Follow our news chanel

Terdampak Covid-19, daya serap anggaran Pemprov Papua rendah

Plt Sekda Papua
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musa'ad. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hingga Agustus 2020, daya serap anggaran Pemerintah Provinsi Papua masih sangat rendah. Secara keseluruhan, 35 Organisasi Perangkat Daerah baru menyerap kurang dari 30 persen total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 2020.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan minimnya daya serap anggaran itu merupakan dampak pandemi Covid-19. Ia menyatakan pada awal masa pandemi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (working from home).

“Pemerintahan sempat tidak berjalan maksimal, selama tiga bulan karena adanya kebijakan work from home. Sehingga, pemerintahan baru bisa berjalan pada 8 Juni 2020,” kata Musa’ad di Jayapura, Senin (10/8/2020).

Musa’ad yang juga menjabat Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyatakan pihaknya telah menginstruksikan setiap OPD untuk menggenjot kinerjanya pada Agustus hingga September 2020. Dengan demikian, harapan daya serap anggaran 35 OPD akan meningkat.

Baca juga: Tim Satgas Covid-19 kunjungi lima daerah episentrum

“Saya sudah minta setiap pimpinan OPD untuk mempercepat pelaksanaan program kerja.  Saat ini belanja pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi stimulus pengembangan perekonomian,” ujarnya.

Meskipun belum berjalan maksimal, Musa’ad menyatakan beberapa pekerjaan fisik lanjutan proyek tahun anggaran 2019 masih terus berjalan. Ia mengaku optimistis anggaran akan terserap maksimal.

Loading...
;

“Kebiasaan memang, [pekerjaan besar] tagihannya pada akhir tahun, sehingga kami tetap optimistis daya serap akan sesuai harapan. Yang jelas, kami akan terus mengevaluasi setiap program yang dijalankan di masing-masing OPD, agar hasilnya sesuai harapan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau para pimpinan OPD untuk menjalankan program kerja secara baik. “Selain [menjadi] wakil pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Papua memiliki beban menjalankan otonomi khusus. Semangat otonomi khusus ini harus terus ditingkatkan lewat program kerja yang sudah dibuat ,” kata Tinal. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top