HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Tak merasa bagian dari NKRI (Sebuah refleksi)

TPNPB di bawah pimpinan Egianus Kogoya – Jubi/Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Vredigando E. Namsa, OFM

Hak asasi manusia (HAM) berbenturan pada kekuasaan yang keji. Jeritan dan tangisan kaum pribumi di Papua terus merajalela, ketika sebuah sistem kekerasan dan militerisasi menjadi tolok ukur dalam menyelesaikan persoalan keamanan.

Orang asli Papua (OAP) hidup dalam keadaan seperti ini. Hidup seperti orang buangan di atas tanahnya sendiri. Dimanakah demokrasi yang sejati? Dimanakah rekonsiliasi negeri ini? Tinggal sebuah pertanyaan yang merongrong setiap kita anak negeri cenderawasih ini. Mungkin ada benarnya, kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang? (kata Ebiet G. Ade).

Perjuangan kemanusiaan terinspirasi oleh pengalaman penindasan yang terjadi di Papua. Bangsanya diperbudak di atas tanahnya sendiri. Banyak OAP yang dihukum oleh keangkuhan penguasa bangsa.

Sejarah menggoreskan penderitaan rakyat Papua sejak 1963 sampai saat ini dengan sebuah lingkaran kekerasan yang diatasnamakan keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku “Moral Sosial Aktual” yang ditulis Christopher Danes, ia menjelaskan situasi seperti ini sebagai sebuah praktik rasisme yang terstruktur dan terlindungi oleh sistem keamanan pemerintah.

Ekspresi kebebasan OAP dilihat sebagai bentuk aktual yang mengancam kesatuan negara ini. Tidak dapat dipungkiri OAP terus berjuang untuk mendapat pengakuan tentang identitas dan haknya sebagai manusia yang utuh.

Loading...
;

Theys Eluay dibunuh pada tahun 2001 adalah bentuk mematikan aspirasi orang asli Papua dengan berbagai tuduhan sabotase, pengkhianatan, dan usaha memisahkan diri dari NKRI. Kejadian ini adalah salah satu bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Masih banyak persoalan pelanggaran HAM yang membelenggu dan terus terjadi di atas bumi cendrawasih tercinta ini.

Kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, berawal semenjak Soekarno (presiden pertama RI) mendeklarasikan Trikora, 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora adalah, pertama, bubarkan Negara Boneka Irian Barat buatan Belanda; Kedua, mobilisasi massa; danKketiga, kibarkan sang merah putih di Irian Barat (sekarang Papua).

Ketika itu, banyak warga sipil Papua diintimidasi dan dibunuh. Sejak Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan RI, pemerintah Jakarta (pusat) mulai mendekatkan pendekatan militer dengan melakukan operasi militer di berbagai wilayah di Papua. Kurang lebih 100 ribu masyarakat Papua dibunuh selama 38 tahun Papua menjadi bagian dari NKRI.

Baca juga  Mengunjungi Galery Black Orchid

Proses penghancuran ini semakin menjadi-jadi terutama ketika rakyat Papua menuntut memisahkan diri dari Indonesia sejak reformasi 1998 dengan jatuhnya Presiden Soeharto.

Berbagai aksi damai menuntut merdeka dihadapi dengan kekerasan, seperti Biak Berdarah (6 Juli 1998), Sorong (5 Juli 1999), Timika (2 Desember 1999), Merauke (16 Februari 2000), Wamena (6 Oktober 2000), Paniai (8 Desember 2014), penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai 2017, peristiwa Nduga (Alguru dan Yigi) 2018, penembakan di Waghete dan Asmat tahun 2019, penembakan mahasiswa pada aksi demo menentang rasisme di Expo-Waena pada 23 September 2019, dan masih banyak bentuk kekerasan yang terjadi.

Orang asli Papua menghidupi semangat kenabian yang mengagumkan bila dilihat dari sejarah penderitaan yang terus terjadi. Di satu sisi ia sendiri berani menerima risiko dari perjuangan menentang ketidakadilan penguasa. Di sisi lain, ia memperjuangkan pengampunan, rekonsiliasi dan dialog tanpa membedakan perbedaan.

