TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Soal proyek bandar antariksa Biak, pemerintah diminta membuka diri

Ilustrasi Peluncuran Roket di Papua
Foto ilustrasi, peluncuran roket. - Pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu  MTh meminta pemerintah pusat membuka diri terhadap berbagai masukan rakyat Papua atas rencana pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Mofu meminta pemerintah menyelesaikan masalah klaim tanah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN yang dipersoalan masyarakat adat setempat.

Hal itu disampaikan Mofu dalam seminar Pembangunan Bandar  Antariksa di Biak atau Biak Space City Berkarakter dan Berbudaya di Biak pada Jumat (9/4/2021). “Pemerintah pusat harus mau membuka diri soal hak atas tanah. Maaf ya, kemarin di Tuban, dalam proyek gas, warga di sana bisa menerima ganti rugi milyaran rupiah. Warga Kampung Saukobye di Biak hanya [menerima ganti rugi] Rp15 juta saja,” katanya selaku pembicara dalam seminar itu.

Mofu menyatakan rencana pembangunan bandar antariksa mencemaskan dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Biak, termasuk jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Ia menyatakan pihaknya berharap hak masyarakat adat harus diperhatikan. “Harus perhitungkan nilai ganti rugi yang cukup sebab masyarakat di Kampung Saukobye sejak 1980 hanya menerima Rp 15 juta saja,”katanya.

Baca juga: Polemik Bandar Antariksa LAPAN, Kainkain Karkara Byak berhentikan Yoseph Korwa

Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan informasi yang valid dan memastikan dampak proyek pembangunan bandar antariksa terhadap masyarakat setempat. “Harus ada studi kelayakan dan memastikan dampak ke depan bagi masyarakat Biak atau umat GKI di sana,” katanya.

Ia mengingatkan penyampaikan informasi dampak proyek itu harus utuh. Pemerintah juga diminta memastikan tidak akan menggunakan aparat keamanan atau aparat negara untuk mengintimidasi masyarakat adat untuk menyetujui proyek itu.

“Perencanaan itu [harus] disosialisasikan dengan baik. Hentikan cara-cara yang tidak bersahabat, serta hentikan penekanan dengan menggunakan aparat. Kalau sampai ada penekanan kepada masyarakat, kami [dari pihak] gereja akan melakukan penolakan,” kata Mofu yang memastikan pihaknya akan terus mengawasi berjalannya proyek itu.

Baca juga: Pembangunan Bandara Antariksa jangan hilangkan hak masyarakat adat Biak

Mofu menyatakan pemerintah harus membuat regulasi untuk memastikan warga setempat tidak terpinggirkan dan menjadi penonton proyek itu. “Perlindungan ini penting agar masyarakat bisa terlibat dalam bisnis maupun aspek ekonomi lainya, agar jangan sampai kalah dalam persaingan ekonomi,” katanya.

Kepala Biro Kerja Sama Humas dan Umum LAPAN, Christianus Ratias Dewanto mengatakan tempat peluncuran satelit ini mempunyai misi ilmiah, termasuk untuk mengukur kondisi atmosfir, menangkap petir, serta melakukan misi pertahanan seperti penempatan peluru kendali dan sebagainya, “Tetapi pembangunan peluncuran satelit itu tetap ramah lingkungan. Peluncuran roket memakai energi ramah lingkungan, dan bukan nuklir,” katanya.

Menanggapi pendapat Pdt Andrikus Mofu tentang adanya kekerasan dan penekanan aparat dalam penyelesaian masalah tanah di lapangan, Christianus yang didampingi Kepala Perwakilan LAPAN di Biak menyatakan tidak ada bukti bahwa pihaknya memakai aparat untuk mengintimidasi masyarakat di lokasi proyek.

Baca juga: LPPM Uncen belum pernah susun AMDAL Bandar Antariksa di Biak

Christianus menyatakan LAPAN sejak 2019 telah menerima sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja di Biak. “Enam ASN diantaranya merupakan putra Papua,” katanya.

Mantan Kepala Badan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Noak Kapisa menilai pemaparan Menteri Riset dan Teknologi/BPPT, Bambang dan tim ahli dari Amerika Serikat menjadikan masukan penting dan membuka cakrawala ilmiah terkait pembangunan bandar antariksa di Biak.  ”Marilah kita sosialisasikan program ini kepada masyarakat pemilik hak ulayat khususnya akar rumput,” katanya.

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap dalam sambutannya mengajak semua masyarakat Biak datang dan berbicara tentang rencana pembangunan bandar antariksa di Biak. Ia menyatakan semua pihak harus berdialog dan memberikan solusi terbaik bagi masa depan Biak.

“Ini peluang, karena ada daerah lain di Indonesia yang mau menerima proyek ini. Morotai juga mau, termasuk Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat bilang, kalau Biak menolak mereka mau terima [proyek] itu,” kata Naap. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us