Categories: Polhukam

SORAKPATOK: 300 tewas dan 50 ribu warga Papua mengungsi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Tolak Kekerasan Negara (SORAKPATOK) mengelar jumpa pers tentang kekerasan negara yang berlangsung di lima kabupaten di Tanah Papua, sepanjang 2018-2021. Gabungan dari berbagai kelompok mahasiswa, pemuda, dan masyarakat ini mengatakan 50 ribu warga mengungsi dan 300 orang tewas dilima wilayah konflik di Tanah Papua.

SORAKPATOK menyampaikan itu dalam jumpa pers, didampinggi Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, di kantor LBH Papua, di Abepura, Kota Jayapura, Senin (8/11/2021).

“Jumlah pengungsi dari Januari hingga November 2021, sampai saat ini (masih dalam pengungsian) adalah 13.687 jiwa. Sementara yang 64 orang dinyatakan meninggal [baik daripihak sipil, TPN-PB, maupun TNI), serta enam orang hilang hingga sekarang,” ungkap Dolin U, warga Nduga, merujuk kepada data SORAPATOK yang disampaikan dalam konferensi pers itu.

Kata dia, jumlah itu bertambah bila pihaknya menghitung jumlah korban di Kabupaten Nduga sejak 2018 lalu.

“Jika ditambah lagi dengan data dari Ndugama sejak 2018-2021, jumlah pengungsi dari lima kabupaten total 50.687 jiwa yang masih dalam pengungsian saat ini, sedangkan jumlah yang meninggal 307 jiwa,” ungkap Dolin.

Wene M.K, seorang pemuda dari Puncak Papua, mengatakan perang TNI/POLRI lawan TPNPN sejak Januari hingga November 2021, terutama paska penembakan Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, pada 24 April 2021. Insiden pembunuhan Kabinda Papua mengawali droping 4.000 pasukan untuk melakukan operasi pengamanan.

“Operasi pengaman dengan pasukan itu membuat rakyat sipil Kabupaten Puncak, mengungsi ke Timika [319 orang], serta 16 orang warga sipil meninggal sejak saat itu,” ungkap SORAKPATOK dalam Jumpa pers di kantor LBH Papua.

Perry Belau, warga Intan Jaya, klaim perang TPN-PB dan TNI yang meletus 22 Januari 2021 hingga sekarang. Puncaknya penyerangan di Sugapa, Intan Jaya, pada 27 Oktober 2021 lalu, telah membuat 5.859 jiwa mengungsi, 32 jiwa meninggal, dan lima orang dinyatakan hilang dan diduga diculik oleh aparat TNI/POLRI.

“Ada tambahan, penembakan terhadap dua anak, satu umur 2 [meninggal] dan satunya umur 6 tahun dirawat di Timika. Serta seorang pengungsi yang ditembak dalam area pengungsi di Gereja ST. Michael Bilogai, yang sementara pengobatan ditangani oleh Polsek Sugapa, Intan Jaya,” ungkap mereka.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni (berdiri di tengah), saat menyampaikan imbauan sebelum membagikan bahan makanan di halaman Gereja Katolik Paroki Missael Bilogai, Rabu (3/11/2021) – Akim untuk Jubi

Theo Esya, warga Kabupaten Maybrat,Provinsi Papua Barat mengatakan operasi militer di Maybrat pada 2 September 2021 telah membuat 2.321 jiwa mengungsi dan enam orang dinyatakan meninggal dunia.

“Sebagai tambahkan, akibat penyisiran oleh TNI/POLRI di Maybrat, seorang wanita umur 22 tahun dinyatakan meninggal setelah berusaha melarikan diri. Sedangkan satu lainnya diciduk oleh aparat dan belum diketahui keberadaannya hingga sekarang,” katanya.

Otmar N mengatakan akibat perang TPN-PB dan TNI di Pegunungan Bintang, 188 orang mengungsi ke Papua New Guinea (PNG) serta ke Oksibil kota dan di hutan dari dua distrik yang berkisar 3.000an jiwa.

“Pengungsi yang turun ke Oksibil itu ada 283 orang,” ungkapnya.

