Follow our news chanel

Tantangan wartawan dan pemilu 2019

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Di depan ruang pertemuan lantai dua hotel Horison, terlihat sederet meja. Di atas meja tampak kertas bertumpukan. Presensi rupanya.

Beberapa orang mendatangi ruangan dan mengisi daftar hadir. Diberikan juga buku saku wartawan, buku tulis, dan jurnal etika dari Dewan Pers.

Satu per satu peserta memasuki ruangan seluas kira-kira seperempat lapangan bola kaki lantai 2, Senin, 15 Oktober 2018. Seminar dimulai. Temanya "Penguatan dan Pemberdayaan Ekosistem Pers Melalui Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi" di Seluruh Indonesia". 

Ketua Dewan Pers Yosep Ady Prasetyo pun memulainya dengan materi soal tantangan wartawan meliput pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019.

Pria yang disapa Stenly itu mengatakan untuk menjaga iklim demokrasi menjelang pemilu 2019 menjadi tantangan serius.

Pers katanya sebagai salah satu pilar demokrasi keempat di negara Indonesia. Sebagai pilar demokrasi, pers diminta untuk mengawal pemberitaan yang menjadi kebutuhan publik ketimbang pemberitaan mengenai para calon legislatif.

Loading...
;

"Saat menghadiri kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan agar informasi yang disebarkan hak-hak warga negara ikut serta dalam pemilu, apakah dipilih atau memilih ikut serta, karena itu dijamin dalam konstitusi kita," katanya.

“Kedua jangan mengarahkan pemberitaan rivalitas di antara calon maupun pasangan, terutama orang-orang yang ada di daerah," lanjutnya.

Ini dinilai dapat memperuncing situasi. Pemberitaan yang condong ke salah satu pasangan bakal calon menjadikan kegaduhan.

Dalam pemberitaan nanti, caranya bukan memberikan corong kepada orang yang bersaing untuk pemilu, melainkan corong diberikan kepada warga. 

“Kita lewatkan gambaran, tanyakan kepada tokoh perempuan, tokoh adat tokoh perempuan dan lain sebagainya, sehingga pertarungannya bukan calon atau politik, tapi pertarungan wacana dimulai dari keinginan politik dari masyarakat dan masa depan politik yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah masing masing,” katanya.

Menurut dia jika ada kerawanan untuk diliput, harus ada porsi untuk meliput keinginan publik. Media di Papua pun ditantang untuk meliput lebih dari 350 suku. 

"Tanya apa keinginan dan bangun komunikasi di antara calon. Agar situasi tidak bersaing, tapi dikembalikan kepada warga masyarkat. Catatan sebab siapa pun yang terpilih itu mereka adalah terbaik,” katanya.

Stenly mengatakan teori mengenai jurnalisme damai harus dipraktikkan dengan baik. Untuk itu, hendaknya tidak meliput pemimpin yang bersaing saja. Tetapi siapa pun calegnya, semua partai, dan elite, penting diliput.

“Sumber hoaks banyak beredar di media sosial mengatasnamakan jurnalisme, kemudian menyebarkan berita, foto, video. Kalau ada informasi yang membingungkan cek media minstream, cek kepada media mainstream," katanya.

Pihaknya meminta kepada AJI, PWI, dan IJTI untuk mendorong diselenggarakanya uji kompetensi wartawan. Tiga organisasi profesi yang diakui Dewan Pers ini juga harus intens melakukan uji kompetensi kepada wartawan (jurnalis). Media atau perusahaan pers juga harus diverifikasi agar dapat diketahui mana pers yang benar, mana pers abal-abal.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Zandra Mambrasar mengatakan pihaknya sangat berharap kepada media massa untuk mengawal pemilu 2019.

Ia juga berterima kasih kepada media yang selama ini mengawal proses pemilihan kepala daerah di Papua.

“Kami harap apa yang luput dari pemberintaan bisa dikomunikasikan segera agar kami bisa sinkronkan bersama-sama,” katanya.

Ia juga berharap agar semua tahapan pileg dan pilpres dapat dikawal oleh media massa.

“Tentunya sebagai penyelenggara kami beraharap agar pilkada dapat berjalan sesuai dengan asas-asas dan peraturan yang berlaku, agar iklim pilkada damai itu bisa terwujud,” katanya.

Keterlibatan pers sangat penting dalam membangun budaya damai. Dalam tahapan tidak disebut secara jelas semua tahapan bisa berjalan. Agar masyarkat bisa mengetahui setiap tahapan itu.

Mambrasar mengatakan suara yang nanti didapatkan oleh para calon legislatif harus murni. Tidak boleh melakukan sogok-menyogok. Biarkan masyarakat menyalurkan suara sesuai dengan hak konstitusional yang sudah diberikan negara kepadanya.

“Biarkan pemilih itu bebas memilih calon legislatif. Sebagai pemilih kepala daerah maka, orang baik terpilih dan mereka akan melayani masyarakat dengan baik."

Pihaknya juga berharap agar menghindari politik SARA dan menebarkan hoaks di Tanah Papua.

"Itu harus dihindari agar masyarakat benar-benar melaksanakan instrumen demokrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura Lucky Ireuw mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Dewan Pers yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Ia berharap agar wartawan di Papua dapat menulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua ketimbang berita mengenai pertarungan argumentasi antara kandidat yang tidak jelas.

Menurut Lucky, media harus bisa memosisiskan diri sebagai penyambung lidah masyarakat, bukan memihak pada calon tertentu atau memuat berita legislatif secara sepihak. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top