TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Terjegal UU baru, kantor Amnesty International di Hong Kong ditutup

Amnesty International Indonesia, Papua
Ilustrasi, lambang Amnesty International Indonesia. - www.amnesty.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Organisasi hak asasi manusia Amnesty International memutuskan menutup kantornya di Hong Kong karena terjegal undang-undang baru di wilayah tersebut. Lembaga itu akan menutup dua kantornya di Hong Kong hingga akhir tahun ini karena kemunculan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru disahkan.

“Keputusan ini yang dibuat dengan berat hati ini dipicu Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, yang membuat organisasi HAM di Hong Kong tak mungkin bekerja bebas tanpa khawatir mendapatkan balasan serius,” ujar Kepala Amnesty International, Anjhula Mya Singh Bais, dikutip CNN Indonesia dari Reuters, Rabu, (27/10/2021).

Baca juga : Isu bom dalam pesawat tujuan Cina kejutkan Hong Kong
Dalih keamanan nasional, polisi Hong Kong kembali serbu kantor media
Hampir 5 ribu warga Hong Kong ajukan visa Inggris kabur dari represif aparat Cina  

Menurut Singh, lingkungan penuh represi dan ketidakpastian yang tercipta karena undang-undang keamanan nasional tak memungkinkan lembaganya menentukan aktivitas yang dapat memicu sanksi kriminal.

Juru bicara Biro Keamanan Hong Kong menyatakan setiap orang atau organisasi harus mematuhi hukum Hong Kong, terkait keputusan yang diambil Amnesty Internaisonal. Meski ia mengklaim UU baru itu menekankan aturan keamanan dan menjunjung HAM.

Sejak dulu, Hong Kong dianggap sebagai salah satu sarang organisasi-organisasi internasional yang memantau penegakan HAM setelah Inggris menyerahkan kendali kawasan itu ke China pada 1997.

Tahun ini, sejumlah organisasi internasional itu terpaksa berhenti beroperasi karena pemerintah Hong Kong mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Di bawah undang-undang itu, upaya penggulingan pemerintahan, pemisahan diri, dan kolusi dengan kekuatan asing, juga terorisme dapat dijatuhi hukuman penjara hingga seumur hidup.

Sejak UU itu disahkan, pemerintah Hong Kong terus membungkam protes warga. Banyak aktivis dan politikus pro-demokrasi kemudian dipenjara.

“Definisi buram ‘keamanan nasional’ (dalam UU) digunakan sebagai dasar untuk membungkam HAM,” demikian pernyataan Amnesty International. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us