Follow our news chanel

Previous
Next

Tak hanya hilangkan kewenangan daerah, Omnibus Law larang publik gugat Amdal

Kursi senat – Jubi/pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan penataan ruang dikebiri dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, Senin (5/10/2020) kemarin. Undang-undang yang dibuat dengan sengaja mengindari keteribatan publik itu juga menjadikan warga tak bisa menggugat Amdal ke PTUN.

“Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” demikian bunyi Pasal 9 dalam draf UU Omnibus Law Ciptaker, Selasa, (6/10/2020).

Baca juga : Omnibus Law menghancurkan masa depan manusia dan Tanah Papua 

5 ancaman Omnibus Law terhadap perempuan

Omnibus Law, sejumlah poin ini merugikan buruh

Selain itu di Pasal 9 ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut mengubah aturan sebelumnya di UU 6/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan ini, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri.

Loading...
;

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, menteri hanya ditugasi dan bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang nasional, dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Sementara dalam Pasal 10 dan 11 UU Omnibus Law Ciptaker menghilangkan kewenangan pemda dalam penataan ruang. Pada pasal tersebut menyebutkan wewenang pemda dalam penyelenggaran penataan ruang hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitas kerja sama penataan ruang antarkabupaten dan kota.

Dalam UU 6/2007 menjelaskan pemda masih diberikan kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Kemudian, dalam penataan ruang kawasan strategis, pemda juga diberi kewenangan untuk penetapan kawasan strategis provinsi, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Namun kewenangan itu tidak dicantumkan dalam UU Omnibus Law Ciptaker.

Pada ketentuan soal izin lingkungan undang-undang itu tetap memasukkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun dalam aturan baru tersebut, masyarakat yang terdampak pembangunan tidak dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Sebelumnya, dalam Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat dan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan.

Dalam UU Omnibus Law Ciptaker, Pasal 26 hanya menyatakan penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat diatur lewat Peraturan Pemerintah.

Mengenai poin masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal bahkan tidak dicantumkan dalam UU yang baru.

Ketentuan Pasal 40 mengenai izin lingkungan juga dihapus dalam UU Omnibus Law Ciptaker. Dalam UU 32/2009 menjelaskan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.

Selain itu, UU Omnibus Law Ciptaker juga menghapus ketentuan dalam Pasal 93 UU 32/2009. Beleid itu sebelumnya menyatakan, setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Sejak jauh-jauh hari, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah mengkritik penghapusan Pasal 40 dalam UU Omnibus Law Ciptaker.

Menurut Kepala Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi, penghapusan pasal 40 hanya memberikan keistimewaan terhadap korporasi.

“Korporasi diberikan dua keistimewaan. Satu investasi dikedepankan proses pelayanannya, yang kedua yang berbahaya ada imunitas terhadap korporasi dalam konteks hukum. Jadi, sebenarnya korporasi ini dibuat supaya terbebas dari jangkauan hukum,” kata Zenzi. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top