Tak Laporkan LHKPN, Pejabat Siap Kena Sanksi

Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang - Jubi/Alex
Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua berencana akan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pergub tersebut  akan berbicara soal sanksi bagi pejabat yang enggan laporkan harta kekayaannya.

Inspektur Papua Anggiat Situmorang kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (9/8/2016) mengatakan sejauh ini LHKPN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua baru mencapai 2 persen.

“Kami akan coba susun regulasi agar menjadi bagian yang wajib ditaati oleh pejabat wajib LHKPN. Akan kami susun sanksinya bagi yang tidak taat,” katanya.

Namun, kata dia, untuk memaksimalkan jumlah wajib LHKPN yang melapor, maka terlebih dahulu diberikan pelatihan dalam pengisian data laporan. Mengingat masih ada kendala yang dihadapi terkait rumitnya proses pengisian serta kurangnya pemahaman wajib LHKPN dalam pengisian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan direktorat pendaftaran LHKPN KPK RI untuk melaksanakan pelatihan pengisian form LHKPN,” ujarya.

Ia menjelaskan, selain mengatur tentang LHKPN, Pergub yang akan disusun juga akan mengatur mengenai hal-hal yang harus dilaporkan.

“Sebelumnya tidak ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan. Ini yang sementara kami bahas masalah sanksi ini, namun jangan kita membuat sanski yang terlalu membuat kita susah,” kata Anggiat.

Loading...
;

Anggiat menilai, masih minimnya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan LHKPN dikarenakan masih minimnya kesadaran serta ada yang belum paham.

“Oktober nanti KPK akan kembali memantau perkembangan LHKPN ini. Saya akan sampaikan kepada pak Sekda untuk mengimbau semua kepala SKPD untuk melaporkan harta kekayaan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur LHKPN KPK Cahya Harefa berharap, sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya menyetor LHKPN agar bukan sebatas ancaman.

“Jangan hanya menjadi ancaman, tapi tidak dilaksanakan. Ini juga bisa diturunkan dalam bentuk peraturan gubernur, kabupaten/kota, bahkan perda,” kata Cahya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top