HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Tokoh adat tuntut hak kesulungan di Pilkada Merauke

Papua
Para tokoh adat Marind, saat konferensi pers, Rabu (8/7/2020) - Jubi/Frans L Kobun.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Para tokoh adat Marind kembali menggaungkan hak kalangan mereka untuk diprioritaskan sebagai kepala daerah di Merauke. Mereka mendesak semua kalangan menghormati pengutamaan atau afirmatif terhadap orang Marind, yang mereka sebut hak kesulungan.

“Kami menggelar tikar adat (kesepakatan adat) di Kantor Bupati Merauke pada 13 Juni 2019. Saat itu dibacakan pernyataan sikap (tuntutan afirmasi dalam Pilkada 2020),” kata Leonardus Mahuze, saat konferensi pers, Rabu (8/7/2020).

Mahuze melanjutkan gelar tikar adat tersebut merepresentasikan empat golongan adat pada komunitas Marind, yakni Sosom, Imo, Mayo dan Esam. Prosesi adat dan penyerahan pernyataan sikap kepada Bupati Frederikus Gebze itu disaksikan perwakilan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Kemudian, Rektor Universitas Cenderawasih beserta ratusan warga Marind.

“Tuntutan atas hak kesulungan orang Marind dinyatakan dalam gelar tikar adat. Kami menuntut hak afirmatif atas kursi di DPRD Merauke dan (jabatan) Bupati serta Wakil Bupati Merauke,” lanjut Mahuze.

Tuntutan atas hak kesulungan itu diperkuat lagi melalui pernyataan sikap bersama para tokoh adat dan ketua paguyuban kesukuan. Momentum di Hotel Megaria pada 14 September tersebut turut dihadiri sejumlah bakal calon Bupati Merauke.

“(Aksi) terakhir kami lakukan saat pelantikan Ketua DPRD Merauke. Kami memberi kesempatan (ultimatum) DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat ini dalam 100 hari kerja,” kata Mahuze.

Dia bilang, seharusnya saat ini sudah ada regulasi khusus yang mengakomodasi tuntutan mereka. “Hingga setahun berjalan, belum ada regulasi pendukungnya. Karena itu, kami angkat lagi persoalan ini.”

Loading...
;

Tuntutan serupa diutarakan sejumlah tokoh adat Marind yang hadir dalam konferensi pers. Mereka ialah Ignasius Ndiken, Hendrikus Hengky Ndiken, Marthinus Ndiken, dan Harry Ndiken, H. Waros Gebze, Gery Mahuze, serta Tito Kapisa.

Mereka menegaskan tuntutan atas hak afirmatif itu senapas dengan keinginan mewujudkan pilkada yang adil dan damai. Karena itu, sebagai kaum ulayat di Merauke, perwakilan dari Suku Marind sudah sepatutnya diprioritaskan menjadi pemimpin di daerah tersebut.

“Orang Marind telah menerima (dengan baik) semua yang datang dan tinggal di sini (Merauke). Jadi, apa yang disampaikan (aspirasi Orang Marind) harus didengar (didukung) seluruh warga,” kata Hengky Ndiken. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top