Follow our news chanel

Tim  Volunteer Corona Papua somasi Presiden Jokowi dan Kemenhub

Suasana di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari pertama diberlakukannya penutupan sementara, Kamis (26/3/2020) - Jubi/Engel Wally
Tim  Volunteer Corona Papua somasi Presiden Jokowi dan Kemenhub 1 i Papua
Pagar pintu masuk Bandara Sentani ditutup, setelah pemberlakuan pembatasan akses udara maupun laut ke Papua, Kamis (26/3/2020) – Jubi/Engelbert Wally.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Volunteer Corona Papua melayangkan somasi kepada Pemerintah Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowidodo dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Somasi itu terkait Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020 Perihal, Pencabutan NOTAM, Tanggal 26 Maret 2020. dalam surat itu, Dirjen menyatakan seluruh Bandara di Papua tetap beroperasi sebagaimana biasanya.

Ketua Volunteer Corona Virus Disease -19 (Covid-19) Papua Benyamin Gurik, kepada Jubi,melalui sambungan selulernya, Minggu (29/3/2020), mengatakan somasi dilakukan atas sejumlah pertimbangan.

Pertama, pasal 59 ayat 2 Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban” mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan Bersama Nomor 440/3612/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua tanggal 24 maret 2020 dalam point 6 disebutkan “Penutupan penerbangan dan pelayaran kapal penumpang di pintu-pintu masuk wilayah Papua, yaitu Bandara Udara dan Pelabuhan Laut”, yang berlaku selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 26 maret 2020 sampai dengan 9 april 2020.

Dalam siaran pers yang disusun oleh tim volunteer itu disebutkan, di Tanah Papua sudah ada 7 orang pasien yang dinyatakan positif corona, yaitu 4 orang di Jayapura dan 3 (tiga) orang di Merauke, serta ratusan orang yang berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Loading...
;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam waktu 3 x 24 jam segera mencabut surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020 Perihal : Pencabutan NOTAM, Tanggal 26 Maret 2020.

“Jika dalam waktu tersebut Dirjen Perhubungan Udara tidak mengindahkan Somasi ini maka kami akan menempuh proses hukum demi kepentingan masyarakat di Tanah Papua. Kami akan turun dengan berbagai simpatisan dari berbagai kalangan untuk menjadi relawan maupun volunter. Yang tergabung dalam TIM Volunteer Corona Papua untuk membantu kerja-kerja Pemerintah Daerah dalam mengatasi wabah berbahaya tersebut agar tidak meluas dan membunuh masyarakat di Tanah Papua,” katanya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) Emanuel Gobay menyatakan pembatasan angkutan penumpang ke Papua merupakan bagian dari perang melawan pandemi Covid-19 di Papua. Gobay menyatakan pemerintah daerah di Papua berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduknya.

“Karena negara ini menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat (1) UUD 1945),” ujar Gobay sebagaimana dikutip dari siaran pers itu.

Gobay mengatakan negara bertanggungjawab melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) setiap warganya. Dalam rangka memerangi penyebaran virus korona di Papua, Pemerintah Provinsi Papua pada 24 Maret 2020 telah membuat kesepakatan bersama untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi Covid-19.

“Salah satu keputusannya adalah bandara sebagai pintu masuk wilayah Papua dinyatakan ditutup untuk penerbangan penumpang, sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 00:00 WIT sampai dengan 9 April 2020 pukul 24:00 WIT”. Sebagai tindaklanjut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X menerbitkan Surat Nomor : AU.301/0014/KOBU WIL.X/III/2020 tertanggal 25 Maret 2020 tentang penutupan penerbangan penumpang di bandara Provinsi Papua,” kata Gobay

Tim volunteer Corona Papua terdiri dari Dr. Pieter Ell, SH., MH (Advokat /Kurator ), Frederika Korain, SH, MAAPD (Advokat ) Yan Christian Arebo, SH., MH (Advokat /Ketua Umum Pemuda Adat Papua ) Franklin E. Wahey, S.Sos., MKP (Tokoh Pemuda Tabi ) Saneraro Wamaer, S.IP., MAP (Tokoh Pemuda Saireri )Isak Wetipo, SH (Tokoh Pemuda Lapago/Ketua Volenteer Corona Wilayah Lapago) Simon Balagaize (Tokoh Pemuda Anim Ha), Donni D. Gobai, ST (Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi Papua), Viktor D. Tibul (Ketua GMKI Cabang Jayapura) Michael Jarisetou, S.Si (Ketua CRC ), Wecky Gombo (Aktivis), Paskalis Boma (Aktivis), John Ungirwalu, SKM., M.Kes (Aktivis), Sopater Sam, ST (Ketua GARAP), Rolin Sawaki (Aktivis Perempuan), Adrian Kasela, SKM (Aktivis Kesehatan) Benyamin Gurik, S.IP (Aktivis Pemuda),Otniel Deda, Amd.IP (Ketua Umum GAPENTA Provinsi Papua), Wecki Gombo (Aktivis)

Tim penasehat hukum tim ini yakni David Soumokil, SH, Robi Sugara, SH, William H. Sinaga, Yansen Marudut Simbolon, Abdenego Ansanay, Albar Yusuf, Edwin Saija, Iriansyah, Isnain Yeubun, Ahmad Kusaeni, Matheus Mamunsare, Ongen Tahitu, Yulianus Pardjerd, Gustav Kawer, Iwan Niode.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menegaskan tidak ada instruksi dari Kementerian Perhubungan untuk menutup operasional bandara di Papua. “Tidak ada penutupan bandara,” kata dia kepada Tirto, Jumat (27/3/2020).

Pernyataan tersebut diungkapkan Novie setelah keluarnya surat dari Angkasapura I sebagai operator Bandara Sentani Jayapura yang menutup operasional bandara sejak 26 Maret 2020 sampai 9 April 2020. Kasubag Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Irene Marizkha menuturkan, pemerintah pusat berupaya agar mobilitas dari dan menuju ke Papua tidak terhalangi dengan adanya aturan tersebut.

“Bukan dilarang kemarin itu tapi dibatasi, yang melarang itu bukan kami tapi yang melarang itu pemerintah sana [Pemprov Papua]. Tapi sepertinya itu kemarin ada perbedaan pendapat kan maksudnya kan bandara harus masih tetap beroperasi,” jelas dia.

Ia menegaskan tidak ada penutupan bandara. Semua bandara di Papua masih berjalan dengan normal. “Di sana hanya disebutkan hanya membatasi penumpang. Ini kita akan koordinasi lagi tapi kita masih tetap berkoordinasi bagaimana arahan ke depannya. Tidak ada bandar udara yang tidak beroperasi kan tidak hanya bawa penumpang tapi bawa logistik juga,” jelas dia. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top