Tak hanya kerja sosial, pelanggar pembatasan sosial di daerah ini akan didenda

Papua, Covid-19,
Foto ilustrasi, menjaga jarak antarorang untuk menurunkan risiko penularan virus korona. - pixabay.com
Tak hanya kerja sosial, pelanggar pembatasan sosial di daerah ini akan didenda 1 i Papua
Ilustrasi, jaga jarak  menurunkan risiko penularan virus korona. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Depok, Jubi – Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat akan dikenakan sanksi denda. Hal itu mengacu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelaksanaan PSBB dalam penanggulangan Covid-19 di Bogor, Depok dan Bekasi.

“Dalam BAB III Pasal 4 menyatakan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana, Rabu, (13/5/2020).

Baca juga : Pemprov Papua kembali perpanjangan pembatasan sosial

26 kasus curanmor di tengah pembatasan sosial

Mahasiswa Jayawijaya di Ternate butuh bahan makanan akibat pembatasan sosial

Sanksi tersebut mulai administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum, atau denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu.

Loading...
;

Pergub Jabar tersebut juga menyatakan pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian. “Selain itu, juga diatur pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas Umum, dimana setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari  lima orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi,” kata dadang menambahkan.

Sementara itu satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat mencatat selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menemukan sekitar 30 sampai 40 orang yang melanggar aturan tersebut.

“Dari data yang kami miliki, jumlah pelanggar PSBB di wilayah ini sekitar 30 hingga 40 orang per hari. Mayoritas pelanggar karena tak memakai masker dan berkerumun,” kata Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jakarta Pusat, Gatra Pratama Putra.

Satpol PP Jakarta Pusat memberikan sanksi sosial kepada warga yang melanggar peraturan itu dengan memakai rompi oranye bertuliskan ‘Pelanggar PSBB’, kemudian dihukum dengan membersihkan sampah di fasilitas umum.

Meskipun dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 telah disebutkan bahwa pelanggar individu PSBB dikenakan sanksi denda kisaran Rp100 ribu – Rp250 ribu, namun Satpol PP Jakarta Pusat sejauh ini masih memberikan sanksi sosial.

“Kalau yang kita tegur tidak kooperatif dan merasa benar, padahal kenyataan mereka menyalahi aturan, kita langsung berikan denda. Selama ini pelanggar masih kooperatif, makanya mereka hanya mendapat sanksi membersihkan sampah,” ujar Gatra menjelaskan.

Aturan PSBB di Jakarta Pusat saat ini telah berjalan sejak 13 April dan akan berlangsung hingga 22 Mei 2020, atau dua hari sebelum hari raya Lebaran.

Kebijakan pemberian sanksi kepada para pelanggar telah berlangsung sejak pemberlakuan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.  Satpol PP bertugas memberikan edukasi dan sosialis terkait kebijakan tersebut. Adapun melalui sanksi itu warga diharapkan sadar tentang arti penting memakai masker dan menghindari kerumunan guna menekan angka penyebaran virus corona. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top