Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Tim penyidik Kejati Papua geledah kantor Bawaslu Papua Barat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Tim penyidik kejaksaan tinggi Papua geledah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kamis (25/10/2018).  

Penggeledahan tersebut dilakukan berkaitan dengan dugaan menyelewengan uang negara sebesar Rp 4 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 di Bawaslu Papua Barat. 

Tim penyidik Kejati Papua geledah kantor Bawaslu Papua Barat 1 i Papua

Kepala Seksi Eksekusi Kejati Papua, Jusak Elkana Ayomi, mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan oleh Kepala Kejati Papua, berisi perintah untuk melakukan penyidikan dugaan penyalahgunaan anggaran APBN 2014 di Bawaslu Papua Barat senilai 4 miliar. 

"Upaya penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan. Ini merupakan upaya paksa yang dilakukan untuk mendapatkan alat bukti lain berupa dokumen surat. Karena ada pengeluaran anggaran dari total anggaran tahun 2014 di Bawaslu Papua Barat, tetapi angka Rp 4 miliar tidak ada laporan pertanggungjawaban," ujar Ayomi.

Tujuan penggeledahan, kata Ayomi, untuk mendapatkan dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari setiap pengeluaran yang dilakukan pada tahun 2014. Penggeledahan berlangsung dengan aman karena staf beserta komisioner juga kooperatif. 

"Kami harap dengan dokumen yang diperoleh sekitar dua karton ini, bisa membantu penydik dalam proses penyidikan lanjutan sehingga dugaan kasus tersebut menjadi terang, dimana penyalahgunaanya dan siapa saja yang bertanggungjawab untuk penyelewengan anggaran tersebut sehingga pada akhirnya bisa ditetapkan tersangka," ujarnya.

Loading...
;

Dijelaskan Ayomi, terkuaknya dugaan penyelewengan anggaran di Bawaslu Papua Barat berawal dari audit operasional yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Papua Barat pada tahun 2015.

"Awalnya dari audit oprasional BPKP, menyampaikan bahwa ada pengeluaran  sekitar 4 miliar yang tidak didukung oleh dokumen yang valid. Itu auditnya tahun 2015 dan BPKP memberikan waktu kepada Bawaslu Papua Barat untuk ditindaklanjuti. Namun hingga tahun 2018 belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Papua barat sehingga masuk ke rana pidana," ujarnya.
Sebanyak lima orang sudah menjalani pemeriksaan awal dalam penyidikan dugaan kasus

"Setelah ini, akan ada lagi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, tentunya setelah tim melakukan pemeriksaan dokumen hasil penggeledahan tersebut", ujar Ayomi.

Selain Bawaslu Papua Barat, lanjut Jusak, Kejati Papua juga sedang membidik Panwas kabupaten/kota

"Dugaan penyelewengan dana di Bawaslu Papua Barat sebagai pintu masuk untuk tim kami melakukan penelusuran lebih jauh tentang aliran uang senilai Rp 4 miliar tersebut. Bahwa tidak saja di Bawaslu, tapi tentunya dikembangkan ke Panwas di tingkat kabupaten/kota.
Saat ini masih dalam proses penyelidikan umum. Karena selain lima orang yang sudah memberikan keterangan, tim juga akan menelisik sampai ke Panwas kabupaten/kota,"ujar Ayomi, sembari menargetkan dalam waktu dekat akan ada nama-nama baru yang diperiksa lagi, karena berkaitan dengan dokumen yang disita sebagai alat bukti petunjuk.

"Kami akan konfirmasi semua nama baik yang menerima maupun yang menggunakan anggaran tersebut sesuai alat bukti dokumen yang telah disita. Bukan saja Bawaslu Papua Barat, tapi juga ada Panwas Kabupaten dan Kota," ujarnya.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Marleni Momot, yang dikonfirmasi Jubi, Jumat (26/10/2018), mengatakan pihaknya mendukung semua proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejati Papua dan bersedia menghadirkan saksi sesuai permintaan penyidik baik dari komisioner maupun para tenaga teknis di Bawaslu Papua Barat.

"Pada prinsipnya saya mendukung semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya juga sebelumnya, diminta oleh penyidik untuk menghadirkan para saksi yang dibutuhkan untuk mempermudah proses penyelidikan yang sedang berlangsung baik dari komisioner maupun para tenaga teknis," ujar Marleni melalui pesan singkat.

Lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan anggaran senilai Rp 4 miliar, Marleni mengaku tidak dapat memberikan keterangan atau memberikan tanggapan terkait hal itu. Dia mempersilakan awak media menghubungi mantan Ketua Bawaslu Papua Barat periode 2013-2016.

"Soal dugaan dimaksud, mohon maaf bahwa saya tidak dapat memberikan keterangan. Apabila berkenan, dapat meminta keterangan kepada Bapak Alfredo Ngamelubun yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Papua Barat periode 2013-2016," tulis Marleni melalui pesan singkatnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top