Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Surya Anta: “Apa yang saya alami belum sebanding penderitaan OAP”

Surya Anta Ginting (tengah) bersama empat Tapol Papua lainnya saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu - Jubi/Ist
Surya Anta Ginting (tengah) bersama empat Tapol Papua lainnya saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu - Jubi/Ist
Papua No.1 News Portal

Makassar, Jubi – Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting menyatakan apa yang ia alami [ditangkap dan dipenjara karena bersolidaritas untuk Papua] belum sebanding dengan yang penderitaan dialami orang asli Papua (OAP) dan para tahanan politik atau Tapol Papua.

Pernyataan itu dikatakan Surya Anta Ginting dalam diskusi online “Diskursus: Melawan Stigmatisasi Rasialisme Papua” yang digelar United Voice pada Selasa malam (16/6/2020).

Menurutnya, apa yang terjadi padanya memang menyakitkan. Ia ditangkap, didakwa pasal makar, dan dipenjarakan hingga sempat sakit saat berada dalam ruang isolasi juga di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat karena bersolidaritas [terhadap Papua].

Surya Anta: “Apa yang saya alami belum sebanding penderitaan OAP” 1 i Papua

“Lima kali [saya] ditangkap, empat di antaranya karena bicara Papua. Tapi apa yang terjadi pada saya belum seujung kuku dari apa yang dialami dialami orang asli Papua dan Tapol [Papua] lain,” kata Surya Anta Ginting.

Surya Anta Ginting merupakan Tapol Papua yang bebas murni dari Rutan Salemba bersama tiga Tapol lain, yakni Ambrosius Mulait, Charles Kossay, dan Dano Tabuni pada Selasa (26/5/2020).

Surya Anta Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya saat menggelar aksi damai menolak rasisme di depan Istana Negara Jakarta pada 28 Agustus 2019. Enam Tapol ini dikenal sebagai “the Jakarta six”

Aksi itu merupakan solidaritas terhadap ujaran kebencian dan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 16-17 Agustus 2019.

Loading...
;

Surya Anta dan tiga Tapol yang bebas bersamanya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sembilan bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut keempat terdakwa 17 bulan penjara.

Majelis hakim memutuskan Surya Anta dan terdakwa lainnya terbukti bersalah karena melanggar Pasal 106 KUHP junto Pasal 55 KUHP tentang makar.

Menurutnya, selama sekitar 59 tahun orang asli Papua hidup dalam ancaman dan diskriminasi. Situasi itu menyebabkan munculnya perasaan tak aman [orang asli Papua] terhadap aparat [keamanan] atau non-Papua.

“Orang Papua atau mahasiswa Papua, ketika membuat pertemuan meski pertemuan keagamaan atau non politik, pasti ditangani aparat. Kejadian seperti itu terus terjadi. Jangan heran mengapa orang Papua selalu bertanya apakah mereka bagian dari negara atau bukan,” ujarnya.

Ia berpendapat, politik rasialisme di Papua terintegrasi dengan politik kolonialisasi dan rakyat Indonesia mengadopsi itu. Diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua terus terjadi.

Misalnya [di daerah di luar Papua] ada [pemilik] rumah kos-kosan yang tidak mau menerima mahasiswa atau pelajar Papua, juga ada universitas melakukan sikap serupa dan berbagai perlakuan diskriminasi lain terhadap orang Papua.

Perlakuan-perlakuan seperti itu akhirnya membuat orang Papua berpandangan tak ada keadilan bagi mereka.

Apapun yang dilakukan orang asli Papua selalu dianggap makar dan diakhiri dengan penangkapan.

“Situasi ini memunculkan anggapan hukum Indonesia rasis, hukum Indonesia tidak adil dan diskriminatif,” ucapnya.

Surya Anta mengakui, karena bersolidaritas terhadap Papua ia kemudian dianggap pengkhianat bangsa, kaki tangan asing, pendukung separatis dan sebutan lainnya oleh pihak yang bertentangan. Akan tetapi katanya, ketika kita berada pada posisi bersolidaritas pasti akan ada reaksi balik dengan berbagai stigma.

“Jangan jadikan masalah orang Papua sebagai masalah orang Papua [sendiri]. Selama kita mengkotak-kotakan masalah tidak sensitif terhadap setiap penindasan, ketik kita mengalami penindasan, tidak akan ada yang bersolidaritas,” katanya.

Dalam diskusi yang sama, aktivis HAM Papua, Zuzan Griapon mengatakan hingga kini negara terus melakukan cara refresif membungkam aspirasi rakyat Papua.

Menangkap satu persatu mereka yang bersuara dengan tujuan membuat trauma orang Papua.

“Akan tetapi [cara refresif] justru menumbuhkan dan semakin menguatkan solidaritas orang Papua dan membuka semua perlakukan negara [terhadap orang Papua],” kata Zuzan Griapon.

Sementara itu, aktivis Amnesty Internasional, Ari Pramuditya meyakini, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilakuan secara damai mestinya dilindung negara. Meski itu terkait referendum.

“Bukannya malah menangkap [massa aksi] karena itu suatu ekspresi politik. Semua kebabasan bereskpresi damai wajib dilindungi sebagai mana diatur dalam konstitusi kita. Refresif bukan solusi, tapi [tindakan refresif merupakan] pembungkaman berekspresi,” kata Ari. (*)

Surya Anta Ginting (tengah) bersama empat Tapol Papua lainnya saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu – Jubi/Ist

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top