kesalahan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang bisa kita lakukan bagi Vanuatu, ketika kita merenungkan seperti apa perjalanan kita sebagai negara untuk 40 tahun berikutnya.

Dalam komentar penutup saya malam itu, saya merujuk pada pernyataan populer Einstein, bahwa jika kita terus melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda, kita gila.

Loading...
;

Setelah 40 tahun kita merdeka secara politik, kita perlu berkorban dan, demi ‘kepentingan nasional’, harus melakukan sesuatu tentang masalah ketakstabilan politik ini. Kita perlu menyelesaikan ini sekarang dan untuk seterusnya, menanggalkan kepentingan diri sendiri sepenuhnya. Kita perlu berkorban dan kita perlu melakukannya sekarang. Tetapi ada satu konsep khusus yang dibenci politisi – konsep ‘smol gavman’ atau Small Government.

Mengenai persoalan ketakstabilan politik, kita tidak hanya harus menyalahkan pemimpin-pemimpin politik kita. Masyarakat yang memilih dan pegawai negeri juga memiliki peran penting yang untuk dilakukan. Saya telah membahas secara rinci dalam sebuah artikel baru-baru ini masalah mengenai pemilih yang terlalu banyak keuntungan pribadi mengharapkan dari para pemimpin.

Selama panel forum ini, saya berbagi pengalaman saya sendiri sebagai mantan Dirjen tentang masalah hubungan antara Menteri dan Dirjen/ Direktur, dan mengapa mengatakan ‘tidak’ secara blak-blakan kepada seorang Menteri Negara, tanpa memberinya opsi lain, itu salah. Ini memicu diskusi yang marak tentang masalah ‘smol gavman’ – istilah yang sudah lama dikritik oleh pemimpin politik kita secara terbuka di berbagai forum di masa lalu dan di media. Tetapi apakah ‘smol gavman’ itu?

Apa itu ‘smol gavman’? 

Kalau saya jujur, konsep ini umumnya terkait Dirjen-Dirjen kementerian, Direktur, dan, pada saat tertentu, pejabat senior secara umum dan ‘pembatasan’ yang mereka berlakukan untuk pemimpin-pemimpin politik. Dengan demikian, selama badan legislatif ke-10 dan ke-11, ketika pemerintah sebelumnya mengalami kesulitan menyelesaikan berbagai hal melalui jalur ‘normal’ karena ‘smol gavman’, mereka membentuk jabatan Sekretaris Parlemen (Parliamentary Secretaries; PS) untuk mencoba mendorong lebih banyak inisiatif yang ingin dilakukan pemerintah.

Masalah menciptakan jabatan PS ini, tentu saja, membawa kita ke pengadilan, karena sebagai bagian dari alasan untuk mencoba mempertahankan pemerintahan agar tetap stabil seperti ini dilakukan melalui cara yang ilegal. Kita telah belajar dari kesalahan itu. Di satu sisi, ini adalah ‘pengorbanan’ yang siap dilakukan oleh para pemimpin nasional kita atas nama stabilitas. Tetapi kita telah menyaksikan gelombang perkembangan negara selama empat tahun terakhir, yang terus terang saja belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun dengan mengorbankan identitas nasional kita (program kewarganegaraan/ penjualan paspor) dan tekanan dan pengaruh luar negeri yang dari ‘sebelah utara.’

Tampaknya masalah ‘smol gavman’ ini berakar dari konflik antarpemimpin politik, yang ingin mengimplementasikan kebijakan partai mereka, dan pejabat yang berusaha mematuhi peraturan dan kebijakan yang disahkan oleh para pemimpin itu sendiri dan didukung oleh mitra pembangunan.

Kadang-kadang, ada juga motif gabungan, dari ‘smol gavman’ ini dan pegawai negeri sipil yang juga bermain politik di tempat kerja demi partai-partai politik yang terafiliasi dengan mereka, lupa bahwa mereka seharusnya tetap tidak memihak sebagai pekerja negara.

Selama panel, saat diskusi menjadi lebih menarik, seorang mantan Menteri Keuangan menceritakan dia menerima surat perintah penahanan oleh mantan Direktur Keuangan-nya. Ini adalah kasus yang jarang terjadi, dimana seorang pejabat melawan seorang politisi.

Tetapi pertanyaan utamanya masih belum terjawab, bagaimana kita mengelola hubungan politik di tempat kerja? Pertama, politisi perlu memahami dan mematuhi hukum. Kita melihat sendiri kasus seorang mantan pemimpin di media minggu lalu setelah tidak diizinkan ikut dalam kontes pemilu 2020. Kedua, pejabat mungkin perlu lebih bijaksana dalam bagaimana mereka mengelola kepentingan politik di tempat kerja, terlepas dari siapa yang memegang posisi sebagai Menteri.

Dari pengalaman saya, jauh lebih baik untuk memberikan beberapa skenario atau opsi kepada pemimpin dengan pro dan kontra, implikasi, konsekuensi, dan biaya terkait keputusan tersebut, sehingga mereka sendiri dapat secara rasional memilih opsi-opsi itu, daripada langsung berkata ‘tidak’ kepada mereka. Dalam keterlibatan saya sebelumnya sebagai CEO, Direktur dan terlebih lagi, DG, dari suatu kementerian, saya menemukan pendekatan ini hampir selalu bekerja.

‘Smol gavman’, pemerintah yang baru, stabilitas politik dan masa depan kita

Besok pemerintah yang baru akan berjalan masuk ke pintu gedung parlemen. Akankah sindrom ‘smol gavman’ masih akan terjadi?

Apakah kita akan mengesampingkan kepentingan politik pribadi demi menjadi negara yang lebih baik, untuk melaksanakan beberapa reformasi politik yang penting, mengadakan referendum yang perlu kita adakan, dan menata kembali dewan perwakilan rakyat kita sehingga kita dapat menyerahkan sistem pemerintahan yang lebih baik dengan minim ketakstabilan politik untuk anak-anak kita dan pemimpin masa depan kita?

Atau akankah kita terus mengulangi sejarah? Mungkin kita harus mengubah pertanyaan Vohor menjadi sesuatu yang ditelaah dengan lebih serius, ’… mungkin kita perlu lebih banyak rendah hati dan saling menghormati.’ Perdana Menteri Pendiri Vanuatu, Lini, sangat tepat ketika dia meletakkan batu fondasi, ‘Respect is Honorable’. (Daily Post Vanuatu)

Howard Aru pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal untuk Kementerian Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Keamanan Hayati (MALFFB) di Vanuatu. Dia adalah juga merupakan mantan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Vanuatu. 

 

Editor: Kristianto Galuwo 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top