Tanah yang ditempati 125 KK milik provinsi

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Merauke, Jubi – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke akan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua membicarakan kembali persoalan tanah negara di Jalan Manunggal, Kelurahan Kelapa Lima yang telah ditempati oleh 125 kepala keluarga (KK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Merauke yang membidangi pemerintahan dan pendidikan, Moses Kaibu di kantornya Senin (19/6/2017).

“Tanah itu adalah aset tanah provinsi. Jadi, kami harus koordinasi ke Jayapura. Kalau tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, kita akan langsung bertemu bupati,” ujarnya.

Kaibu menjelaskan pihaknya mendapat surat dari Sekda Provinsi Papua dan menjelaskan bahwa tanah itu adalah milik Dinas Kehutanan Provinsi Papua, namun dimanfaatkan masyarakat membangun perumahan.

Dijelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu Sekda serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) agar ada penyelesaian. Sehingga masyarakat tinggal dengan tenang dan tidak diganggu pemilik hak ulayat.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah di Kelapa Lima, Paulus Samkakai menjelaskan, masyarakat akan tetap bertahan tinggal, karena sudah puluhan tahun menetap dan membangun rumah.

Loading...
;

“Kami akui bahwa tanah itu milik negara dan bukan atas milik perorangan H, Waros Gebze. Karena sudah ada pelepasan oleh orangtuanya,” tuturnya.

Dia mengaku, masyarakat setempat belum memiliki sertifikat, karena masih menunggu penghapusan terlebih dahulu tanah dimaksud oleh pemerintah provinsi. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top