Follow our news chanel

SJPGP nilai ada pelanggaran ekosistem gambut di Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua  (SJPGP) di Manokwari, Papua Barat mengindikasikan terjadinya pelanggaran oleh beberapa perusahaan di atas tanah gambut di wilayah Papua Barat. Temuan tersebut berdasarkan analisis tumpang tindih lahan dan  hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh gabungan LSM di Manokwari.

“Kami temukan sekitar 230.000 hektar lahan gambut yang terancam karena masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan,” ujar Direktur Mnukwar Papua, Andi Saragih dalam konferensi pers yang digelar Senin (22/10/2018) di Manokwari.

Hasil kajian itu, kata Andi, sekaligus merespons rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) tentang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi seperti yang diluncurkan oleh Gubernur Papua Barat dalam acara ICBE 2018 di Manokwari beberapa waktu lalu.

Data Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan  tahun 2017 menyatakan, dari ekosistem gambut di Papua dan Papua Barat seluas 6,5 juta hektar, hanya 1,4 persen yang berada dalam kondisi baik. Namun dalam temuan lebih lanjut dari SJPG Papua membuktikan realitas lahan gambut Papua masih belum sejalan dengan visi Papua sebagai provinsi konservasi.

Beberapa poin penting dari temuan SJPG Papua diantaranya, luasan lahan gambut di peta RTRW Papua Barat jauh lebih kecil dari peta moratorium hutan dan lahan gambut

"Berdasarkan data analisis, terdapat perbedaan luas lahan gambut berdsarkan  RTRW Papua Barat dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau moratorium gambut Papua Barat. Luas lahan gambut berdasarkan RTRW Papua Barat yaitu 928.029 hektar dan luas lahan gambut berdasarkan PIPPIB Papua Barat sebesar 540.195 hektar. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan gambut sebesar 441.834 hektar,” ujar Andi.

Loading...
;

Dia juga menyatakan lahan konsesi perusahaan juga masih banyak terdapat dilahan gambut, diantaranya, tumpang tindih izin perkebunan dengan PIPPIB, di mana hasil analisis PIPPIB di lahan gambut dan izin perkebunan Papua Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih lahan sebesar 38.478 hektar.

"Tumpang tindih lahan terluas sebesar 710 hektar ditemukan pada konsesi PT.Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya.

Tumpang tindih izin tambang dengan PIPPIB, melalui hasil analisis PIPPIB di lahan gambut dan izin tambang Papua Barat tahun 2013 menunjukkan adanya tumpang tindih lahan sebesar 4.676 hektar. Tumpang tindih lahan terluas sebesar 6.703 hektar ditemukan pada PT. Abisha Bumi Persada di Kabupaten Teluk Wondama.

Selain itu, tumpang tindih IUPHHK-HA dengan sebaran gambut Papua, melalui hasil analisis peta gambut dan IUPHHK-HA Papua Barat  memperlihatkan bahwa terdapat tumpang tindih lahan sebesar 186.303 hektar. Tumpang tindih lahan terluas berada di konsesi PT.Bangun Kayu Irian di Kabupten Sorong sebesar 34.236 hektar.

Sementara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap roses legalisasi Provinsi Papua Barat harus segera disahkan sebelum tahun 2019. Pasalnya, pasca pelaksanaan ICBE 2018,  telah melahirkan deklarasi Manokwari yang berisi 14 kesepakatan untuk menunjang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera berkoordinasi dengan pihak parlemen agar proses pengesahan peraturan daerah untuk melegitimasi Papua Barat sebagai provinsi konservasi harus segera disahkan dalam tahun ini,” ujar Dominggus Mandacan. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top