HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Tito sebaiknya bebaskan tapol rasisme Papua di tengah pandemi corona

Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan bantuan berupa pemberian identitas gratis dibantu dengan Dukcapil Jakarta Selatan, 7 Januari 2020 – Jubi/Tempo.co/Ahmad Tri Hawaari
Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan bantuan berupa pemberian identitas gratis dibantu dengan Dukcapil Jakarta Selatan, 7 Januari 2020 – Jubi/Tempo.co/Ahmad Tri Hawaari

Oleh: Aleksius G.

Kita ketahui bersama, melalui media telah diberitakan tentang pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di berbagai daerah di wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Seluruh pimpinan, bupati/wali kota, Forkompinda se-Provinsi Papua menggelar rapat, Selasa (24/3/2020) untuk menetapkan suatu keputusan mencegah penyebaran virus corona yakni menutup akses penerbangan dan pelayaranan, terutama untuk wilayah Lapago, Meepago dan Animha. Rapat itu dipimpin Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Enembe mengatakan bahwa tidak ada lockdown, tetapi pembatasan sosial (social distancing). Namun akses ke wilayah adat Meepago, Lapago, dan Animha perlu ditutup karena dianggap rawan.

Meskipun demikian, transportasi barang terus berjalan (dibuka), sehingga logistik tetap bisa masuk ke Papua, sedangkan untuk manusia tidak diperbolehkan.

Keputusan ini mulai berlaku Kamis (26/3) hingga 14 hari ke depan dan akan dilihat lagi perkembangannya.

Keputusan bersama yang diambil Pemerintah Papua itu mendapatkan sorotan dari pusat di Jakarta, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Loading...
;

Seperti dilansir Tempo.co, Rabu (25/3/2020) Tito tidak menyetujui langkah Pemerintah Provinsi Papua menutup akses laut dan udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. “Sama sekali tidak menyetujui,” kata Staf Khusus Tito, Kastorius Sinaga, Selasa (24/3/2020).

Kastorius mengatakan arahan pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan penutupan transportasi. Akan tetapi, larangan untuk berkumpul dalam jumlah banyak, baik untuk kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan keagamaan.

“Pusat mendorong daerah untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19 lewat cara physical distancing, seperti peniadaan acara yang menghimpun orang banyak,” katanya.

Dinamika ini, nampaknya pusat tidak ingin menerima penertiban pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua. Penolakan Mendagri adalah langkah yang ambigu dan tidak masuk akal. Sementara populasi rakyat Papua sangatlah sedikit. 

Baca juga  Khawatirkan wabah Corona, PH minta sidang 7 tapol dipindahkan ke PN Jayapura

Telah diketahui bersama bahwa penyebaran virus ini sangat cepat dan fatal bagi manusia. Kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengalami virus corona seperti Cina, Italia, Iran dan negara-negara lainnya. Kini Indonesia pun mengalami hal yang sama.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan surat edaran tentang “libur nasional” bahkan dunia selama 14 hari, dengan maksud agar masyarakat beraktivitas dalam rumah.

Selain itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan belanja pencegahan obat Covid-19 di Cina sebanyak sembilan ton. Artinya, upaya negara untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya sangat baik.

Namun, anggaran yang dikeluarkan hanya untuk obat pencegahan dan bukan vaksin. Obat itu telah membantu menyembuhkan 70 persen orang yang terkena virus corona di Cina.

Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah di tiap provinsi untuk mencegah penyebaran virus corona dan menyelamatkan nyawa rakyatnya?

Langkah yang diambil Pemerintah Papua sangat bijak. Kita lebih memilih opsi menyelamatkan manusia daripada kepentingan ekonomi.

Ekonomi Papua akan bertumbuh ketika SDM-nya masih ada. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan nyawa manusia, bukan hanya demi kepentingan ekonominya.

Lantas mengapa Mendagri Tito menolak kebijakan tersebut? Seyogianya pemerintah pusat tidak perlu memberitakan persoalan dengan mempertimbangkan penawaran kepada Provinsi Papua. Provinsi Papua kini fokus menyelamatkan nyawa manusia.

Alangkah baiknya, Mendagri Tito mengevaluasi bagaimana membebaskan tahanan rasisme yang ditahan di Kalimantan Timur, Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Penangkapan sejumlah tahanan rasisme Papua pada Agustus dan September 2019, justru terjadi saat beliau masih menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia.

Masalah rasisme masih hangat. Pelaku rasisme, Susi telah bebas dari rumah tahanan Surabaya setelah ditahan selama tujuh bulan, sedangkan korban orang asli Papua dituduh dengan dakwaan pasal makar dan masih ditahan.

Baca juga  Tangga nada tetratonis orang Mee dan tantangannya di era digital

Dalam sebuah postingan di laman facebook pada Rabu, 25 Maret 2020, anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa mempertanyakan intensi Mendagri Tito di balik pernyataan menolak kebijakan Pemprov Papua. Hingga Rabu sore, postingan tersebut dibagikan 83 kali dan mendapat 57 komentar. 

“Kita di Papua harus lakukan hal ini demi keselamatan rakyat Papua yang sudah sedikit di Republik ini jangan berpikiran lain dengan keputusan Forkopimda Papua,” tulis Kadepa.

Dia meminta Forkompinda Papua menjalankan saja keputusan yang sudah ditetapkan bersama pada Selasa (24/3/2020) demi keselamatan rakyat. Waspada merupakan keputusan terbaik sehingga Mendagri dan semua pihak di Jakarta tidak berburuk sangka.

Dengan demikian, keputusan bersama menjadi fondasi dan kekuatan untuk menyelamatkan manusia Papua, bukan menyelamatkan ekonomi di Papua untuk Indonesia. (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua di Jayapura

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa