HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Tender Jembatan Bihewa dimenangi CV dari luar Papua, pengusaha asli Papua protes

Micfrank Wayar, pemilik CV Nahase Putra mendatangi Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua di Jayapura bersama Ketua Dewan Adat Nabire John Wayar dan Sekretaris II Dewan Adat Papua John NR Gobai untuk memprotes hasil lelang proyek pembangunan Jembatan Bihewa di Kabupaten Nabire. - Jubi/Benny Mawel
Tender Jembatan Bihewa dimenangi CV dari luar Papua, pengusaha asli Papua protes 1 i Papua
Micfrank Wayar, pemilik CV Nahase Putra mendatangi Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua di Jayapura bersama Ketua Dewan Adat Nabire John Wayar dan Sekretaris II Dewan Adat Papua John NR Gobai untuk memprotes hasil lelang proyek pembangunan Jembatan Bihewa di Kabupaten Nabire. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hasil lelang proyek pembangunan Jembatan Bihewa Tahap I di Kabupaten Nabire, Papua, yang dimenangi perusahaan dari luar Papua memantik protes dari pengusaha asli Papua. Seorang pengusaha asli Papua, Micfrank Wayar mendatangi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua di Jayapura, pada Kamis (13/2/2020), dan mempertanyakan keberadaan CV Jangka Utama selaku pemenang lelang proyek itu.

Micfrank Wayar, pemilik CV Nahase Putra, mendatangi Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua bersama Ketua Dewan Adat Nabire, John Wayar. Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai turut serta dalam rombongan Micfrank. Mereka ditemui Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Hamdi, yang didampingi dua stafnya.

Tender Jembatan Bihewa dimenangi CV dari luar Papua, pengusaha asli Papua protes 2 i Papua

Usai bertemu Hamdi selama satu jam lebih, Micfrank Wayar menyatakan pihaknya tidak puas dengan hasil pelelangan proyek jembatan Bihewa itu, dan telah mengirimkan surat sanggahan atas hasil lelang itu. “Kami juga mempertanyakan izin usaha CV Jangka Utama, tetapi tidak dijelaskan secara rinci,” keluh Micfrank Wayar.

Micfrank menilai hasil pelelangan itu telah mengabaikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha asli Papua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hasil lelang itu juga dinilai tidak mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 (Pergub 14/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.

Perpres 17/2019 dan Pergub 14/2019 menyatakan pengadaan barang dan jasa senilai Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pengusaha asli Papua. Selain itu, pengadaan barang dan jasa senilai kurang dari Rp1 miliar dapat dilakukan penunjukan langsung kepada pengusaha asli Papua.

Pergub 14/2019 mengatur pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan kecil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kantor, kantor cabang, anak cabang, atau perwakilan di Papua. Micfrank menekankan peserta tender skala perusahaan kecil di Papua juga harus memiliki rekening di Bank Papua. “Seolah-olah CV Jangka Utama itu [lewat] jalan tol, dari Makassar ke sini,” kata Micfrank.

Loading...
;

Berdasarkan pengumuman tender yang dipublikasikan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik, nilai proyek pembangunan Jembatan Bihewa Tahap I adalah Rp9,9 miliar. Lelang proyek pembangunan jalan itu diikuti 81 perusahaan kecil, sesuai skala pekerjaan yang dilelang. CV Jangka Utama yang berkedudukan di Jalan Poros Jembatan Kp Jangka Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memengani dengan nilai harga penawaran Rp8,9 miliar.

Usai pertemuan itu, Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai mengatakan kebijakan afirmasi bagi pengusaha asli Papua merupakan bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Gobai menegaskan pengusaha asli Papua punya hak memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Papua. “Kalau pengusaha Papua sudah siap, apa lagi Micfrank Wayar itu sudah terbukti [pernah mengerjakan] proyek sebelumnya, kasih dia kerja,” kata Gobai.

Meskipun Perpres 17/2019 maupun Pergub 14/2019 mengatur kebijakan afirmasi melalui Tender Terbatas untuk pengadaan barang dan jasa senilai Rp1 miliar – Rp2,5 miliar, Gobai menyatakan para pengusaha asli Papua harus mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp2,5 miliar. “Kalau [ingin pengusaha asli Papua] naik kelas, [mereka harus diberi] pekerjaan proyek yang nilainya Rp2,5 miliar sampai Rp10 miliar,” kata Gobai.

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Hamdi mengatakan proses lelang berjalan sesuai prosedur, dan proyek itu akan dilaksanakan. Ia menyatakan akan menanyakan sanggahan Micfrank Wayar kepada kelompok kerja pemilihan jasa konstruksi. “Saya [akan] tanya, benar tidak seperti ini,” kata Hamdi kepada jurnalis.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa