Follow our news chanel

Previous
Next

Tak punya kepala dinas definitif, pelayanan Dispendukcapil Nabire terganggu

Warga membaca pengumuman ganguan pelayanan dokumen kependudukan di Kantor Dispendukcapil Nabire. – Jubi/Titus Ruban
Tak punya kepala dinas definitif, pelayanan Dispendukcapil Nabire terganggu 1 i Papua
Warga membaca pengumuman ganguan pelayanan dokumen kependudukan di Kantor Dispendukcapil Nabire. – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Pelayanan percetakan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Nabire, Papua, terganggu selama beberapa pekan terakhir. Gara-gara belum memiliki kepala dinas definitif, Dispendukcapil Nabire tidak bisa memutahirkan data kependudukan dalam server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK.

Warga Nabire, Umar Mumuan (67) mengeluhkan pelayanan Dispendukcapil Nabire. Ia menyatakan sudah mulai mengurus perubahan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peduduk sejak Desember 2019. Hingga awal pekan in, Dispendukcapil Nabire tidak bisa memutahirkan data kependudukan Umar.

“Ini menyangkut status dan [urusan] uang pensiun. Perubahan [status perkawinan] harus segera dilaporkan ke Taspen di Jayapura. Kalau saya terlambat [melapor], nanti [saya yang] disalahkan lagi,” keluhnya.

Umar menyebut gangguan pelayanan dokumen kependudukan terlalu sering terjadi di Nabire. “Ini berlarut – larut, dan kejadiannya hampir setiap hari. Banyak alasan, seperti [kondisi] jaringan [internet], inilah, dan itulah. [Kami] tidak tahu, memang betul alat rusak, atau apa [yang membuat pelayanan terganggu],” kata Umar.

Jika Dispendukcapil sedang tidak bisa memutahirkan data kependudukan, Umar menyarankan Kantor Dispendukcapil menutup dulu kantornya. Dengan demikian, masyarakat tahu pelayanannya sedang terganggu, dan tidak akan repot mengantre.

Sekretaris Disdukcapil Nabire, Barnabas Watofa menuturkan gangguan pelayanan dokumen kependudukan itu terjadi karena Dispendukcapil Nabire belum memiliki kepada dinas definitif. “Persoalan sebenarnya, [pengurusan sejumlah] dokumen catatan sipil harus ditandatangani kepala dinas definitif. Sementara kami masih memiliki Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Dispendukcapil,” tutur Watofa.

Loading...
;

Watofa menjelaskan jabatan Kepala Dispendukcapil diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015  yang merinci tata cara pengangkatan pejabat yang mengurus administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. “[Aturan itu] memberikan kewenangan kepada Menteri [Dalam Negeri] untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat unit kerja yang mengurus administrasi kependudukan,” kata Watofa.

Karena tidak memiliki kepala dinas yang definitif yang dianggkat Menteri, Dispendukcapil Nabire pun kehilangan akses server SIAK Kementerian Dalam Negeri. Watofa menyatakan Dispendukcapil Nabire tetap buka dan melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Akan tetapi, dokumen kependudukan yang diterbitkan Dispendukcapil Nabire itu hanya tercatat dalam sistem administrasi Dispendukcapil Nabire saja. Langkah itu terpaksa dijalankan, demi melayani kebutuhan dokumen kependudukan warga.

“Kami memohon maaf kepada seluruh warga Nabire atas gangguan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan. Nanti setelah urusan selesai, pasti pelayanan normal lagi,” ujar Watofa.

Meskipun dokumen kependudukan yang diterbitkan saat ini hanya tercatat di dalam sistem administrasi Dispendukcapil Nabire, Watofa menyatakan dokumen itu tetap sah dan berlaku. “Dokumen itu sah dan resmi, terekam dan tersimpan dalam file pemerintah. Langkah ini diambil guna memenuhi keperluan masyarakat, seperti mengurus bantuan sosial, atau ingin melamar [penerimaan anggota] TNI/POLRI atau pegawai, dan sebagainya,” ujar dia.

Watofa menyatakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire dan Badan Kepegawaian Daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar Menteri Dalam Negeri segera mengangkat Kepala Dispendukcapil Nabire. “Kalau urusan kepala dinas, bukan wewenang kami. [Itu wewenang] kepala daerah, dan sudah ada koordinasi dengan Kementerian. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Watofa.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top