SOS Papua: Hentikan operasi di Papua, batalkan eksploitasi Blok Wabu, tangani pengungsi

Papua- Penembakan -pembunuhan pendeta Yeremia-operasimiliter
Ilustrasi penembakan - Dok. Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Solidaritas Organisasi Sipil atau SOS Papua meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan operasi penegakan hukum yang melibatkan TNI di Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mimika, Papua. Jokowi juga diminta segera menginvestigasi masalah pengungsian warga sipil di keempat kabupaten tersebut, dan diminta segara menangani para pengungsi itu.

Dalam keterangan pers tertulis yang diterima Jubi pada Kamis (26/11/2020), SOS Papua menegaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan HAM itu telah diamanatkan Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Akan tetapi, SOS Papua menilai jaminan perlindungan HAM itu ternyata tidak berlaku bagi orang Papua. Dalam praktiknya, pendekatan keamanan yang dipilih pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah Papua justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Baca juga: DPR Papua nyatakan sikap terhadap penembakan di Puncak

“Sejak akhir tahun 2018 sampai tahun 2020, secara khusus di wilayah Papua bagian pedalaman, di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya terus dihantui pengerahan pasukan TNI/Polri yang berujung dengan konflik bersenjata antara TNI/Polri melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  Masyarakat sipil mengalami darurat kemanusiaan yang hebat, akibat tidak ditegakkannya prinsip penghormatan HAM terhadap masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata, sebagaimana arahan Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang sudah [diberlakukan] Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949,” demikian keterangan pers SOS Papua.

SOS Papua menyatakan pasca pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua, pada 2 Desember 2018 lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap kelompok bersenjata yang membunuh para pekerja itu. Sejak saat itu, kekerasan terus terjadi di Papua.

SOS Papua menyatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menerbitkan Keputusan Presiden yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI. Akan tetapi, dalam praktiknya operasi penegakan hukum di Papua telah disertai operasi militer untuk memburu TPNPB. Operasi militer yang disebut “Operasi Penegakan Hukum” itu berawal di Kabupaten Nduga, lalu meluas ke sejumlah kabupaten lain seperti Intan Jaya, Mimika, dan Puncak Jaya.

Loading...
;

Baca juga: Tembak pendeta dan pewarta di Intan Jaya diibaratkan melawan Tuhan

“[Operasi itu] berdampak kepada darurat kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat sipil yang berada ditengah wilayah konflik bersenjata antara TNI/Polri melawan TPNPB, sebagaimana terlihat dalam kasus pengungsian dan pelanggaran hak hidup di keempat kabupaten,” demikian keterangan pers SOS Papua.

SOS Papua menyatakan jumlah warga sipil yang mengungsi dari Nduga mencapai 37 ribu orang. Pelanggaran hak hidup warga Nduga juga terjadi, antara lain dalam kasus terbunuhnya Yulince Bugi (2019), Yuliana Doronggi, Masen Kusumburue (2019), Tolop Bugi (2019), Hardius Bugi (2019), Elias Karunggu (2020) dan Seru Karunggu (2020).

SOS Papua mencatat jumlah warga sipil Intan Jaya yang mengungsi mencapai 1.237 orang. Pelanggaran hak hidup warga sipil Intan Jaya antara lain terjadi dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani (2020) dan Katekis Gereja Katolik Keuskupan Timika Rufinus Tipagau.

Baca juga: Tiga warga sipil ditembak di Puncak, Papua salah satunya siswa sekolah Alkitab

SOS Papua menyatakan sejumlah 1.582 warga di Mimika telah mengungsi sejak konflik bersenjata terjadi di sana. Pelanggaran hak hidup di Mimika antara lain terjadi dalam kasus penembakan Ronny Wandik (2020) dan Eden Armandi Bebari (2020). Konflik bersenjata di Puncak Jaya juga telah melanggar hak hidup para warga sipil, antara lain dalam kasus pembunuhan Atanius Murib (2020), Aki Alom (2020), Wapenus Tabuni (2020) dan Warius Murib (2020).

“Di tengah kondisi darurat kemanusiaan Papua itu, publik Papua digegerkan dengan adanya Surat Gubernur Papua Nomor : 540/11625/SET perihal rekomendasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK yang ditujukan kepada Direktur Utama Mining Industry Indonesia atau MIND ID tertanggal 24 Juli 2020. Fakta kepentingan ekploitasi Blok Wabu di tengah-tengah konflik bersenjata antara TNI/Polri melawan TPNPB telah menelan korban pelanggaran HAM. Dapat disimpulkan bahwa operasi penegakan hukum dan operasi militer di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Papua sesungguhnya hanya bertujuan untuk memuluskan eksploitasi sumber daya alam Blog Wabu di Kabupaten Intan Jaya,” demikian siaran pers SOS Papua.

SOS Papua mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan operasi penegakan hukum maupun operasi militer di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika, dan Puncak Jaya yang menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi. SOS Papua juga meminta Jokowi untuk memerintahkan kepada Kapolri dan Kogabwilhan III untuk menarik semua pasukan TNI-Polri dari wilayah Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika, dan Puncak Jaya.

Baca juga: Dua pelajar di Kabupaten Puncak  dihadang dan ditembak, satu orang tewas

SOS Papua meminta Komisi Nasional HAM RI segera membentuk tim dan turun ke Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika, dan Puncak Jaya untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM berat berupa pengungsian dan pelanggaran hak hidup sebagaimana diatur pada pasal 9 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara Gubernur Papua diminta segera mencabut surat rekomendasi WIUPK bagi MIND ID.

Desakan SOS Papua itu ditandatangani 20 organisasi masyarakat sipil di Papua. Sejumlah 20 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam SOS Papua itu adalah:

  1. LBH Papua
  2. LP3BH Manokwari, Papua Barat
  3. KPKC SINODE GKI
  4. PAHAM Papua
  5. AlDP
  6. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
  7. Belantara Papua
  8. AMAN Sorong Raya
  9. Masyarakat Adat Intan Jaya Tolak Blok Wabu
  10. Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI)
  11. Ikatan Mahasiswa Pelajar Intan Jaya Se-Kota Study Jayapura (IPMI-J)
  12. Forum Komunikasi Mahasiswa Intan Jaya Kota Study Nabire (FKMI)
  13. Ikatan Mahasiswa Moni Kota Study Se Jawa dan Bali (IPMO)
  14. Forum Independen Mahasiswa (FIM Pusat)
  15. WALHI Papua
  16. KIPRa Papua
  17. Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua
  18. PBH Cenderawasih
  19. PBHKP Sorong
  20. Elsham Papua(*)

Editor: Admin Jubi

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top