HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Studi tunjukkan UU Perlindungan Keluarga di Kepulauan Solomon sukses

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Anouk Ride & Pauline Soaki

Pada 2016, di Kepulauan Solomon, Undang-Undang (UU) Perlindungan Keluarga, Family Protection Act (FPA), mulai diberlakukan. UU ini memuat ketetapan dan ketentuan baru layanan-layanan yang bertugas untuk menanggapi kekerasan keluarga atau family violence system, termasuk konseling, rumah aman, layanan kesehatan, pemberitahuan Polisi Police Safety Notices (PSN), Perintah Perlindungan, pengadilan, dan nasihat legal.

Pada April 2019, satu tim peneliti berangkat ke lima provinsi di negara itu untuk berbicara dengan perempuan-perempuan di daerah rural dan perkotaan, yang pernah memanfaatkan, atau mencoba menggunakan, layanan-layanan ini. Kita duduk bersama perempuan-perempuan ini di bawah naungan pepohonan, di rumah mereka, di pasar, dan kantor-kantor, dan bertanya kepada mereka apakah mereka puas dengan bantuan yang mereka terima dari layanan-layanan tanggap kekerasan keluarga (family violence services), dan apakah mereka merasa lebih aman atau kurang aman setelahnya.

Hasil dari studi ini lalu diuraikan dalam sebuah laporan yang diluncurkan pada 26 November 2019, dengan judul Women’s Experiences of Family Violence Services in Solomon Islands. Tiga tahun setelah UU FPA dimulai, hasilnya mengungkapkan suara dari 126 pengguna tanggap KDRT di lima provinsi (sekitar 10% dari semua perempuan yang menggunakan layanan-layanan kekerasan keluarga selama periode ini), dan 24 staf dari penyedia layanan tanggap KDRT.

Laporan tersebut berisi data tentang beberapa layanan dalam sistem ini, namun layanan yang memiliki dampak paling besar terhadap pelaku KDRT adalah polisi. Di bawah UU FPA, Kepolisian Kepulauan Solomon (Royal Solomon Islands Police Force; RSIPF) memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah PSN sementara yang berlaku selama 21 hari dan mewajibkan pelaku KDRT yang menerimanya untuk mematuhi aturan-aturan tertentu. PSN adalah sejenis surat teguran yang dapat dikeluarkan oleh RSIPF dan pengadilan, tanpa memerlukan waktu dan proses hukum yang panjang seperti prosedur untuk mendapatkan Perintah Perlindungan yang umumnya dikeluarkan oleh pengadilan, atau dalam penangkapan dan kasus-kasus pidana yang diperkarakan. Lebih dari 1.000 orang telah menggunakan PSN sejak 1 Januari 2017, 47% darinya diajukan di Honiara sementara beberapa provinsi lainnya lebih lamban dalam menyerap dan menerapkan sistem PSN ini.

Loading...
;
Baca juga  Stok beras di gudang Bulog Merauke 11 ribu ton

Satu hal yang pasti PSN adalah layanan tanggap KDRT yang sangat berguna: perempuan suka adanya peringatan untuk pelaku dan perlindungan yang tegas tanpa harus maju ke pengadilan dan, dalam banyak kasus, langkah ini meningkatkan keselamatan perempuan dan menyebabkan perubahan perilaku pelaku KDRT. Masalahnya adalah, bahwa dari semua perempuan yang pergi ke kantor polisi, tidak banyak yang diberi informasi mengenai atau ditindaklanjuti dengan PSN (atau opsi-opsi lainnya yang melibatkan penangkapan dan pendakwaan).

Sebagian besar perempuan, sekitar 70 %, yang mengajukan PSN dan PSN-nya diterbitkan oleh polisi, berkata mereka puas dengan proses tersebut dan merasa lebih aman. Korban lainnya masih menghadapi kesulitan lainnya karena kekerasan masih terus terjadi, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh penyedia layanan, dan/ atau faktor-faktor lainnya yang juga memiliki dampak penting (terutama tekanan untuk tetap tinggal dengan suami pelaku KDRT karena kurang mandiri secara finansial, atau tekanan dari mertua dan keluarga mereka sendiri sering menghambat penggunaan layanan-layanan tanggap KDRT oleh perempuan).

