Follow our news chanel

Tapol Papua terancam pidana belasan tahun, PH: Kami tempuh segala cara hukum

Tapol Papua
Ilustrasi, Tujuh tapol Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur saat berfoto bersama perwakilan Majelis Rakyat Papua didampingi para penasehat hukum – Jubi. Dok
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Advokat HAM Papua yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua akan melakukan segala upaya untuk membebaskan tujuh tahanan politik yang dikenai  pasal makar saat ikut dalam aksi demonstrasi mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura Agustus 2019 lalu.

Satu di antara Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay mengatakan sebagai penasihat hukum tujuh Tapol Papua yang kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Ia dan tim akan melakukan segala upaya untuk membebaskan kliennya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam persidangan lanjutan pembacaan tuntutan terhadap tujuh Tapol Papua yang digelar pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, JPU menuntut para terdakwa dengan tuntutan hukuman lima tahun pidana penjara hingga 17 tahun pidana penjara.

Irwanus Uropmabin dituntut lima tahun penjara, Buchtar Tabuni 17 tahun penjara, Steven Itlay 15 tahun penjara, Agus Kossay 15 tahun penjara, Alexander Gobay 10 tahun penjara, Fery Kombo 10 tahun penjara, dan Hengki Hilapok lima tahun penjara.

Emanuel Gobay mengatakan, tuntutan JPU itu bukan akhir dari persidangan. Tim kuasa hukum akan mengajukan pledoi atau pembelaan terdakwa terhadap tuntutan JPU itu.

“Kami akan membantah tuntutan JPU lewat pledoi. Kalau JPU membantah pledoi kami lewat replik, kami PH akan membuat duplik membantah replik JPU, setelah itu barulah putusan,” kata Emanuel Gobay melalui panggilan teleponnya, Jumat (5/6/2020).

Kata Hobay, jika putusan majelis hakim tidak objektif dan memberatkan tim kuasa hukum akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau nantinya Pengadilan Tinggi menolak banding tersebut dan menguatkan putusan hakim, PH akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Loading...
;

“Kalau putusan kasasi MA, kami nilai masih tidak objektif dan memberatkan terdakwa, kami akan ajukan Peninjauan kembali. Semua mekanisme yang dijamin dalam Undang-Undang akan kami tempuh untuk pemenuhan hak bantuan hukum kepada para Tapol. Bahkan kalau kami bisa melakukan judicial review pasal makar, kami akan lakukan,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top