Target hutan konservasi 70 persen di Papua Barat belum terwujud

Papua
Potret lokasi pembibitan Sawit di Distrik Prafi kabupaten Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat, Daniel Leonard, mengatakan kerja keras OPD teknis untuk mengejar target 70 persen hutan Papua Barat sebagai hutan konservasi sebagaimana komitmen Gubernur Dominggus Mandacan, belum dapat terwujud di tahun ini.

Dikatakan Daniel, Program Pembangunan berkalanjutan yang dicanangkan Pemerintah Papua Barat [provinsi konservasi], masih berbenturan dengan perizinan konsesi yang lebih dulu diikat pada tahun-tahun sebelumnya.

“Pak Gubernur komitmen untuk 70 persen kawasan hutan masuk dalam wilayah konservasi, tetapi faktanya, saat penanda tanganan dokumen final revisi tata ruang dan wilayah (RTRW) Papua Barat [6/11/2020], diketahui bahwa kawasan hutan Papua Barat hanya bisa tercapai 67,1 persen, karena 30 persen masih dalam penguasaan [kontrak] investor,” katanya kepada wartawan, Senin (23/11/2020).

Alasan belum capai 70 persen, sebut Daniel, karena adanya izin konsesi dan pemanfaatan lahan yang sudah dikeluarkan lebih dulu. Meski demikian, dalam lima tahun revisi perizinan, tentu tidak lagi diperpanjang nantinya.

“Setiap lima tahun ada revisi perizinan, jadi [mungkin] tidak akan ada lagi pemberian izin luasan hutan kepada investor, agar 30 persen hutan dapat kembali memenuhi target 70 persen sesuai komitmen Gubernur,” katanya.

Diakui Daniel, bahwa untuk mengejar persetujuan penetapan RTRW Papua Barat ditingkatan kementerian Dalam Negeri, dinasnya telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

“RTRW Papua Barat telah final pada tanggal 6 November lalu, sebut Daniel, maka tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) akan melangkah ke kementerian agraria dan tata ruan (ATR) dengan menyertakan KLHS yang sedang kami bahas ini sebagai pelengkap persetujuan tersebut,” ujarnya.

Loading...
;

Sementara, Sekertaris Daerah (sekda) Provinsi Papua Barat, Nataniel D.Mandacan, di Manokwari, mengatakan   Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

“Jadi KLHS wajib dimiliki Papua Barat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan” katanya sekda Mandacan, saat membuka rapat kelompok kerja KLHS revisi RTRW Provinsi Papua Barat.

KLHS, sebut Sekda, dapat menbantu degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tingkat kebijakan, rencana atau program Pemerintah.

“Kita harap dokumen KLHS dapat mendukung penyelesaian revisi RTRW Papua Barat yang sudah final beberapa waktu lalu. Hal ini pun sesuai Perdsus Papua Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua Barat,” kata sekda Mandacan.

Sekda Mandacan juga mengatakan, bahwa revisi RTRW Papua Barat 2013/2030 telah dikaji dan dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga saat ini.

“Jika KLHS Kita sudah siap, maka akan menjadi pelengkap revisi RTRW Papua Barat untuk diproses lanjut ke Kemendagri,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top