Ada banyak kesaksian dari perempuan Kepulauan Solomon tentang bagaimana PSN menghentikan suami, saudara lelaki, atau anak-anak mereka untuk melakukan kekerasan fisik. Sebagian perempuan yang mendapat PSN akhirnya kembali kepada pasangan mereka, atau anggota keluarga lain yang pernah melakukan tindak KDRT, dan tidak ada laporan kekerasan setelah itu karena pelaku takut akan tindakan lebih lanjut dari polisi dan menyadari konsekuensi dari KDRT.

Dalam kasus-kasus lainnya, PSN memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpisah dari pasangan atau anggota keluarga pelaku KDRT. Manfaat PSN yang berulang kali disebutkan adalah perempuan merasa lebih aman untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka, seperti mengantar anak-anak mereka ke sekolah atau menjual makanan mereka di pasar-pasar pinggiran jalan.

Dari sisi negatifnya, kesaksian ini tidak cukup jumlahnya. Dari 107 perempuan yang pergi ke kantor polisi, hanya 38 % perempuan yang datang ke polisi tentang keluhan KDRT yang diberikan PSN, meskipun semuanya, kecuali empat orang, telah menjadi korban kekerasan secara fisik dan merasa terancam dan tidak aman.

Baca juga  Sengkarut hak ulayat dalam pembangunan infrastruktur, Legislator: Perlu strategi

Ada beberapa alasan beragam mengapa polisi tidak memberikan informasi atau menindaklanjuti keluhan KDRT dengan PSN, termasuk: kurangnya pemahaman tentang sistem UU FPA oleh petugas kepolisian; peran gender dan respons negatif mendorong perempuan untuk datang kembali ke polisi kalau masalahnya menjadi lebih serius, berdamai dengan suami, atau untuk tidak mengganggu polisi dengan masalah keluarga; kurangnya sumber daya polisi (terutama komputer dan transportasi); dan, kurangnya kemauan anggota polisi untuk terlibat dalam masalah keluarga orang yang tidak mereka kenal (contohnya, jika seorang perempuan mengenal polisi, dia lebih mungkin mengalami pengalaman positif saat melaporkan kasus KDRT, sebaliknya, jika suaminya berteman dengan petugas polisi, dia lebih cenderung mengalami pengalaman negatif).

Layanan respons KDRT lainnya, terutama inisiatif oleh Kementerian Perempuan, Anak-anak, dan Keluarga, Seif Ples (pusat rujukan nasional dan rumah aman 24 jam), dan Family Support Centre serta Christian Care Centre yang dijalankan oleh beberapa LSM, mendorong perempuan Kepulauan Solomon untuk meminta PSN bila perlukan, dan secara aktif membantu perempuan untuk meminta PSN dari kantor-kantor polisi.

Rekomendasi yang diuraikan dalam laporan ini didukung penuh oleh penyedia layanan KDRT yang terlibat dalam implementasi FPA, dan proses penelitian ini mencakup sejumlah diskusi produktif langsung dengan penyedia layanan-layanan terkait tentang apa yang telah dicapai sejauh ini, dan apa lagi yang bisa dan harus dilakukan. Dari sekarang sampai 12 bulan ke depan akan menjadi periode yang sangat penting, karena pemerintah Kepulauan Solomon juga melakukan tinjauan undang-undang atas UU FPA dan menilai kinerjanya hingga saat ini, dan RSIPF juga melakukan tinjauan sendiri.

Meningkatkan penerapan penerbitan PSN dapat dilihat sebagai investasi yang berguna dalam mencegah KDRT dan mengubah norma-norma kekerasan, yang telah menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kepulauan Solomon.

Di antara kisah-kisah penuh harapan dalam laporan itu, adalah komentar dari seorang ibu muda dari dua anak, “Laporan kepada polisi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan saya dan suami saya. Suami saya telah berubah dan kami hidup bahagia bersama-sama.” (Development Policy Blog)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa