HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Solidaritas Mahasiswa Papua minta 7 tapol dibebaskan

Solidaritas Mahasiswa Papua
Para aktivis Solidaritas Mahasiwa Papua membentangkan spanduk tuntutan pembebasan tujuh tahanan politik Papua. - Jubi/Hengky Yeimo
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Solidaritas Mahasiswa Papua meminta tujuh tahanan politik terkait kasus unjuk rasa anti rasisme Papua segera dibebaskan tanpa syarat. Solidaritas Mahasiswa Papua menyatakan ketujuh tahanan politik yang didakwa dengan pasal makar itu adalah korban rasisme, namun dituntut hukuman yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pelaku rasisme Papua di Surabaya.

Ketujuh tahanan politik (tapol) Papua itu adalah para mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.  Ketujuh tapol Papua yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketujuh tahanan politik Papua itu dengan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

Solidaritas Mahasiswa Papua minta 7 tapol dibebaskan 1 i Papua

Baca juga: Tapol Papua terancam pidana belasan tahun, PH: Kami tempuh segala cara hukum

Solidaritas Mahasiswa Papua menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi jika tuntutan untuk membebaskan tujuh tahanan politik Papua itu diabaikan. “Pernyataan ini kami buat dengan sadar, dan untuk ditegakkan. Walaupun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan dengan seadil-adilnya,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Yops Itlai di halaman Auditorium Uncen, Kota Jayapura, Sabtu (6/6/2020).

Yops mengatakan jika tuntutan mereka tak dipenuhi maka seluruh mahasiswa akan turun jalan untuk menyerahkan aspirasi masyarakat Papua. “Ini negara hukum, harus menerapkan hukum seadil-adilnya bagi warganya. Tuntutan JPU kami nilai tidak adil, karena pelaku ujaran rasis divonis tujuh bulan,” katanya.

Tuntutan hukuman bagi ketujuh tapol Papua itu memang jauh lebih berat dibandingkan hukuman bagi para terpidana kasus rasisme yang terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. Pada 3 Februari 2020 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menghukum terdakwa rasisme Papua Tri Susanti alias Susi tujuh bulan penjara. Sementara seorang terdakwa rasisme Papua lainnya, Syamsul Arifin pada 30 Januari 2020 dihukum lima bulan penjara.

Baca juga: Tuntutan terhadap Tapol Papua, gambaran suburnya stigma separatis kepada OAP

Itlay mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera mengambil langkah untuk membebaskan tanpa syarat ketujuh tahanan politik Papua itu. “Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, segera meminta para penegak hukum untuk membebaskan tujuh tahan politik yang sedang didiskriminasi oleh para penegak hukum,” katanya.

Yops berharap majelis hakim yang mengadili ketujuh tapol Papua tetap menegakkan hukum dan keadilan dengan Kekuasaan Kehakiman yang diatur Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pasal itu menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen, Steven Y Gobai mengatakan, tahanan politik harus dibebaskan, sebab tidak bersalah dan menjadi korban rasisme yang diciptakan oleh negara. “Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam putusannya nanti. Negara ini negara hukum, sehingga harus megakkan hukum secara adil kepada semua warga negara,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top