Orang asli Papua belajar dari sejarah, betapa kebencian dan keangkuhan kekuasaan telah menghancurkan dunia, banyak jiwa orang Papua dibunuh dengan tidak ada rasa bersalah dari pelaku, OAP hidup susah dan semakin terpinggirkan di atas tanahnya sendiri. Ini salah siapa? Sampai saat ini orang Papua belum sungguh-sungguh merasa bahwa mereka adalah bagian dari NKRI.

Hukum, keadilan, dan rasa aman terus dicari di Tanah Papua. Hukum dalam bingkai legalitas de jure dan praksis de facto di tengah teka-teki misteri kenyataan publik. Diskursus hukum sebagai objek formal pengetahuan seringkali berbenturan dengan subjek penafsir di tengah gelombang kekuasaan.

Daya kuat orang hukum melindas kebutaan masyarakat akan ranah hukum dalam bingkai HAM bagi masyarakat Papua. Hukum dilihat sebagai sahabat praksis kuasa, modal dan prestise.

Sampai saat ini, orang yang melanggar hukum di Papua masih terus merasakan kebebasan sebagaimana mestinya dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hukum dikambinghitamkan atas nama penindasan dan pelanggaran HAM.

Baca juga  Jaksa tolak eksepsi kuasa hukum Bazoka Logo, dinilai masih kriminalisasi pemimpin ULMWP

Bila dicermati dengan baik-baik, hukum adalah slogan semata yang membungkus peradaban kekuasaan di negeri ini. Sampai kapan situasi ini terus mengejar kita? Apakah ini adalah tanda absolut yang harus kita hadapi bersama sebagai suatu bangsa yang juga mendapat kenyamanan hukum dan kebebasan berpendapat?

Mungkin ada benarnya, kita kembali kepada hukum rimba yang pernah ada di atas panggung sandiwara ini. Hukum jalan tanpa norma. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dsb.

Namun, sebagai manusia hal ini tak mungkin lagi terjadi. Kebutuhan akan hukum dan keadilan merupakan penyempurnaan hukum kodrati. Karl Heinz menegaskan arti penting hukum manusia sebagai penyempurnaan hukum kodrati dalam bingkai mencapai suatu keadilan dan rasa aman bagi manusia.

Karl Pesche menyebutkan tiga alasan penting, yakni; pertama, hukum manusia memperjelas ketidakpastian dan penerapan lebih jauh dari hukum kodrati; Kedua, hukum manusiawi menetapkan norma-norma tingkah laku konkret, terutama masalah hukum moral kodrati dapat dipenuhi dengan cara berbeda; Ketiga, hukum manusiawi dibutuhkan untuk menjamin perlindungan bagi nilai-nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan umum dan rasa keadilan yang nyata.

Bila mengacu pada tiga alasan ini, maka masyarakat Papua membutuhkan hukum yang benar-benar menjamin keadilan demi suatu nilai yang luhur. Kenyataan hukum kita masih menghadirkan sejuta misteri di atas cita-cita dan idealisme.

Masyarakat Papua membutuhkan hukum sebagai koridor pasti agar dapat menggapai rasa aman dan keadilan di atas tanahnya sendiri. Di sisi lain, masyarakat pun membutuhkan rasa keadilan, ketika ketidakadilan dan kekerasan terselubung dilindungi oleh produk hukum yang berlaku.

Kisah kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di Papua mestinya menjadi keprihatinan utama di NKRI, tanpa melihat keprihatinan faktor-faktor yang lain. Hukum mestinya melindungi orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Orang Papua membutuhkan hukum yang benar-benar menjamin kebebasan, keadilan dan kenyamanan akan hak asasi manusia yang pada intinya melepaskan segala kepentingan pribadi, golongan, maupun atas nama keutuhan suatu bangsa. (*)

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana STFT Fajar Timur Abepura, Papua

Editor: Timo Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa