Follow our news chanel

Terima suap, empat anggota DPRD Kalteng divonis penjara

Ilustrasi, pixabay.com
Terima suap, empat anggota DPRD Kalteng divonis penjara 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Suap dari bos sawit saat mereka menjadi wakil rakyat agar tak hadir di rapat dengar pendapat pencemaran

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi– Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis empat orang DPRD Kalimantan Tengah selama 5 dan 4 tahun penjara. Para wakil rakyat itu dinilai terbukti menerima suap Rp 240 juta dari petinggi PT Sinar Mas agar tidak melakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit.

Keempat terdakwa tersebut adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H Bangkan serta anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah.

“Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata majelis hakim Duta Baskara, saat membacakan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, (3/7/2019).

Berita terkait : Modus suap terhadap Wakil Ketua DPR dengan saweran

Ini hukuman empat anggota DPRD Sumut penerima suap

Loading...
;

Ini kronologi suap Dirut PT PLN

Tercatat Borak Milton dan Arisavanah dipidana penjara masing-masing selama 5 tahun ditambah pidana denda sebesar Rp 200 juta diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Sedangkan  Edy Rosada dan Arisavanah dipidana penjara masing-masing selama 4 tahun ditambah pidana denda sebesar Rp 200 juta diganti pidana kurungan selama 2 bulan.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Borak Milton serta Punding Ladewiq H Bangkan dengan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun ditambah pidana denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.  Sedangkan Edy Rosada dan Arisavanah sebelumnya diajukan agar divonis pidana penjara masing-masing selama 6 tahun ditambah pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain hukuman kurungan, keempat anggota dewan itu juga dijatuhi hukuman pencabutan hak politik dalam waktu tertentu. “Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik kepada para terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,”  kata Duta Baskara menegaskan.

Baca juga : Tujuh Anggota DPRD Kota Malang diperiksa KPK

Mantan Ketua DPRD dan Bupati Rokan Hulu dituntut 6 dan 4,5 tahun penjara

Vonis tersebut berdasarkan pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Keempatnya dinilai terbukti menerima suap dari Edy Saputra Suradja, Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk dan Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Tujuan pemberian uang itu adalah agar Borak, Punding, Edy dan Arisavanah tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh kabupaten Seruyan, Kalteng, tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP.

Tercatat PT BAP mengelola lahan sawit seluas lebih kurang 37.401 hektar di kabupaten Seruyan, Kalteng.  (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top