HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Teriakan rasis dan permohonan maaf pemerintah Indonesia: Tepatkah?

Orang Papua yang melakukan aksi demo tolak rasisme - Jubi/Arjuna
Teriakan rasis dan permohonan maaf pemerintah Indonesia: Tepatkah? 1 i Papua
Orang Papua yang melakukan aksi demo tolak rasisme – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Daniel W. Gobai

Teriakan rasisisme “monyet” dan persekusi kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang Jawa Timur pada 17 Agustus 2019 memicu dan menuai aksi protes di mana-mana. Ucapan rasisme ini jelas mencederai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibangun di atas fondasi keberagaman dan kemajemukan.

Teriakan rasis dan permohonan maaf pemerintah Indonesia: Tepatkah? 2 i Papua

Ungkapan rasis seperti “papua monyet” tentu merupakan hal yang tidak pantas diungkapkan oleh siapapun. Mengapa tidak pantas diucapkan? Sebab Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ikha (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Kesatuan inilah yang harus dijaga oleh semua elemen di Indonesia. Menjaga kesatuan Indonesia merupakan tugas bersama semua anak bangsa. Namun, hal yang berbeda dan miris terjadi persis pada perayaan HUT ke-74 RI. Ada ujaran kebencian yang menodai semangat sila ketiga Pancasila: Pesatuan Indonesia.

Menyatakan ujaran rasis kepada orang Papua adalah hal yang ditentang. Selain membangkitkan amarah orang Papua, tentu merusak citra Indonesia di kancah dunia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Sebab isu-isu rasis inilah yang seharusnya dilawan oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terpandang, mengingat isu rasisme merupkan sebuah mainstream dan musuh bersama semua bangsa di dunia.

Aksi protes yang dilakukan oleh warga Papua di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, 19 dan 20 Agustus 2019, tentu menghebohkan bukan saja seantero Nusantara, melainkan juga dunia internasional.

Loading...
;

Pertanyaannya, mengapa orang Papua marah, murka, dan kemudian brutal? Aksi demo massal di Manokwari, Sorong, Jayapura, Merauke, Bintuni, Kaimana, Nabire, dan beberapa kota lainnya, tentu erat berhubungan dengan peristiwa pengepungan asrama mahasiswa di Jln. Kalasan No.10 Surabaya Jawa Timur yang diwarnai dengan ujaran-ujaran kebencian merupakan ungkapan rasis “orang papua monyet”.

Ungkapan ini tentu tidak sekali saja terjadi. Sebenarnya banyak ungkapan rasial semacam ini yang sering dialami oleh warga Papua. Misalkan yang dialami tim Persipura tatkala berlaga dengan tim sepak bola PSM Makassar beberapa tahun silam.

Selain itu, banyak gestrur tubuh orang non-Papua yang menutup hidung ketika berada di dekat orang Papua. Jadi, hal rasis di Indonesia bukanlah suatu praktik non-etis yang baru bagi orang Papua. Namun merupakan suatu kebiasaan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai universal pada umumnya dan bertentangan dengan khazanah luhur dalam Pancasila.

Teriakan orang Papua “monyet” sebagaimana yang terjadi tanggal 17 Agustus 2019 bukanlah hal baru. Namun demikian peristiwa ini menarik perhatian luas. Bahkan berbuntut pada demontrasi besar-besaran di hampir sebagian besar kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Banyak fasilitas umum dirusak dan dibakar. Perekonomian menjadi lumpuh. Aksi tanggal 19 dan 20 Agustus 2019 tentu meresahkan semua pihak.

Namun juga menjadi sebuah pertanyaan bagi bangsa Indonesia: sejauh mana kedewasaan berdemokrasi bertumbuh di Indonesia sebagai negara merdeka selama 74 tahun? Juga mengapa negara seolah-olah membiarkan kelompok antihumanis seperti ormas-ormas yang mengatasnamakan pencinta merah putih bebas berkoar-koar tanpa penindakan yang tegas?

Selain itu, teriakan monyet oleh beberapa oknum TNI seperti yang beredar dalam video memperlihatkan secara jelas, bahwa seruan rasis tersebut selain melukai hati orang Papua yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, juga oknum TNI yang rasis di Surabaya bertindak tidak netral.

