Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Tidak semua anak-anak Nduga ikut UN

Ilustrasi, siswa di Papua sedang mengikuti ujian nasional – Jubi/Dok
Tidak semua anak-anak Nduga ikut UN 1 i Papua
Ilustrasi, siswa di Papua sedang mengikuti ujian nasional – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh : Soleman Itlay

Dua siswa kelas 3 SMA Negeri Mbua, Kabupaten Nduga, Papua telah terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), tetapi dipastikan tidak mengikuti Ujian Nasional (UN) pada 25–28 Maret, karena tewas dalam operasi militer TNI/Polri untuk mengejar TPNPB/OPM–yang pada awal Desember 2018 menembak beberapa pekerja jalan.

Dua siswa itu adalah Nison Umangge (19) dan Selpina Tabuni (20). Beberapa media menyebut Selpina dengan marga Lokbere. Namun kalau disesuaikan dengan ijazah dan daftar peserta UN di SMA Negeri Mbua, marga Selpina yang benar adalah Tabuni. Mereka merupakan siswa murni di SMA ini.

“Mereka ini siswa didikan kami. Kedua telah terdaftar sebagai peserta ujian nasional pada tahun ini. Tetapi tidak akan lagi mengikuti ujian pada 25–28 Maret ini karena tewas dalam operasi militer di Nduga, Papua kemarin,” demikian kata seorang guru SMA Negeri Mbua, di Wamena, Selasa (5/3/2019).

Nasib, masa depan, cita-cita, keinginan, dan harapan mereka gugur dalam operasi militer yang dilakukan demi pembangunan jalan trans Wamena – Nduga – Mumugi.

Mereka tidak bisa tergantikan dalam UN, meski keluarga menuntut kepada guru-guru agar ada pengganti kedua anak yang gugur akibat timah panas dan minimnya penanganan medis itu.

Loading...
;

Peserta UN Sakit 

Sampai saat ini, masih ada anak-anak peserta UN yang kondisi kesehatannya terganggu. Dari SMA Negeri Mbua ada dua anak yang menderita sakit di sekolah darurat bagi pengungsi Nduga, Weneroma, Ilekma, Wamena. Dua anak itu adalah Dunias Umangge (19) dan Lilpi Kusumburue (19).

Dunias gejala panas tinggi. Sakitnya saat berada di Wamena. Gejalanya mulai rasakan pada awal Maret. Sedangkan Lilpi sakit perut dan kaki bagian kirinya sakit. Sebelumnya dia sehat-sehat. Tetapi sakit mulai pada awal Desember, setelah terkena bahan ledakan yang diduga bom milik TNI/Polri.

Untuk memulihkan diri, mereka sempat pergi ke puskesmas dan RSUD Wamena. Tetapi belum bisa tertolong.

Hingga kini kedua anak ini masih sakit. Mereka pengikuti proses belajar mengajar dan persiapan UN di sekolah darurat, di halaman Gereja Kingmi Weneroma, Wamena dalam kondisi setengah sakit dan setengah sehat. Kondisi mereka yang tak kunjung sembuh ini sangat mengkhawatirkan dalam proses pelaksanan UN nanti.

Persebaran peserta UN di Nduga

Banyak peserta UN di Kabupaten Nduga yang bermasalah. Masalahnya bukan soal kevalidan data. Tapi ini menyangkut keberadaan peserta UN, terutama yang berasal dari wilayah konflik.

Saat operasi militer dimulai, anak-anak, peserta UN terpencar di sejumlah daerah, seperti di Wamena, Kuyawage, Lani Jaya, Tolikara, Yahukimo, Agats, dan Timika.

Sebagian, mereka ada di daerah-daerah ini. Mereka belum mengikuti informasi dan perkembangan UN. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi karena akses informasi sangat terbatas.

Peserta UN di Wamena terdeteksi karena ada tim relawan, sekolah darurat, guru-guru pengajar, akses jalan serta akses bagi jurnalis. Namun mereka yang berada di wilayah yang disebutkan (selain Wamena) ini sangat sulit untuk memantau menjelang UN pada bulan ini. Kesulitan besar yang nampak adalah karena akses informasi sangat terbatas dan tertutup, baik bagi pengungsi maupun bagi semua komponen masyarakat, termasuk para jurnaslis.

Pemerintah, TNI/Polri, dan TPNPB harus bertanggung jawab

Kalau benar, ada anak pengungsi yang notabene terdaftar sebagai peserta UN, tetapi tidak mengikuti UN, maka pemerintah Indonesia, TNI/Polri, dan TPNPB/OPM harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab jika ada anak-anak tidak mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak dan tidak mengikuti UN seperti anak-anak lain di dunia, Indonesia dan Papua.

Pemerintah Indonesia juga harus bertanggung jawab jika ada anak-anak Nduga yang tidak mengikuti UN pada tahun ini. Bagi pemerintah hukumnya wajib. Karena anak-anak menjadi korban atas nama penembakan, konflik, operasi militer, demi pembangunan jalan trans Wamena – Nduga – Mumugi.

Kesalahan yang akan timbul di kemudian hari sangat besar. Hal itu akan tertuju pada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pendidikan dan dinas terkait, apabila terbukti “tidak” mendeteksi dan mengikutsertakan anak-anak pengungsi yang ada di luar Kabupaten Nduga, Papua dalam pelaksanaan UN pada 25–28 Maret 2019.  (*)

Penulis adalah anggota aktif PMKRI St. Efrem Jayapura

Editor: Timo Marthen

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top