Tiga Pekan Tenggat Waktu Legislator Papua Laporkan Kekayaan

Anggota DPR Papua Ketika Mengikuti Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016) - Jubi/Arjuna
Anggota DPR Papua Ketika Mengikuti Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi –  Para legislator Papua yang berjumlah 55 orang diberikan tenggat waktu selama tiga pekan kedepan untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

Hal itu terungkap dalam  Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016).

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda berharap, para legislator Papua bisa segera menyelesaikan laporan harta kekayaan mereka dan dikirim ke KPK paling lambat tiga pekan kedepan.

“LHKPN merupakan laporan wajib dilakukan penyelanggaran negara terhadap harta kekayaan yang mereka dimiliki sejak pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun,” kata Yunus Wonda ketika pembukaan APP LHKPN.

Menurutnya, itu sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN juga UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pegganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Berdasarkan itu, setiap pejabat daerah diharapkan mampu menjaga semangat pemberantasan korupsi dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Harus bersedia mengisi dan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Tim Asistensi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK RI,” ucapnya.

Katanya, sejak dua bulan lalu pihaknya sudah menerima formulir pengisian LHKPN. Namun belum dilaporkan ke KPK lantaran para legislator Papua terkdendala ketika akan mengisi formulir. Untuk itu DPR Papua meminta bantuan Tim LHKPN KPK RI untuk membimbing anggota DPR Papua dalam pengisian formulir guna mengindari terjadinya kesalahan.

Loading...
;

“Semua anggota dewan harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan pengisian formulir LHKPN dengan benar sebelum dilaporkan ke KPK,” katanya.

Ditempat yang sama, tim assitensi pengisian formulir LHKPN KPK, Amelia Rosanti mengatakan, pihaknya membantu pimpinan dan anggota DPR Papua lantaran kebanyakan diantara legisator Papua belum pernah mengisi formulir LHKPN sehingga belum memahami cara pengisian yang benat.

“Kami akan bantu. Paling lambat tiga pekan kedepan sudah bisa dilaporkan. Kami harap tiga pekan kedepan LHKPN anggota DPR Papua sudah terkumpul semuanya,” kata Amelia.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top