Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Surat tak ditanggapi pemerintah, masyarakat adat palang sumber air cabor akuatik PON 2020

Masyarakat adat saat membentangkan baliho di atas pipa yang terpasang dari sumber mata air Kali Bak Makanuway Distrik Sentani Timur - Jubi/Yance Wenda
Surat tak ditanggapi pemerintah, masyarakat adat palang sumber air cabor akuatik PON 2020 1 i Papua
Masyarakat adat saat membentangkan baliho di atas pipa yang terpasang dari sumber mata air Kali Bak Makanuway Distrik Sentani Timur – Jubi/Yance Wenda

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Masyarakat adat suku Ongge, Ohee, Puhiri, dan Pouw, Senin (16/12/2019), memalang pipa intake di sumber mata air Kali Bak Makanuway Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, lantaran surat yang dikirim masyarakat adat kepada pemerintah terkait pembahasan masalah hak ulayat, hingga kini belum direspons. Sumber air itu sedianya akan digunakan cabang olahraga (cabor) akuantik pada PON XX/2020.

“Apa yang kami lakukan ini bukan upaya yang pertama namun yang terakhir. Kami tahu etika. Kami juga sudah menyurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan tapi kami dipingpong kesana-kemari sehingga kami masyarakat adat mengambil tindakan seperti ini. Di dalam surat kami tertanggal 16 Agustus 2019, dicantumkan nilai Rp50 miliar. Kami lakukan ini bukan karena tidak ada uang Natal, bukan itu, jangan salah beranggapan,” kata penasehat Ondofolo Yeri Ohee kepada wartawan di Sentani, Selasa (17/12/2019).

Yeri Ohee menjelaskan pemberhentian pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat agar pemerintah dapat merespons dan duduk bersama membicarakan persoalan ini.

“Kami tuntut apa yang menjadi hak kami. Kami lakukan ini bukan karena tidak ada uang Natal,” ucapnya.

Keputusan 381 dalam amar putusan mengatakan bahwa kewajiban pemda untuk membayar ganti rugi pemanfaatan lahan selama tahun 1947 sampai dengan digelar perkara ini dan pada tahun 1989 keputusan itu dikeluarkan.

“Jadi pemda diminta membayar 18,6 bukan berarti setelah dibayar 18,6 itu tangani serta-merta menjadi milik pemerintah. Ini adalah tanah hak ulayat dan kami tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah sejak orangtua kami hingga kepada kami. Tanah ini merupakan tanah hak ulayat masyarakat adat, tanah seluas 60.000m2, dikasih 30 ribu meter persegi baru ini tanah di depan jalan kelas satu lagi. Kalau pemda bilang pemda punya tanah itu, tidak ada itu, omong kosong saja,” kata juru bicara Ondofolo ini.

Loading...
;

Yeri Ohee mengatakan pemberhentian pekerjaan yang disertai dengan pemalangan ini akan dilakukan hingga ada respons dari pihak pemerintah.

“Selamat tuntutan kami tidak dipenuhi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, yang kami harapkan kami dipanggil untuk saling bernegosiasi. Kami punya surat-surat tidak ditanggapi sehingga ya kami terpaksa lakukan seperti ini,” tuturnya.

Ohee menambahkan proses pembangunan tetap berjalan, hanya pemanfaatan air saja yang ditutup.

“Pemasangan intake atau pipa jika tidak digunakan untuk venue PON XX/2020, akuatik, dan venue lain itu sama saja mubazir. Jika belum ada respons hingga Natal nanti, pipa-pipa yang terpasang itu akan kami bongkar dan intake yang terpasang di mata air akan kami potong,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Jayapura, Mathius awoitauw, mengatakan persoalan ini dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk membahas persoalan ini.

“Masyarakat bisa koordinasi dengan pemerintah setempat seperti hal-hal lain. Pemda bisa fasilitasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan,” jelasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top