Follow our news chanel

Previous
Next

SM kena pasal Makar, Warinussy: Ini bungkam kebebasan berpendapat

Yan Christian Warinussy, Direktur eksekutif LP3BH Manokwari meminta penegak hukum 'hati-hati' dalam penerapan pasal Makar kepada tersangka pembawa ribuan bendera bintang kejora di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
SM kena pasal Makar, Warinussy: Ini bungkam kebebasan berpendapat 1 i Papua
Yan Christian Warinussy, Direktur eksekutif LP3BH Manokwari meminta penegak hukum ‘hati-hati’ dalam penerapan pasal Makar kepada tersangka pembawa ribuan bendera bintang kejora di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat bersama Polres Manokwari masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap SM, pembawa ribuan aksesori bendera bintang kejora setelah tertangkap pihak keamanan Bandar udara Rendani Manokwari awal pekan ini.

Juru bicara Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey, menerangkan bahwa SM hingga saat ini enggan memberikan keterangan kepada penyidik. Namun, proses penyelidikan dan penyidikan sudah berjalan berdasarkan dua alat bukti dan keterangan dua orang saksi.

“Bukti-bukti sudah kuat ditambah keterangan dua orang saksi dari pihak keamanan bandara. Sehingga status kasus SM telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, hingga penerapan Pasal KUHP,” ujar Krey kepada awak media di media center Polda Papua Barat, Kamis (5/9/2019).

Dikatakan Krey, tersangka SM dikenakan Pasal 106 jo 110 KUHP tentang Makar dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun.

“Selama proses pemeriksaan hingga saat ini tersangka SM masih ditahan di rumah tahanan Mapolres Manokwari, ujarnya.

Lebih lanjut kata Krey, penetapan tersangka dan penerapan pasal Makar terhadap SM, menambah daftar jumlah tersangka kericuhan di Papua Barat yang sebelumnya 20 orang menjadi 22.

Loading...
;

“Selain SM, ada lagi penambahan satu tersangka baru terkait penjarahan, pembakaran dan pengrusakan dalam aski demonstrasi berujung anarkis di Manokwari 19 Agustus lalu,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Yan Christian Warinussy, Direktur eksekutif LP3BH di Manokwari, mengingatkan Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak dan jajaran Kapolresnya, untuk berhati-hati dalam menerapkan Pasal Makar terhadap tersangka.

 

“Penanganan hukum kepada tersangka SM, perlu saya ingatkan, bahwa pasal Makar agar tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi. Hal ini merupakan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 7/PPU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018. Artinya, MK tegaskan agar aparat penegak hukum berhati-hati dalam penetapan pasal Makar,” ujarnya.

Sebagai pembela HAM, Warinussy hendak memastikan, agar proses penegakan hukum terhadap SM dapat dilakukan secara transparan dan adil. SM juga harus diberi ruang untuk memperoleh bantuan hukum.

“Saya minta, Kapolda Papua Barat beri akses kepada SM untuk peroleh bantuan hukum sesuai amatan Pasal 54,55 dan 56 UU RI No.18 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sehingga proses hukumnya bisa transparan dan mendapat keadilan,” tuturnya kepada Jubi. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top