Tiga RUU kontroversial Samoa disahkan, Amnesty International kecewa

Ketua Parlemen Samoa, Leaupepe Toleafoa Faafisi. - Samoa Observer/ Anetone Sagaga

Papua No.1 News Portal | Jubi

Apia, Jubi – Amnesty International telah mengungkapkan kekecewaannya setelah Samoa mengesahkan tiga RUU meski ada menerima kecaman yang meluas di tingkat lokal dan internasional bahwa tiga RUU itu akan melemahkan perlindungan HAM di negara itu.

Peneliti Amnesty International Pasifik, Kate Shuetze, mengatakan kepada surat kabar Samoa Observer pada Rabu (16/12/2020) bahwa isi dari UU tersebut masih sangat problematik. Menurutnya semua RUU tersebut disusun dan disahkan dengan terlalu tergesa-gesa.

RUU pembentukan pengadilan khusus tanah dan hak kepemilikannya Lands and Titles Court, RUU Amendemen UU Peradilan, dan Amendemen UU Konstitusi disahkan pada Selasa lalu. Empat puluh satu anggota parlemen (MP) mendukung pengesahannya, dan empat memilih untuk menolak RUU tersebut setelah sesi parlemen yang berlangsung sepanjang hari.

Bersama-sama, ketiga RUU tersebut secara fundamental mengubah struktur sistem peradilan negara Samoa dan para ahli, baik di Samoa maupun di luar negeri, mengatakan bahwa ketiganya tersebut dapat melemahkan demokrasi di Samoa jika disahkan.

Pada bulan Mei, Schuetze telah mengungkapkan kekhawatirannya akan RUU itu, dan tujuh bulan kemudian kekhawatiran yang sama masih ia rasakan.

“UU itu sendiri cukup problematik dari perspektif HAM dan dari segi apa artinya bagi peradilan di negara ini,” katanya. “Mereka menciptakan sistem pengadilan yang baru dan terpisah dengan Land and Titles Court ini. Mereka mengabaikan perlindungan HAM yang ada di konstitusi, dan mereka tidak konsisten dengan standar internasional tentang independensi hakim dan pengacara.

Loading...
;

“Saya sangat kecewa melihat bahwa, terlepas dari banyaknya oposisi dan keprihatinan yang disebabkan oleh RUU ini, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara internasional, isu-isu tersebut tampaknya tidak dipertimbangkan dan diselesaikan sebelum pengesahan ketiga RUU yang akan dengan signifikan melemahkan supremasi hukum dan perlindungan HAM di negara ini.“

Pengacara dan mantan Jaksa Agung, Taulapapa Brenda Heather-Latu, juga telah menyurati Jaksa Agung Samoa saat ini untuk menginformasikannya tentang rencana tantangan hukum yang akan diajukan atas pengesahan RUU tersebut.

Samoa Observer percaya bahwa akan ada beberapa pengajuan banding lainnya yang akan diajukan terhadap setiap UU baru tersebut, bahkan saat pemerintah terus bergerak untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Negara.

Dalam sebuah siaran pers oleh Kejaksaan Agung yang dirilis pada hari Rabu ini, pemerintah Samoa menggambarkan tiga RUU tersebut transformatif. (Samoa Observer)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top