Follow our news chanel

Previous
Next

Tolak minol, pendemo arak peti mati

Peti mati yang diarak pendemo ke kantor DPRD Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Tolak minol, pendemo arak peti mati 1 i Papua
Peti mati yang diarak pendemo ke kantor DPRD Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, JubiMoment Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) dimanfaat kan oleh puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Pemudi Peduli (FP3) Kabupaten Jayapura untuk menggelar aksi demo damai menolak peredaran minuman beralkohol (minol) di Kabupaten Jayapura.

Dalam aksi tersebut yang dimulai pukul 09.00 WIT dari lapangan Theys Eluay di Sentani, para pendemo memikul sebuah peti mati yang berisikan Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2015 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Jayapura.Koordinator aksi demo, Manasse Bernard Taime, mengatakan peti mati yang diarak ini sebagai simbol matinya perda yang dibuat sebagai dasar pengendalian terhadap peredaran minol di Kabupaten Jayapura.

“Sejak disahkan perda miras ini sama sekali tidak berdampak dan tidak berfungsi, padahal ini produk hukum yang dibuat (DPRD bersama pemerintah),” ujar Manasse, di Sentani, Jumat (14/2/2020).

Dikatakan, selain peti mati yang diarak menuju Gunung Merah, ada pembagian bunga kepada pejalan kaki dan sopir angkot sebagai peringatan Hari Kasih Sayang.

“Aksi demo damai hari ini, walaupun minim peserta dari target awal, aksi tetap dilakukan dengan semangat kami sebagai anak muda yang ingin ada perubahan terjadi di atas tanah ini,” ujarnya.

Warga Sentani dan sekitarnya yang tidak ikut ambil bagian dalam demo damai, lanjut Taime, pasti sepakat dengan apa yang dilakukan sebagai satu gerakan bersama untuk menolak peredaran minol di Kabupaten Jayapura.

Loading...
;

“Ada dukungan dari masyarakat seperti mama-mama Papua, anak-anak sekolah, pemuda,  walaupun tidak bersama dalam barisan menuju Gunung Merah,” jelasnya.

Sementara itu, seorang tokoh pemuda Sentani, Nelvis Ibo, mengatakan matinya perda minol di Kabupaten Jayapura sebagai bukti bahwa DPRD tidak melaksanakan fungsi legislasi dengan baik.

“Bahas perda pake uang rakyat, tapi perdanya tidak dikawal. Sudah banyak korban yang berjatuhan karena minol, dewan hanya diam dan pangku tangan saja. Padahal mereka (DPRD) adalah wakil rakyat yang harus turut menyuarakan apa yang menjadi persoalan rakyat,” pungkas Nelvis. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top