Follow our news chanel

Previous
Next

Soal kenaikan iuran BPJS, ini kata Pemkab-Pemkot Jayapura

Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan - Jubi/Istimewa.
Soal kenaikan iuran BPJS, ini kata Pemkab-Pemkot Jayapura 1 i Papua
Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan – Jubi/Istimewa.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura/Jubi- Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat sejumlah Pemerintah Daerah di Papua masih menunggu kebijakan selanjutnya.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru saat dikonfirmasi mengatakan saat ini Pemda setempat masih berkomitmen memberikan iuran Penerima Bantuan Iuran BPJS Ksehetanan pada sekitar 4300 jiwa di Kota Jayapura. “Yang lain, kami belum ada koordinasi lagi bersama BPJS Kesehatan,” katanya kepada Jubi melalui telepon selulernya

Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey mengemukakan untuk BPJS Kesehatan telah ada rapat dimana pemerintah pusat dan daerah punya tanggungan selisih pembayaran tersebut. Dari selisih tersebut, 800 juta di antaranya ditanggung oleh Pemda Kota Jayapura.

“Kebijakan nasional ada yang keluar dan ada yang ditambah, APBD kota kita juga ikut memback up/ membayar menjadi tanggungan daerah, pada prinsipnya kemarin itu bisa ditangani,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jayapura Matius Awaitouw saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan tetap memastikan penduduk dapat ikut dalam prgram pemerintah tersebut. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mencanangkan 6 distrik sebagai pilot project BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Soal penyesuaian anggaran, Awaitouw menegaskan bahwa itu wajib diikuti dan dilakukan oleh distrik sebagai pilot project tersebut. “Ini merupakan kebijakan nasional dan ini tidak boleh gerakan baru ataupun menolaknya,” ujarnya.

Loading...
;

Akan tetapi, Awaitouw meminta agar pelayanan kepada masyarakat haruslah lebih baik lagi khususnya di wilayah Papua. “ Terutama di wilayah lokal sini, karena cerita bersambung ini tidak boleh lagi dibawa kebijakan baru dan ini akan memberatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tetapi apapun kepentingannya untuk kesejahteraan terutama kesehatan dan ketenagakerjaan supaya penghasilan keluarga berjalan terus, mereka perlu dilindungi dengan seperti ini,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019). Kenaikan berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Aturan kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres itu, Presiden Jokowi menyatakan kenaikan itu untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top