Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Target 95 persen PIN Polio di Papua

Acara “Journalis Class” di Aula di Dinkes Papua - Jubi/Ramah
Target 95 persen PIN Polio di Papua 1 i Papua
Acara “Journalis Class” di Aula di Dinkes Papua – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

DINAS Kesehatan Provinsi Papua mengajak instansi lintas sektoral pada pemerintah daerah di Papua untuk ikut mendukung dan membantu agar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio sukses. PIN Polio di Provinsi Papua dijadwalkan pada Maret-April 2019.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua, Sem Kaiwai, mengatakan keterlibatan lintas sektoral diperlukan untuk membantu penyuluhan dan sosialisasi.

Ia mencontohkan Dinas Perhubungan bisa menyediakan transportasi untuk menjangkau daerah-darah yang harus menggunakan pesawat, karena kendala yang dialami Dinkes Papua saat ini terkait masalah wilayah, faktor budaya, dan keamanan.

“Tokoh agama, media, tokoh pemuda, anggota dewan, pemerintah daerah, dan tokoh perempuan juga wajib dilibatkan,” katanya usai acara “Journalis Class” di Aula di Dinkes Papua, Rabu, 26 Maret 2019.

Semua unsur masyarakat tersebut, kata Kaiwai, sudah menjadi mitra kerja Dinas Kesehatan Papua untuk menyampaikan pentingnya imunisasi usia 0-59 bulan. Imunisasi diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari virus polio sehingga terhindar dari penyakit pada susunan saraf pusat yang menyebabkan kelumpuhan.

Menurut Kaiwai, permasalahan kesehatan yang timbul diakibatkan oleh pola hidup masyarakat yang tidak sehat, diperlukan upaya promotif dan preventif yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Loading...
;

Untuk menyukseskan PIN Polio di Provinsi Papua, Dinkes Papua didukung Unicef dan Gapai Papua. Pelayanan PIN Polio digencarkan agar anak-anak di Papua terbebas dari kasus lumpuh layu.

“Untuk daerah pedalaman akses pelayanan kesehatannya memang sulit, tapi itu bukan berarti kami berhenti melakukan pelayanan meski dengan minimnya tenaga kesehatan yang menjadi alasan utama masyarakat untuk tidak segera menangani masalah kesehatan yang dideritanya,” ujarnya.

Kaiwai mengatakan cakupan pelaksanaan Sub PIN di Papua pada 18-26 Maret 2019 sudah 33,35 persen. Targetnya hingga April 2019 adalah 95 persen. Jumlah anak 0-15 tahun yang disasar adalah 1,9 juta.

Hingga kini, katanya, masih ada beberapa daerah di Papua yang cakupan imunisasinya rendah, seperti di Kabupaten Mamberamo Raya. Kendalanya adalah kondisi geografis yang sulit, faktor budaya, dan faktor keamanan.

“Kami tetap berupaya, di antaranya dengan rapat koordinasi lintas sektoral, terutama menangani kendala transportasi, tetapi untuk ke kampung-kampung kami sudah kerja sama dengan PT Freeport yang siap membantu pelayanan,” ujarnya.

Menurut Kaiwai, tanggapan orangtua terhadap imunisasi PIN Polio sangat bagus.

“Sejauh ini tidak ada penolakan, pemberian vaksin polio gratis karena disiapkan pemerintah,” katanya.

Staf Unicef Papua, Ratih Woelandaroe, mengatakan pemberian vaksin polio perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena pentingnya imunisasi rutin yang lengkap.

“Saya harapkan orang tua tidak takut memberikan imunisasi kepada anaknya sehingga anak terhindar dari penyakit dan tumbuh dengan sehat,” ujarnya.

Menurut Ratih, kesehatan merupakan faktor utama dalam kehidupan sehingga pemerintah dan lintas sektor berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Ketika banyak orang tua menolak anaknya untuk diimunisasi maka pemerintah dan lintas sektoral inilah yang memberikan pemahaman tentang polio sehingga masyarakat akhirnya menerima imunisasi tersebut,” katanya.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Papua, Dr. Renny Hariati, mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan Pasal 130 pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

“Virus polio ditularkan melalui fecal-oral, yaitu transmisi utama melalui feaces atau tinja yang mengandung virus polio, lalu virus masuk ke dalam mulut anak lain dan dapat juga ditularkan melalui air liur atau droplet ketika seseorang bersin atau batuk,” ujarnya.

Untuk penanganan harus dilakukan diagnosa polio melalui pemeriksaan fisik lumpuh layu akut yang biasanya asimetris.

IDAI Cabang Papua pada 2019 menargetkan penanganan 20 kasus lumpuh layu secara tiba-tiba pada anak bukan kasus lumpuh karena polio sebanyak 20 kasus.

“Pada 2018 target kami sebanyak 18 kasus penanganan lumpuh bisa terpenuhi walaupun kami kekurangan dokter anak, dokter anak di Papua dan Papua Barat saat ini a 53 orang,” katanya.

Renny menjelaskan dibanding sebelumnya 100:1 kasus atau dari 100 ribu anak di bawah usia 15 tahun terdapat 1 penderita lumpuh, sekarang 100:2. Berarti ada peningkatan cakupan.

“Ada tiga kasus yang besar, yaitu malaria, diare, dan TB anak, kami sudah mulai lakukan pelatihan penanganannya dalam diagnosis,” katanya.

Dari tiga penyakit tersebut ditemukan bervariasi. Masing-masing kabupaten di Papua juga berbeda.

“Karena itu setiap pasien yang lumpuh layu tersebut kami lihat untuk diperiksa feaces-nya untuk dibuktikan apakah polio atau bukan,” ujarnya.

Sebab polio mengalami lumpuh permanen, sedangkan yang lumpuh bukan karena polio bisa jalan kembali setelah diberikan obat selama dua bulan. (*)

Editor: Syofiardi

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top