Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Sistem ikat suara bukan jaminan para Caleg

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Sistem ikat suara (memberikan mayoritas suara pemilih di suatu daerah kepada calon tertentu) yang selama ini berlaku di wilayah pegunungan Papua saat pilkada, dinilai tak akan berdampak banyak saat 
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Salah satu Calon Legislatif (Celeg) DPR Papua pada Pileg mendatang, Miryam Ambolon mengatakan, sistem ikat bukan jaminan seorang caleg dengan mudah mendapat suara mayoritas konstituen saat Pileg 2019.

Sistem ikat suara bukan jaminan para Caleg 1 i Papua

"Pileg itu berbeda dengan pilkada. Kalau Pileg, caleg semua partai politik bisa mencapai ratusan orang untuk satu daerah pemilihan. Setiap caleg pasti punya basis suara," kata Miryam Ambolon kepada Jubi, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, semua itu kembali kepada kedekatan dan kepercayaan konstituen terhadap seorang caleg, terutama kepercayaan dari kepala suku yang ada di wilayah pemilihan itu karena dalam sistem ikat, kepala suku yang menentukan kepada siapa akan memberikan suara masyarakatnya. 

"Kalau kepala suku menilai selama ini caleg tersebut banyak membantu masyarakatnya, tentu hal tersebut akan menjadi pertimbangan," ujarnya.

Katanya, meski caleg itu merupakan putra (putri) asli daerah pemilihnya, belum menjamin ia akan mendapat suara mayoritas, karena dalam Pileg kepala suku dan masyarakatnya lebih cenderung objektif melihat apakah caleg tersebut selama ini berkontribusi untuk masyarakat di wilayah itu atau tidak.

Loading...
;

Di sisi lain lanjutnya, meski caleg itu bukan anak asli setempat, namun jika selama ini orang tuanya atau caleg itu sendiri berkontribusi untuk masyarakat di wilayah tersebut, ia bisa saja mendapat suara.

"Pertimbangan seperti itu hingga kini masih ada di masyarakat. Kalau saya, cukup sulit perebutan kursi dalam pileg kini. Semua caleg harus berusaha, tanpa mengesampingkan memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat," ucapnya.  

Sementara Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, dalam Pileg 2019 mendatang, setiap pemilih wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Namun di Papua, dari 3,5 juta pemilih pada Pilgub 2018, diperkirakan masih sekira 42 persen atau 1,7 juta pemilih yang belum memiliki KTP-el. 

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada menyusutnya jumlah pemilih di Papua pada Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Masyarakat yang belum memiliki KTP-el tidak bisa ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata Tarwinto. 

Katanya, pemilih berdasarkan KTP-el juga berlaku untuk sistem noken atau ikat suara yang selama ini diberlakukan di kabupaten di wilayah pegunungan. 

"Mau sistem noken atau tidak, yang diakui dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah warga yang sudah melakukan perekaman KTP-el," ucapnya. (*)

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top