Tiga Raperdasi disetujui dalam paripurna APBD perubahan Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Tiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) disetujui dan disahkan dalam penutupan paripurna APBD perubahan Papua tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPR Papua, Kamis (6/9/2018).

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize yang memimpin sidang mengatakan, tiga Raperdasi itu yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Raperdasi perubahan APBD tahun anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Dewan Provinsi Papua tentang tata tertib DPR Papua.

Ia mengatakan, Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada  2018 dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

DPR Papua berharap, pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, untuk mengurangi besaran defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang.

"Kiranya saran dan masukan disampaikan alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi di DPR Papua dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Edoardus Kaize.

Menurutnya, ditetapkannya perubahan APBD tahun anggaran 2018, menjadi Peraturan Daerah tugas eksekutif dan dewan selanjutnya adalah melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi seluruh program dan kegiatan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2018.

Loading...
;

DPR Papua mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam sisa waktu berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaannya mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntable agar hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

"DPR Papua meminta Pemprov Papua segera melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam paripurna," ucapnya.

Katanya, kebanggaan bukan pada keberhasilan menetapkan perubahan APBD atau raperdasi non-APBD, namun terletak pada pelaksanaan dan hasil implementasinya yang tepat sasaran dan peruntukannya.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo berterimakasih kepada DPR Papua yang telah mendukung Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun angaran 2017 dan Raperdasi perubahan APBD tahun anggaran 2018.

"Selama paripurna, kami selalu mengikutinya. Ini membuktikan jika pemerintah daerah selalu dan menjaga komitmen bersama dewan mewujudkan harapan seluruh rakyat Papua," kata Soedarmo.

Eksekutif menurutnya, bertekad dan berkomitmen mengimplementasikan, mengawal kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama DPR Papua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top