Follow our news chanel

Tidak ada penunjukan langsung pada kasus MK

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan tidak pernah ada penunjukan langsung terkait tender proyek di Papua. Termasuk dalam proyek yang menjerat Kepala Dinas PU Papua, Mikael Kambuaya (MK) sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

"Tidak pernah ada penujukan langsung, semua lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP), meski itu perusahaan keluarga saya. Jadi saya tegaskan, sebaiknya mau cari kasus ke SKPD, karena mereka yang kelola dana," ujarnya di Jayapura, Senin (6/2/2017).

Gubernur Enembe mengaku heran dengan adanya kasus ini, pasalnya tidak ada temuan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD Papua 2015.

"Hasil BPK tidak ada temuan. Saya lihat memang ini arahnya untuk kepentingan politik, Pilkada 2018," tambahnya.

Menyangkut dokumen-dokumen yang dicari KPK di ruangan stafnya, Gubernur dengan tegas mengaku dari pencarian itu tidak menemukan apa-apa.

"Saya tidak pernah terlibat. Buktinya, mereka periksa tidak temukan apa-apa. Dari dulu saya memposisikan diri sebagai Gubernur yang mengurus rakyat dan bukan semata mata mencari uang," kata Enembe dengan tegas.

Loading...
;

Ia menambahkan, untuk maju Pilkada Gubernur Papua dari semua tokoh yang sudah mulai melakukan pencitraan sampai dengan saat ini, dirinyalah paling siap.

"Kami punya 16 kursi di DPR. Tapi kalau sengaja cari cara untuk jatuhkan saya, hati hati saja. Saya tidak pernah korupsi, dan sampai saat ini, saya belum pernah dipanggil KPK," tutupnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, sebagai tersangka. Ia diduga korupsi proyek pembangunan Jalan Kemiri-Depapre Jayapura yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Papua tahun anggaran 2015.

"Kami memiliki bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat, 3 Februari 2017. Mikael diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain.

Pembangunan ruas jalan di Papua itu dimenangkan PT Bintuni Energy Persada dengan nilai total proyek Rp89,5 miliar. Pada perkara ini KPK menghitung adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp42 miliar. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top