Follow our news chanel

Strategi menghalau konten negatif, kebijakan yang tak bijak

iIlustrasi harga tiket pesawat – Jubi/Dickri
Strategi menghalau konten negatif, kebijakan yang tak bijak 1 i Papua
iIlustrasi harga tiket pesawat – Jubi/Dickri

Sejak Rabu 22 Mei 2019 sore, pemerintah memutuskan membatasi sementara waktu akses internet terhadap media sosial atau medsos. Kebijakan ini sebagai upaya mencegah penyebaran konten negatif, pascademonstrasi yang berujung pembakaran di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat, Selasa hingga Rabu, 21-22 Mei 2019.

Demonstrasi rusuh itu memrotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum, Selasa dini hari yang menyatakan pemenang Pemilu Presiden adalah pasangan Joko Widido – Ma’ruf Amin, dengan perolehan suara 85.607.362  atau 55,50 persen, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

Pembatasan akses internet pada media sosial ini membuat semua warga terkena imbasnya, termasuk para pekerja media atau wartawan. Beberapa wartawan di Kota Jayapura, Papua mengeluhkan sulitnya akses internet sejak beberapa hari terakhir.

Kontributor Surya Citra Televisi (SCTV) wilayah Papua, Riyanto Nay mengatakan, meski ia masih dapat mengaploud gambar (video berita) ke aplikasi yang telah disediakan redaksinya, namun prosesnya tidak seperti sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Kalau mengirim (menguploud) gambar bisa, tapi agak lambat. Tidak seperti biasanya. Ini dampak pembatasan kapasitas akeses internet kini. Saya biasa kirim gambar ke kantor kapasitasnya maksimal 150 Megabyte,” kata Riyanto kepada Jubi, Sabtu, 25 Mei 2019.

Sedangkan untuk akses media sosial semisal whatsapp menurutnya, situasinya lebih parah. Padahal media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang paling sering digunakan wartawan.

Mengirim atau menerima foto melalui whatsapp menurut Riyanto butuh waktu lama. Hanya saat mengirim atau menerima pesan teks yang tidak bermasalah.

Loading...
;

Selain berbagi informasi antarsesama pekerja pers, juga antarwartawan dengan pihak redaksinya. Terkadang ada wartawan yang mengirim foto dan berita ke redaksi medianya melalui whatsapp.

Pengguna VPN Meningkat

Meski sebagian pengguna media sosial memilih menggunakan aplikasi virtual private network (VPN) untuk mempermudah akses internet di media sosial, namun menurutnya aplikasi tersebut tidak dapat digunakan semua telepon seluler (ponsel).

“Hanya handphone (ponsel) jenis android yang bisa menggunakan aplikasi VPN. Kalau handphone jenis iphone tidak bisa,” kata Riyanto yang juga pimpinan redaksi salah satu media online di Papua ini.

Ia berharap, pemerintah tidak lagi melakukan pembatasan akses internet yang kini diberlakukan. Upaya mencegah penyebaran konten negatif atau hoaks dengan pembatasan akses internet media sosial tersebut dinilai bukan solusi tepat.

Mestinya kata Riyanto, para penyebar konten negatif yang dideteksi dan akses mereka di media sosial dibatasi atau diblokir. Tidak menyamaratakan semua pengguna internet (media sosial).

“Kalau seperti inikan menyusahkan semua warga, terutama yang bekerja menggunakan internet atau media sosial. Ini kebijakan yang tidak bijak karena merugikan banyak orang,” ucapnya.

Pernyataan berbeda dikatakan kontributot berita satu TV di Papua, Meirto Tangkepayung. Katanya, yang dibatasi adalah akses media sosial, sementara para wartawan terutama jurnalis televisi ketika mengirim gambar (video berita) ke kantor redaksinya, tidak menggunakan media sosial.

“Kalau wartawan televisi, kebanyakan punya sersor (sejenis aplikasi khusus yang disediakan kantor redaksi untuk mengirim gambar/video berita) sendiri. Bagi saya tidak berdampak, karena saya tidak mengirim gambar lewat media sosial,” ujar Mairto.

Namun Meirto mengakui untuk mengirim foto atau video dengan kapasitas tertentu lewat whatsapp, ia sempat kesulitan. Tapi setelah menggunakan aplikasi VPN katanya, tak ada kendala lagi.

“Sebenarnya tidak ada masalah. Teknologi itu kan pasti ada celahnya. Bisa diakal-akali,” ujarnya.

Pembatasan Interner langgar UUD 1945

Sehari setelah pembatasan sementara waktu akses internet pada media sosial, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mendesak pemerintah mencabut kebijakan itu.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan dalam rilis persnya menyatakan, pembatasan itu tidak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

AJI Indonesia menurut Abdul Manan, juga meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memeroleh informasi. Meski AJI Indonesia menyadari langkah pembatasan oleh pemerintah bertujuan mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum, namun kebijakan itu dinilai menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya dan mendapat informasi yang benar.

Organisasi pers ini menyerukan kepada semua pihak menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya, dan menolak segala macam tindakan provokasi serta bentuk ujaran kebencian, karena dapat memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum juga demokrasi.

“AJI mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif. Melalui mekanisme yang transparan, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.

Setelah pemerintah memberlakukan pembatasan akses internet terhadap media sosial sejak, 22 Mei 2019 sore, akses media sosial semisal whatsapp dan facebook kembali mulai berangsung pulih sejak Sabtu, 25 Mei 2019, meski menurut pengakuan beberapa pengguna media sosial belum sepenuhnya maksimal. (*)

editor:Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top