HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Tata kelola dana mesti dibenahi jika Otsus Papua berlanjut

papua-otsus-tata-kelola-dana
Agus Sumule ketika mempresentasikan materi terkait Otsus Papua dalam diskusi "Otsus, Pendidikan dan Masa Depan Papua," - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Satu di antara tim perumus draf Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua pada 2001 lalu, Agus Sumule, mengatakan jika nantinya Otsus Papua dilanjutkan, tata kelola dana Otsus mesti dibenahi.

Pernyataan ini dikatakan Wakil Rektor Universitas Papua di Manokwari, Papua Barat itu dalam diskusi daring “Otsus, Pendidikan, dan Masa Depan Papua,” Senin (13/7/2020).

“Banyak pihak menyatakan masalahnya adalah tata kelola penggunaan dana Otsus. Nah ini mesti diperbaiki kalau dana Otsus dilanjutkan,” kata Agus Sumule.

Menurutnya, kini masa depan Otsus Papua ada pada orang Papua. Ini sesuai amanat pasal 77 UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Pasal itu berbunyi “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Akan tetapi, jika Otsus Papua tidak berlanjut para pengambil kebijakan mesti memikirkan sumber dana pengganti, karena selama ini lebih 50 persen APBD Papua dan Papua Barat berasal dari alokasi dana Otsus.

Begitupun sebaliknya, jika Otsus dilanjutkan mesti dipikirkan sumber dana selanjutnya, karena dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional berakhir pada 2021.

Loading...
;

“Yang masih berjalan [nantinya] di Papua Barat yang berasal dari dana bagi hasil minyak dan gas (Migas), karena di sana memang ada Migas,” ujarnya.

Agus Sumele menilai hingga kini belum terlihat ada unit dari Pemerintah Papua dan Papua Barat, yang menghitung kebutuhan-kebutuhan dana untuk dua provinsi itu jika Otsus akan dilanjutkan atau tidak.

“Dana dua persen [dari DAU Nasional] itu bisa didapat pada 2001, karena kita hitung satu-satu. Pendidikan perlu berapa, kesehatan berapa, dan lainnya,” katanya.

Dalam diskusi daring belum lama ini, Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, mengatakan berbagai hal mesti dipertimbangkan ketika berbicara keberlangsungan Otsus Papua.

Menurutnya, bicara Otsus Papua juga mesti memperhatikan bagaimana hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua.

Misalnya kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul. Ini juga salah satu Hak Asasi Manusia yang statusnya setara antara masyarakat Papua dengan warga negara Indonesia lain.

“Yang lain bagaimana akses kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya. Termasuk bagaimana bersikap menganai masyarakat adat Papua, yang dari hari ke hari (makin) terpinggirkan,” kata Beka Hapsara.

Menurutnya, momen terkait nasib Otsus juga mestinya dijadikan pintu masuk penyelesaian kasus-kasus pelangaran HAM di Papua secara adil.
“Pada titik itulah sebenarnya evaluasi menyeluruh dari Otsus diletakkan. Bukan hanya berapa puluh triliun dana masuk ke Papua dan apa dampaknya. Tapi bagaimana perspektif HAM diletakkan,” ujarnya.

Beka Hapsara juga sependapat jika Otsus Papua dievaluasi secara menyeluruh melibatkan semua pemangku kepentingan. Akan tetapi pemerintah pusat serta pemerintah daerah, mesti dapat meyakinkan semua pihak di Papua. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top