SKK Migas khawatir atas penetapan provinsi konservasi

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Proses legalisasi dan penetapan tanah Papua (Papua-Papua Barat) sebagai provinsi konservasi terus mendapat masukan berbagai pihak.

Sebagai pelaku industri hulu minyak dan gas bumi di Papua Barat, SKK Migas (Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi) bersama Kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama) berharap penetapan status provinsi konservasi harus memperhatikan keseimbangan dan memberikan keuntungan optimal bagi semua pihak.

Rinto Pudyantoro Kepala perwakilan SKK-Migas wilayah Papua-Maluku mengatakan, keuntungan optimal bagi semua pihak yang diharapkan dalam penetapan status provinsi konservasi itu adalah keuntungan bagi Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat dan bagi pelaku bisnis termasuk bagi kegiatan usaha hulu migas yang sedang dilakukan oleh SKK Migas sebagai pengelola proyek Negara di provinsi Papua dan Papua Barat.

"Jangan salah paham, SKK Migas bukan tidak setuju dengan penetapan konservasi bagi Papua dan Papua Barat. Secara prinsip, kami mendukung. Namun diharapkan ada titik keseimbangan antara konservasi dengan pembangunan ekonomi masyarakat Papua dan manfaatnya pun optimal bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka forum diskusi dengan tema Advokasi perdasus (peraturan daerah khusus) penetapan Provinsi konservasi di Manokwari, Rabu (21/11/2018).

Dikatakan Rinto, saat ini di Provinsi Papua Barat ada enam kontraktor KKS yang sedang beroperasi, dan semua sudah memasuki tahapan produksi. Sedangkan di Provinsi Papua terdapat dua kontraktor KKS, di mana keduanya masih dalam tahapan eksplorasi.

Namun, potensi migas di Papua dan Papua Barat lebih besar dari itu. Apabila potensi besar itu ditutupi konservasi, maka Pemda dan masyarakat tidak bisa menikmati dampak ekonomi dari hadirnya kegiatan hulu migas.

Loading...
;

"Kontraktor KKS ini kontribusinya untuk menyuplai energi dan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil migas. Bahkan keberadaan industri migas ini juga untuk menyerap tenaga kerja di daerah,” ujarnya.

Dia mengatakan, industri hulu migas berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen mutu sebagai sebuah kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

"Misalnya saja,saat akan mulai mengoperasikan suatu blok migas, SKK Migas mewajibkan kontraktor KKS untuk melakukan kajian awal melalui penyusunn Rona Lingkungan Awal atau EBA (Environmental Baseline Assesment). Studi ini akan menginformasikan daya dukung lingkungan permukaan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Beberapa dokumen teknis serupa dipersyaratkan pada semua tahapan bisnis hulu migas,” katanya.

Sementara, Achmad Rohani, akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari mengatakan, konservasi dan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dan saling menguatkan. 

"Diperlukan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan yang dapat selarskan dua kepentingan tersebut,” ujarnya. 

Untuk itu, lanjut Rohani, kebijakan lingkungan yang dibarengi dengan reformasi kelembagaan pada institusi yang berwenang dalam mengawasi kelestarian lingkungan hidup justru akan mendorong investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Dibagian lain, Hendrik Runaweri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengatakan, rencana penetapan provinsi konservasi bukan berarti membatasi kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Papua dan Papua Barat oleh investor yang akan maupun yang sudah berinvestasi.

Namun, rancangan peraturan daerah khusus tentang provinsi konservasi yang sedang berproses ini akan menjadi acuan/rambu bagi seluruh kegiatan pembangunan di tanah Papua.

"Seluruh kegiatan pembangunan baik dari Pemerintah maupun pihak swasta yang berinvestasi orientasinya harus merujuk pada nilai-nilai konservatif untuk kelestarian lingkungan hidup dan membuka ruang peningkatan ekonomi masyarakat adat Papua dari hasil alam (hutan dan kekayaanya red) yang dikelola secara tradisional maupun ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan investasi oleh investor,” ujarnya saat dikonfirmasi Jubi di Manokwari.

Diakui Hendrik bahwa selama ini, permasalahan yang dialami adalah tuntutan dari masyarakat adat karena kurang dilibatkan, tapi kekayaan alam mereka terus dirambah melalui berbagai aksi yang menjanjikan.

Sehingga diharapkan, kehadiran SKK Migas dapat menyelesaikan persoalan tersebut disamping mengais sumber daya alam yang ada untuk kepentingan Negara. 

"Kita harap kehadiran SKK-Migas dan kontraktor KKS-nya selain membantu pemerintah, tapi nilai konservasi yan berkelanjutan nyata bersma hak-hak masyarakat adat juga harus diperhatikan", ujarnya. 

Namun secara khusus untuk wilayah Papua Barat, kata Hendrik,  potensi sumber daya alam yang ada boleh dikelola tapi terkontrol, sehingga ekosistem alami kawasan yang masuk peta konservatif harus  tetap terjaga.

Pasalnya, kegiatan eksplotasi sumber daya alam berupa tambang migas tidak akan abadi, dan itu secara perlahan akan habis dari tanah Papua. 

"Tapi kalau hutan dan sumber daya alam akuatiknya dikonservasikan, maka  akan terpelihara seterusnya dan manfaatnya bagi umat manusia seisi dunia. Itu manfaatnya lebih berharga untuk masa depan generasi kita daripada pendapatan sesaat yang kita nikmati hari ini,” ujarnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top