Wenas Suhuniap menambahkan konflik politik adu domba di Yahukimo yang terjadi pada 3 Oktober 2021, rakyat yang terprovokasi telah menewaskan enam orang serta sebagian warga mengungsi di Polres Yahukimo dan keluar kota Dekai.

Baca juga: Pdt Tilas Mom: Wujudkan Papua damai sejahtera

Lepas dari penyampaian itu, dalam data konferensi pers SORAKPATOK juga mengungkapkan jumlah militer yang melakukan pengamanan untuk wilayah perang TPN-PB vs TNI/POLRI, baik di Nduga, Puncak Papua, Pengunungan Bintang, Intan Jaya, Maybrat, dan Yahukimo.

“Jumlah pasukan adalah 24.000, ditambah lagi dengan pengamanan PON XX Papua sebanyak 23.261 aparat. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah militer di Papua saat ini mencapai 47.261 aparat yang sedang beroperasi atas nama keamanan nasional Indonesia di Papua,“ tulis SORAKPATOK dalam siaran persnya.

SORAKPATOK berkesmipulan kekerasan yang berlangsung di Papua tidak lebih dari upaya negara mengamankan kepentingan investor yang mengincar kekayaan alam Papua. Negara mulai sejak perjanjian Amerika 1962 hingga PEPERA 1969. Kepentingan negara melindunggi kepentingan PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Antam yang mengincar emas di wilayah konflik.

Karena itu, SORAKPATOK mendesak negara “segera hentikan semua operasi militer di wilayah perang dan seluruh Tanah Papua, yang hanya menguntungkan investor, oligarki, kaum pemodal, dan imperialis global,”ungkap mereka dalam pernyataannya.

Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia segera mencabut semua izin eksplorasi, rencana pembangunan dan eksploitasi di wilayah Blok A Timika, Blok B Intan Jaya, Blok C Pegunungan Bintanm dan Blok D Yahukimo.

Lebih dari itu, demi kenpentingan investasi, baik perizinan perkebunan sawit, food estate di Merauke dan Yahukimo, illegal logging di Maybrat, serta illegal mining dan fishing, Bandara Antarika di Byak.

“Semua ini merupakan dalang krisis kemanusiaan di Tanah Papua selama ini;” tegasnya dalam pernyataan pers tersebut.

Untuk memastikan klaim ini, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis independen, baik nasional maupun internasional, untuk datang dan menginvestigasi situasi kemanusiaan di Papua. Lebih dari itu, mendesak Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga HAM independen nasional dan internasional untuk datang ke Papua.

“Secara khusus ke wilayah yang terkena dampak operasi militer, seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maybrat, dan Pegunungan Bintang,” tegasnya.

Sambil mendesak pemerintah Indonesia, SORAKPATOK juga mengajak semua pihak di Tanah Papua, gereja, adat, mahasiswa, pemuda, LSM, pemerintah, serta seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke, untuk bersama-sama mengawal krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah perang: Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.

“Karena masalah mereka adalah masalah kita bersama: Papua!,” tegas mereka.

Karena Papua menjadi masalah bersama, pihaknya mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan otonomi khusus Papua. Karena, otonomi khusus tidak akan menyelesaikan masalah yang ada.

“Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua untuk mengakhiri krisis kemanusian dan darurat militer, sekaligus ancaman perubahan iklim akibat pola eksploitasi kapitalisme dan imperialisme global atas sumber daya alam Papua,” tegas mereka. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Benny Mawel

Recent Posts

4 mahasiswa yang ditangkap dalam pembubaran demo tolak pemekaran di Nabire dibebaskan

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepolisian Resor Nabire menangkap empat…

6 months ago

Persitoli juara Piala Pertiwi, Ketum PSSI puji totalitas Bupati Tolikara

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh…

6 months ago

Widodo Cahyono Putra tetap yakin Persipura bisa cepat bangkit dan kembali ke Liga 1

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi - Pelatih Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putra…

6 months ago

Walau menang tiga gol, Persipura tetap terdegradasi

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi - Persipura Jayapura akhirnya harus terlempar ke…

6 months ago

Tersangka korupsi dandes beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejari Jayawijaya

Papua No.1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi - Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, Kamis (31/3/2022),…

6 months ago

Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura teken MoU dengan Yayasan Internet Indonesia

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)…

6 months ago