Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Surat pelepasan adat dan sertifikat, dua kekuatan hukum berbeda

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Setelah ratusan ribu sertifikat tanah yang diberikan secara gratis kepada masyarakat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN RI, muncul rumor di tengah masyarakat terhadap legalitas dari sertifikat tanah yang diterima oleh setiap warga dinilai masih kurang kuat dibandingkan dengan surat pelepasan hak adat oleh pemilik hak ulayat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura, Simon Yosep Done, menilai kedua surat tersebut memiliki kekuatan hukum berbeda.

Surat pelepasan adat dan sertifikat, dua kekuatan hukum berbeda 1 i Papua

Menurutnya, ketika ada complain terhadap kepemilikan sertifikat tanah maka penyelesaian secar hukum di pengadilan. Sama hal dengan tanpa ada surat pelepasan hak ulayat maka penyelesaiannya di para-para adat.

“Pemahaman ini sebenarnya tidak salah, tetapi memang ada dua versi yang dijalankan. Dalam hukum adat, surat pelepasan adat harus dimiliki oleh mereka yang membeli tanah tersebut, tetapi juga negara ini menganut hukum positif oleh sebab itu sertifikat dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku,” jelas Done, saat ditemui di Sentani, Senin (27/8/2018).

Dikatakan, persoalan seperti ini sudah sering ditemui di lapangan oleh pihaknya. Bahkan, sebagian kepala bidang dan staf setiap hari harus mengikuti sidang-sidang di pengadilan bahkan sidang di dewan adat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Dari sisi adat, harus diakui bahwa keberadaannya lebih awal dari pemerintah. Oleh sebab itu kita lebih memilih mediasi dengan baik kalau sampai di para-para adat. Sehingga dua keping surat ini sama-sama diakui,” ujarnya.

Loading...
;

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah adalah sebuah terobosan yang sangat baik yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pemlik hak ulayat.

“Sekalipun sebagai pemilik hak ulayat tetapi tidak memiliki sertifikat atas apa yang dimiliki akan sia-sia luas lahan tersebut. Karena, dengan memiliki sertifikat maka tanah yang dimiliki itu dapat bernilai ekonomi untuk menunjang segala kebutuhannya,” katanya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top