Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

SMRP tolak transmigrasi dan pengukuhan Pangdam sebagai kepala suku

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi – Ratusan massa Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua, (SMRP) melakukan aksi demo damai  di halaman gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Senin (29/10/2018)

Kedatangan mereka untuk menolak rencana kembali program transmigrasi di Tanah Papua dan pengukuhan kepala suku, serta penyerahan lahan 90 hektare kepada Pangdam XVII Cenderawasih.

SMRP tolak transmigrasi dan pengukuhan Pangdam sebagai kepala suku 1 i Papua

Fredi Walianggen, dalam orasinya mengatakan, sejak program transmigrasi berlangsung di Tanah Papua, tidak ada perubahan terhadap manusia Papua. “Pemerintah melihat Papua sebagai lahan kosong untuk Negara kuasai. Padahal itu tanah leluhur warisan nenek moyang orang Papua,” kata dia

Fredi Walianggen juga menambahkan aksi kali ini hanya sebagian mahasiswa yang turun untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi jika aspirasi tersebut tidak ditindaklajuti, mereka akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Saat penyampaian aspirasi di depan kantor MRP, koordinator tidak membacakan pernyataan sikap, tetapi langsung memberikan kepada ketua MRP .

  1. Kami mahasiswa dan rakyat Papua dengan tegas menolak kedatangan transmigrasi, karena menjadi ancaman serius bagi masyarakat pribumi Papua untuk mencegah dari bahayanya marginalisasi,  perampasan atas tanah, sumberdaya alam dan juga budaya. Papua bukan tanah kosong, yang Papua butuhkan bukan masalah.
  2. Kami menolak dengan tegas atas pangdam XVII cenderwasih sebagai kepala suku adat karena menilai sangat menderai budaya adat istiadat masyarakat Papua sebagai dan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat budaya orang asli Papua pada khususnya masyarakat Pegunungan Jayawijaya.
  3. Kami menolak pembangunan kodam di tanah adat 90 hektare, dan kembalikan kepada pemilik hak ulayat tanah masyarakat setempat di Kabupaten Jayawijaya, Saat ini terjadi kontroversi antara masyarakat warga, dikhawatirkan akan menjadi konflik sosiall di daerah tersebut.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, mahasiswa mengetahui kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat. Dan tidak salah jika mereka menyampaikan aspirasinya ke MRP. Dan untuk menindaklanjut ini, MRP akan bekerja sama dengan MRP Papua Barat terkait masalah transmigrasi. Karena yang mengizinkan transmigrasi adalah bupati di Papua Barat.

Loading...
;

“Lembaga-lembaga yang ada di Papua perlu melakukan antisipasi karena masyarakat adat tersandera di atas wilayah dan tanahnya sendiri, karena berlakunya UU No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agrarian. Dan itu yang menjadi masalah di tanah ini,” kata Murib.

Aksi kali dikoordinir oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura, universitas negeri dan swasta.

MRP menjadi tempat menyapaikan aspirasi, setelah surat pemberitahuan mereka untuk melakukan aksi di Kantor DPR Papua tidak mendapat izin dari pihak keamanan. Akhirnya SMRP menyampaikan aspirasi ke MRP, agar bisa diteruskan ke pihak DPR Papua dan Gubernur Papua. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top