Sebagai aparat keamanan seharusnya ia (mereka) harus melakukan upaya persuasif dan upaya preventif. Hal ini penting, sebab TNI dan Polri adalah lambang negara yang mengayomi masyarakat. Oleh sebab itu, mereka harus bertindak adil.

Netralitas adalah keharusan dalam tubuh TNI dan Polri. Ironisnya, hal ini tidak dilakukan oleh pihak keamanan, dan inilah keprihatinan bangsa Indonesia.

Polisi memburu penyebar video rasis

Menurut penulis, demi menegakkan keadilan dan kedamaian, maka hal yang harus diusut dan diburu, pertama-tama adalah orang atau kelompok yang menyatakan ungkapan rasis “monyet”. Video rekaman yang disebarluaskan hanya hasil/produk, tapi bukan penyebab utama.

Penyebab utama yang menimbulkan aksi protes secara masif di Provinsi Papua dan Papua Barat bukan karena video yang disebar, melainkan isi video yang merendahkan martabat manusia Papua dan suku bangsa Melanesia.

Di video itu ada ungkapan rasisme yang memperlihatkan ketidakdewasaan orang Indonesia dalam menghadapi setiap dinamika yang terjadi.

Pemerintah meminta maaf: Tepatkah?

Menurut penulis, permintaan maaf pemerintah kepada orang Papua yang protes merupakan usaha yang baik dan benar. Namun, permohonan maaf ini harus dipertanyakan apakah tepat dan tidaknya. Mengapa? Karena permohonan ini tidak mencerminkan sikap kebijaksanaan pemerintah Indonesia.

Akan lebih baik dan merupakan sebuah sikap bijaksana bila pemerintah memberi perlindungan dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Papua di Papua dan di luar Papua, jauh sebelum aksi demo massal tanggal 19 dan 20 Agustus 2019.

Artinya, pemerintah harus mendahului tindakan luhur dan mulia ini dengan bertindak adil dan bijak.

Seharusnya sejak insiden pengepungan asrama Papua di Surabaya oleh beberapa ormas dan anggota TNI dan Polri, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggap dan segera meminta maaf. Hal itu justru tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini aneh karena permohonan maaf datang pasca terjadinya demontrasi di Papua.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa upaya permohonan maaf oleh Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Jend. Tito Karnavian (Kapolri) dan Ir. Joko Widodo (Presiden Indonesia), tidak tepat walaupun sifatnya baik dan mulia.

Persoalan rasial tidak bisa berakhir dengan sebatas memberi dan menerima maaf. Sebagai tokoh bangsa masyarakat, maka pemerintah sudah seharusnya bertindak adil, antara lain memberi proteksi yang aman dan adil.

Artinya, pemerintah dan pihak keamanan dalam meredam, harus mengedepankan asas keadilan, sebelum terjadi letupan kemarahan yang merugikan banyak pihak.

Benar bahwa permohonan maaf dan sikap saling mengasihi adalah aspek yang memang dibutuhkan setiap orang. Namun, ungkapan rasis merupakan hal yang sensitif, sebab menyangkut nilai hidup manusia. Juga melukai martabat dan keluhuran jati diri manusia sebagai ciptaan Allah yang harus dijunjung tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah sekarang diharapkan harus arif dalam menangani kasus Papua. Sebab persoalan Papua kini bukan lagi isu regional atau nasional, tetapi merupakan isu internasional. Pemerintah sudah seharusnya mengenali dan mengupayakan apa tuntutan dasar orang Papua.

Mengapa pemerintah perlu mengenali dan mengupayakan tuntutan dasar orang Papua? Juga mengapa Pemerintah harus mengetahui, mengapa dalam aksi protes rasisme di Manokwari, ada warga yang dengan leluasa mengibarkan bendera bintang kejora?

Ini sebenarkah bukan sekadar tindakan makar, namun orang merasa tidak aman di tengah disposisi pemerintah yang tidak berimbang. Akhirnya pemerintah harus mencari solusi yang lebih humanis. Inilah harapan demi menjamin keadilan.

Menciptakan kedamaian dan keadilan dengan upaya represif dengan pendekatan militer sekalipun, tentu tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah pusat sudah semestinya mengakomodir secara hakiki apa yang diperlukan oleh orang Papua, masyarakat non-Papua dan segenap rakyat Indonesia. (*)

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana Malang, Jawa Timur

Editor: Timo Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top