TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Hari
Jam
Menit
Detik

MENUJU PON PAPUA 2021

Tag: UU Otsus

Otsus dinilai tidak menjadi harapan dan impian OAP

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tidak menjadi harapan dan bukan impian Orang Asli Papua (OAP). Hal itu dikatakan Ketua Divisi Humas Komunitas Basis Cenderawasih Bandung, Nando Samberi bahwa pihaknya menyatakan menolak Otsus berjilid-jilid. “Otsus itu diberikan sebagai solusi sementara, demi meredam gejolak politik kemerdekaan

Read More »

Mengubah dua Pasal UU Otsus dinilai bukan hal penting

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Gembala Dr. Socratez S.Yoman menegaskan, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak seperti mengubah dua Pasal UU Otsus, yaitu Pasal 34 tentang Keuangan dan Pasal 76 tentang Pemekaran.

Read More »

Pemerhati sospol Papua sebut Jakarta klaim Otsus berhasil, versi Papua gagal

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerhati masalah sosial dan politik (sospol) di Papua, Marius Goo menegaskan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan bargaining atau tawar menawar tertinggi dari politik Papua untuk merdeka. Maka agar kemerdekaan Papua ditunda, Otsus yang terus didahulukan. “Otsus diberlakukan sepanjang 20 tahun sesuai perjanjian dan kesepakatan. Tahun 2021 merupakan

Read More »
Papua-Mendagri dan MRP

MRP tak pernah sampaikan pikiran revisi UU Otsus

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bahwa proses evaluasi otonomi khusus (otsus) Papua tidak berjalan mulus. Provinsi Papua telah melaksanakan evaluasi tetapi Provinsi Papua tidak terlaksana sesuai mekanisme MRP, rapat dengar pendapat. Papua terbentur surat bupati dan

Read More »
Pertemuan Mendagri dengan Majelis Rakyat Papua

Temui Mendagri, MRP minta perubahan UU Otsus Papua tak parsial

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rombongan Pimpinan Manjelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat (MRPB) bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Jakarta, Rabu (16/6/2021). “Atas undangan, 6 orang perwakilan MRP dan MRPB dipimpin langsung masing-masing Ketua MRP dan MRPB, Timotius Murib dan Max Ohuren, bertemu

Read More »
Orang asli Papua

Usulan perubahan definisi OAP dalam UU Otsus mesti dikaji ulang

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kelompok Khusus di DPR Papua, yang beranggotakan 14 anggota dewan melalui mekanisme pengangkatan, meminta Pansus Otsus DPRP mengkaji kembali usulan perubahan definisi orang asli Papua (OAP) dalam hasil kajiannya. Saran itu disampaikan Kelompok Khusus dalam pendapatnya, saat paripurna hasil kajian Pansus Otsus DPRP, Selasa (15/6/2021)

Read More »
Papua-Frans Maniagasi

Intelektual Papua sampaikan 10 pokok pikiran kepada Pansus Otsus DPR RI

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Salah satu intelektual Papua, Frans Maniagasi, menyampaikan 10 pokok pikiran kepada Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ketua Forum Sabang Merauke itu mengatakan rangkuman pokok pikiran tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar

Read More »
Otsus Papua

Revisi UU Otsus Papua tanpa kewenangan, dana, dan pemekaran tak berguna

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPR Papua, Thomas Sondegau, mengatakan tahapan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua, yang kini dilakukan pemerintah dan DPR RI terkesan dipaksakan sebab hanya fokus pada dua pasal, yakni Pasal 34 tentang dana penerimaan khusus dan Pasal 76 tentang pemekaran. Menurutnya,

Read More »
Papua

20 tahun UU Otsus Papua, Komarudin: cacat akibat ego sektoral

Papua No.1 News Portal | Jubi Manokwari, Jubi – Ketua panitia khusus (Pansus) Otsus DPR RI Komarudin Watubun, mengakui jika pelaksanaan UU Otsus selama 20 tahun di tanah Papua masih cacat akibat ego sektoral. Dia mengatakan, bahwa kerja pansus DPR RI itu dalam rangka inventarisasi masalah yang terjadi selama 20 tahun berlakunya UU 21 di

Read More »
Papua

Tahapan revisi UU Otsus, sikap pengambil kebijakan di Papua dipertanyakan

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Sikap para pengambil kebijakan di Papua dipertanyakan dalam tahapan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua. Anggota DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan kini Panitia Khusus atau Pansus revisi UU Otsus Papua, yang dibentuk DPR RI mulai melakukan berbagai pembahasan. Akan

Read More »
Pengiriman pasukan keamanan ke Papua

UU Otsus tak dapat hentikan pengiriman pasukan ke Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kekhususan Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau UU Otonomi Khusus (Otsus) dipandang tidak dapat menghentikan pengiriman pasukan keamanan ke Papua. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk, berpendapat permintaan berbagai kalangan agar negara menarik pasukan nonorganik dari

Read More »
Papua

Wonda: Proses 14 Kursi pengangkatan DPR Papua mestinya segera rampung

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan mestinya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera merampungkan proses 14 kursi pengangkatan di DPR Papua. Sebab kursi pengangkatan di DPR Papua merupakan satu di antara amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua.

