Follow our news chanel

Previous
Next

Solidaritas mahasiswa Papua di Manokwari tolak Otsus jilid II dan minta referendum

Papua
Deklarasi tolak otsus jilid II oleh solidaritas Mahasiswa 4 kerukunan wilayah di kota studi Manokwari, Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Solidaritas mahasiswa 4 kerukunan wilayah, Timika, Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Ndugama di kota studi Manokwari, Papua Barat menyatakan sikap mendukung Petisi Rakyat Papua (PRP) tolak otsus jilid II dan mendesak Pemerintah RI kembalikan hak penentuan nasib sendiri atau referendum bagi rakyat Papua.

Deklarasi penolakan otsus jilid II tersebut, dibacakan dan ditandatangani masing-masing koordinator wilayah (korwil) kerukunan, diantaranya korwil Puncak, Emson Kulla, Korwil Intan Jaya, Ronny Zagani Korwil Ngudama Maklon Pokniangge, dan Korwil mahasiswa Timika, Adam Maporteau, bertempat di asrama mahasiswa kabupaten Puncak di Amban Manokwari, Selasa (25/8/2020).

Yosias Kum, koordinator deklarasi, menyatakan mahasiswa empat daerah pegunungan Papua di kota Manokwari, sebagai kaum intelektual, tidak tinggal diam dalam melihat kondisi perkembangan jelang berakhirnya Otsus Papua.

“Ada rangkaian peristiwa yang terjadi selama berlakunya Otsus Papua, dan dampak Otsus tidak memberikan manfaat bagi rakyat pribumi Papua. Sehingga kami turut menyuarakan hal ini sebagai bentuk pembelaan kami kepada rakyat dan bangsa Papua,” kata Yosias.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan diantaranya, solidaritas mahasiswa 4 kabupaten (Timika, Puncak, Nduga dan Intan Jaya) mendukung penuh PRP tolak Otsus Papua jilid II dan mendukung penentuan nasib sendiri.

Pemerintah RI didesak segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961 -2000 dan tahun 2001-2020 (masa berlaku Otsus Papua), dan meminta pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dari TNI/Polri di atas tanah Papua.

“Pemerintah RI, DPR RI, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, MRP dan Dewan Adat dari Sorong-Merauke, untuk berhenti (stop) membentuk tim revisi Otsus dan memakai elit Politik mengatasnamakan rakyat Papua untuk membahas, memutuskan dan menetapkan sesuatu yang bukan berasal dari keinginan  rakyat Papua,” kata keempat korwil.

Loading...
;

Mahasiswa juga mendesak  PT Freeport Indonesia ditutup, dan memberikan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, serta menolak kontrak politik yang disebut dengan January Agreement pada 7 April 1967, karena mengandung banyak kejanggalan dan penipuan dari pihak Freeport terhadap rakyat pemilik hak ulayat sekitar lokasi tambang (gunung nemangkawi) Mimika.

Mahasiswa juga menolak dengan tegas kehadiran PT. Moni Sejahtera Langowan (MSL) untuk beroperasi di kabupaten Intan Jaya.

“Apabila pernyataan sikap ini tidak diindahkan, maka kami mendukung penuh sikap politik rakyat Papua tentang Mogok Sipil Nasional di seluruh tanah west papua,” ujar empat korwil,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top