Follow our news chanel

Tersangkut korupsi, Kadis PU Papua diganti usai Idul Fitri

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Gubernur Papua akan melakukan pergantian sementara di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua yang ditinggalkan oleh Kadisnya akibat tersangkut kasus korupsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya (DJM) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direskrim Khusus Polda Papua, terkait pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Nabire belum lama ini.

“Saya sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan yang bersangkutan sejak seminggu lalu cuma tidak bisa langsung menggantikan karena penetapan sementara berarti harus ada serah terima. Nah serah terima ini karena bertepatan dengan hari libur maka setelah Idul Fitri baru hal ini bisa dilakukan,” kata Penjabat Gubernur, Soedarmo kepada wartawan, Senin (11/6/2018) di Jayapura.

Dikatakan, SK tersebut juga untuk memperlancar proses pemeriksaan yang dilakukan pihak Polda papua maupun Kejaksaan Tinggi.

“Kalau nanti putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka jabatannya akan dikembalikan. Kan namanya juga pemberhentian sementara,” ujarnya.

Sebelumnya, Djuli Mambaya mengaku pembangunan terminal Nabire sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016.

Loading...
;

Hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi struktur dengan jenis pekerjaan beton K-350, senilai Rp169.554.554,04, dan sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Papua nomor rekening 1000102065776 pada 28 April 2017.

"Tetapi berdasarkan laporan masyarakat dan pemeriksaan BPKP ada lagi temuan senilai Rp1,7 miliar. Saya baru tahu ini semua ketika diantarkan surat tersangka dan itu pun pemberitahuan soal kerugian disampaikan secara lisan," kata Djuli belum lama ini.

Ia mengaku sudah diperiksa sebanyak empat kali di Tipikor Polda Papua sebagai saksi. Saat diperiksa Djuli menyampaikan bersedia meminta pihak ketiga untuk mengembalikan lagi, jika terbukti ada kerugian negara.

"Intinya kami ingin kembalikan dulu kerugian negara, yang mana berdasarkan temuan BPK kami sudah kembalikan Rp169 juta, namun ternyata ada lagi temuan di tahun 2018 oleh BPKP, pemeriksaan saya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat," tuturnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top