Read More »
Rapat pleno Majelis Rakyat Papua

MRP menolak revisi UU Otsus Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menetapkan keputusan tentang pokok-pokok pikiran MRP terkait rencana pemerintah pusat yang akan merevisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dalam sidang pleno pada Selasa, 9 Februari 2020, di ruang sidang utama kantor MRP di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua. Ketua MRP, Timotius

Read More »
Papua

Jhony Banua Rouw: UU Otsus mestinya jadi acuan layanan kesehatan di Papua

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan layanan kesehatan terhadap orang asli Papua mestinya mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus. Ia mengatakan, jaminan kesehatan terhadap orang asli Papua merupakan salah satu amanat utama UU Otsus. “Kalau mengacu pada Undang-Undang Otsus, kesehatan salah satu prioritas.

Read More »
Demo tolak perpanjangan Otsus di Tanah Papua

Akademisi: Pasal pemekaran UU Otsus tidak mendesak direvisi

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Doktor (Dr) Yusak Reba, mengatakan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua (UU Otsus), mestinya berkaitan dengan hal urgen. Jika pemerintah hanya akan merevisi pasal 34 ayat 3 huruf (e) berkaitan

Read More »
Papua

Revisi Otsus tidak boleh hilangkan pasal masyarakat adat dan HAM

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan upaya “menghilangkan” bagian-bagian penting mengenai soal perlindungan hak masyarakat adat dan HAM dalam UU Otsus Papua. Masyarakat Papua harus mengawal. “Peringatan ini saya sampaikan, karena belajar dari pengalaman saudara-saudara di Aceh Nangroe Darussalam (NAD). Dimana di dalam Rancangan UU (RUU)

Read More »
Papua

Pembentukan parpol lokal di Papua tanggung jawab Presiden

Papua No. 1 News Portal | Jubi Makassar, Jubi – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva menyatakan pembentukan partai politik (parpol) lokal di Papua merupakan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, pembentukan parpol lokal di Papua memiliki landasan konstitusi, karena merupakan amanat pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua. Sesuai

Read More »
Papua

Pendirian Parpol lokal Papua ada dasar hukumnya di UU Otsus

Papua No. 1 News Portal | Jubi Makassar, Jubi – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva menyatakan pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua merupakan dasar hukum kuat membentuk partai politik lokal di Bumi Cenderawasih. Ia mengatakan pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua yang menyatakan “Penduduk Papua

Read More »

UU Otsus dan pendidikan kedokteran di Tanah Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pertama kali UU Otonomi Khusus (Otsus) digulirkan perhatian utama lebih fokus untuk pembangunan pendidikan dasar dan kesehatan di seluruh Tanah Papua. Rektor Universitas Cenderawasih waktu itu, mendiang Ir. Frans A Wospakrik M.Sc, mengatakan pendirian Program Pendidikan Kedokteran di Universitas Cenderawasih merupakan salah satu solusi menjawab

Read More »

Ini pandangan ICAKAP terhadap dinamika dan pandangan politik West Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Setelah mencermati dinamika dan perkembangan politik di West Papua akhir-akhir ini – baik di dalam maupun di luar negeri – yang berpotensi mengancam keutuhan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP), berpandangan eksistensi Orang Asli Papua

Read More »
Papua

Polemik kebijakan di Papua ternyata bermuara UU Otsus

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Berbagai polemik kebijakan di Papua selama ini ternyata bermuara pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Menurut satu diantara pemuda Kabupaten Jayawijaya, Zakeus Entama, UU Otsus Papua mesti direvisi agar Papua mendapat kebijakan lebih luas. Walau pemerintah pusat memberi kekhususan

Read More »

MRP: Pembangunan SDM minim, stop bicara pemekaran

Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi -Pasal 77 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) mengamanatkan, Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi – provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Setelah memperhatikan dengan sungguh – sungguh kesatuan sosial – budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan

Read More »

Harus ada regulasi mengatur penerimaan calon anggota Polri di Papua

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengatakan mesti ada regulasi daerah yang merupakan turunan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Otsus Papua untuk mengatur penerimaan calon anggota Polri di Papua. Pernyataan itu dia katakan terkait tidak terpenuhinya kuota 70 persen anak asli Papua dalam kelulusan calon taruna Akademi Kepolisian, kelulusan sementara Bintara dan

Read More »

Partai Papua Bersatu ajukan uji materi UU Otsus Pasal 28 ayat 1 ke MK

Jayapura, Jubi – Partai lokal Papua Bersatu mengajukan uji materi undang-undang Otsus pasal 28 ayat 1 terkait pembentukan partai lokal di Mahkamah Konstitusi agar bisa lolos dalam tahap sebagai partai lokal di provinsi Papua. Hal tersebut dijelaskan oleh kuasa hukum partai Papua Bersatu , Habel Rumbiak SH.SPN di Jayapura, Minggu (23/6/2019). “ Partai lokal di

Read More »
Aksi buruh pelabuhan di Merauke. Papua

Buruh OAP perlu mendapat perlindungan hukum melalui regulasi daerah

Nabire, Jubi – Buruh Orang Asli Papua (OAP) perlu mendapat perlindungan hukum melalui regulasi daerah. hal ini perlu dilakukan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. “Ini penting, berikan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan dalam bidang tenaga kerja khususnya bagi OAP, ” ujar Legislator Papua, Jhon NR Gobai dalam rilisnya kepada Jubi di Nabire. Minggu (16/06/2019). Dikatakan Gobai,

Read More »

Pemerintah RI dinilai setengah hati menjalankan UU Otsus Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah RI dinilai masih setengah hati menjalankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang itu mengalihkan sejumlah wewenang khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua, akan tetapi pelaksanaan wewenang khusus itu kerap dianggap melanggar ketentuan undang-undang lainnya. Hal itu dinyatakan anggota komisi yang membidang

Read More »