Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Tommy ditolak karena jejak kekejaman Orde Baru

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yonas Nusy (kiri) - Jubi/Arjuna Pademme
Tommy ditolak karena jejak kekejaman Orde Baru 1 i Papua
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yonas Nusy (kiri) – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yonas Nusy menilai penolakan sejumlah warga masyarakat Papua terhadap kedatangan Tommy Soeharto ke Kabupaten Merauke dan Jayawijaya terjadi karena ingatan masa lalu orang asli Papua atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Masyarakat di Papua masih trauma terhadap kekejaman Orde Baru yang dipimpin ayah Tommy, Soeharto.

“Masyarakat asli Papua Papua khawatir Orde Baru kembali hidup. (Orde Baru adalah)  zaman yang berbekas di hati orang asli Papua hingga kini, dan masih menjadi trauma berpanjangan,” kata Yonas Nusy di Jayapura, Selasa (5/3/2019).

Tommy ditolak karena jejak kekejaman Orde Baru 2 i Papua

Pada masa Orde Baru, terjadi sejumlah operasi militer yang memicu berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua. Laporan Neglected Genocida yang diterbitkan Asian Human Right Commission (AHRC) pada 2013 misalnya, mengulas pelanggaran HAM berat yang masif terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Laporan itu menyebutkan sedikitnya 4.146 orang tewas dalam rangkaian kekerasan masif pada 1977-1978, akan tetapi angka itu hanya mewakili jumlah orang yang masih diingat identitasnya oleh para saksi mata. Kekerasan dan pelanggaran HAM di masa Orde Baru antara lain juga terjadi di Manokwari, Biak, Jayapura, Sorong, Wasior, dan banyak daerah lainnya.

Berbagai kekerasan itulah yang dinilai Nusy sebagai penyebab utama Tommy Soeharto ditolak di Papua. Penolakan itu menjadi semakin keras ketika masyarakat mengetahui kedatangan Tommy ke Papua kali ini direncanakan akan meresmikan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Merauke dan Jayawijaya. Rencana itu dianggap sebagai upaya menyeret masyarakat adat di Papua dalam kontestasi politik Pemilihan Umum 2019.

Nusy menilai cara Tommy berkampanye dengan membawa-bawa Lembaga Masyarakat Adat di Papua itu berisiko merusak tatanan adat dalam masyarakat asli Papua. Nusy meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap dan mengambil tindakan atas cara Tommy berkampanye itu.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Pemuda Adat Papua, Yan Chistian Arebo mengatakan, pihaknya juga menolak jika Tommy Soeharto ke Papua hanya untuk menggiring adat ke ranah politik. “Tommy jangan membawa adat untuk kepentigan politik,” kata Christian Arebo. Pemuda Adat Papua khawatir, strategi kampanye seperti itu akan memecah belah masyarakat adat di Papua. (*)

Loading...
;

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top