Sejumlah pihak tolak mahkota cenderawasih dijadikan maskot dan suvenir PON Papua

Tolak mahkota cenderawasih sebagai suvenir PON Papua
Orang asli Papua di Amerika ketika menolak penggunaan suvenir burung cenderawasih pada PON Papua – Facebook.com/Julian Howay

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sejumlah pihak di Tanah Papua ramai-ramai menolak mahkota cenderawasih sebagai salah satu suvenir dan maskot PON Papua yang dihelat pada Oktober 2021. Penolakan itu disampaikan dalam kampanye-kampanye yang dilancarkan di media sosial dan petisi sejak beberapa terakhir.

Penggiat lingkungan, Blandina Isabella, dalam petisinya berjudul Sterilkan PON Papua dari Bagian Tubuh Satwa Di Lindungi pada laman change.org menulis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 menekankan tentang pelarangan penangkapan dan pengawetan bagian tubuh satwa dilindungi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menerbitkan larangan penggunaan burung cenderawasih sebagai cenderamata dan aksesoris, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cinderamata. Dengan adanya larangan itu, setiap acara seremonial di Papua tidak diperbolehkan menggunakan burung cenderawasih asli kecuali tiruan atau imitasi.

Pada tahun 2018 silam Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Surat Edaran No: SE.4/Menlhk/KSDAE/KSA.2/5/2018 mengeluarkan regulasi larangan penggunaan burung cenderawasih asli sebagai asesoris dan cenderamata.

“Selain diatur dalam regulasi pemerintah, dalam tatanan adat mahkota cenderawasih asli hanya bisa digunakan oleh para tua adat di Tanah Papua, itu adalah budaya dan aturan adat yang sebenarnya,” tulis Isabella.

Dia berharap agar PON Papua tidak menggunakan logo cenderawasih sebagai maskot. Peserta PON juga diminta agar mematuhi adat yang berlaku.

Dia pun meminta panitia penyelenggara PON untuk mengeluarkan regulasi tertulis yang melarang seluruh elemen, baik panitia, peserta, pengisi acara, dan penonton untuk tidak menggunakan hiasan cenderawasih asli saat PON berlangsung, melarang penjualan dan pembelian hiasan cenderawasih asli di seluruh area venue PON Papua, tidak ada penggunaan mahkota cenderawasih asli selain kepala suku atau tetua adat.

Loading...
;

BBKSDA Papua juga diminta memantau rangkaian acara PON untuk mempertegas aturan di lapangan, sekaligus memastikan tidak ada bagian tubuh hewan dilindungi, khususnya cenderawasih dibawa keluar dari Tanah Papua oleh kontingen PON. Hingga Selasa sore, petisi itu ditandatangani 425 orang.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Edward Sembiring, dalam pres rilis yang diterima Jubi, Selasa (7/9/2021), mengatakan pihaknya menyampaikan surat kepada PB PON XX tertanggal 3 September 2021 dan dikirimkan 7 September 2021. Surat ini merupakan surat kedua dan imbauan tentang larangan penggunaan satwa liar dilindungi untuk aksesoris atau cenderamata dalam perhelatan nasional PON XX.

Surat pertama khusus menyoal cenderawasih, sementara surat kedua mencakup seluruh satwa liar dilindungi endemik Papua, dengan rincian nomor: S.856/K.4/BIDTEK/KSA/9/2021 tentang larangan penggunaan satwa dilindungi.

“Dalam surat tersebut, BBKSDA Papua menyatakan dukungan atas pelaksanaan PON XX tahun 2021, sesuai dengan tugas sebagai unit penyelenggara dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem,” kata Sembiring.

Selanjutnya BBKSDA Papua menyampaikan bahwa perlindungan, pengawasan, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Provinsi Papua harus dilaksanakan oleh semua pihak.

Hal ini didasarkan pada regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, dukungan Panglima TNI dan Kapolri yang telah berkomitmen mendukung pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar, dan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 660.1/6501/SET Tanggal 5 Juni 2017 Tentang Larangan Penggunaan Burung Cenderawasih Asli Sebagai Aksesoris dan Cendera Mata.

“Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, BBKSDA Papua memohon dukungan dan kerja sama Panitia PB PON XX dalam perlindungan dan Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar Endemik Papua, seperti cenderawasih (Paradisaea minor), kasuari (Casuarius spp), dan jenis satwa dilindungi lainnya dengan tidak menggunakan bagian-bagian tubuh satwa tersebut untuk hiasan/aksesoris ikat kepala atau bentuk lainnya,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada panitia PB PON XX agar bersama-sama mencegah peredaran dan perdagangan satwa liar dilindungi, baik hidup atau mati.

“Mari kita selamatkan TSL asli/endemik Papua sebelum menjadi kenangan,” katanya.

Meski demikian, Edward mengapresiasi penetapan satwa liar endemik Papua, yaitu cenderawasih dan ekidna sebagai maskot PON XX. Dia juga mengharapkan agar PB PON XX dapat membuat boneka maskot tersebut sebagai suvenir atau oleh-oleh untuk para atlet, official, dan para penonton.

BBKSDA Papua telah mengirimkan surat tersebut ke berbagai pihak, yaitu Gubernur Papua di Jayapura, Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Walikota Jayapura di Jayapura, Bupati Jayapura di Jayapura, Bupati Merauke di Merauke, Bupati Mimika di Mimika, Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, Kepala Balai Taman Nasional Wasur di Merauke, Kepala Balai Taman Nasional Lorentz di Wamena, serta Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku-Papua di Manokwari. (*)

Editor:  Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top